Politik

DPRD DKI menetapkan 10 orang calon anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

BTN iklan

LEI,Jakarta- Keputusan itu diambil setelah anggota dewan melakukan Uji Kepatuhan dan Kelayakan yang dilaksanakan oleh Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 23 September 2020.

Uji Kepatutan dan Kelayakan calon anggota KIP DKI Jakarta itu dilakukan di Ruang Rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta

Dalam surat bernomor 807/-082.6 yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD DKI Jakarta H Prasetio Edi Marsudi, kesepuluh orang tersebut terpilih dan diurutkan berdasarkan hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan.

Adapun nama-nama calon Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Harry Ara Hutabarat, SH, MH
Harry Ara SH. MH. berprofesi sebagai advokat yang tergabung dalam Persatuan Advokat Indonesia (Peradi). Beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) Solidaritas Aksi Perubahan Untuk Jakarta (SAPU Jakarta). Beliau sedang giat-giatnya mendorong keterbukaan pemerintah atas informasi yang layak dibuka ke khalayak umum. Dalam berbagai kesempatan Bung Ara, demikian dia biasa dipanggil selalu mewacanakan hal keterbukaan informasi publik ini kepada instansi maupun badan atau lembaga pemerintahan. Karena pada saat reformasi mulai bergulir pada tahun 1998 maka dimulai pula masa keterbukaan dan kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat. Dia mengatakan keterbukaan informasi publik dari pihak pemerintah perlu lebih ditingkatkan khususnya pasca UU 14 tahun 2008 diundangkan.

 

2. Aang Muhdi Gozali
Seorang Pengurus An-Nahdlah Sudan, Beliau berada di Komisi A di DPRD

3. Nelvia Gustina

4. H. Arya Sandhiyudha, Ph.D
beliau menjabat sebagai Direktur TIDI. Madani TV

5. Drs. Harminus

6. Luqman Hakim

7. Agus Wijayanto Nugroho

8. Ferid Nugroho

9. Ahmad Toha Almansur

10. Saepul Romdon

Melansir dari situs resmi komisiinformasi.go.id, tugas yang dijalankan Komisi Informasi Provinsi adalah menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Di samping itu, kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut badan publik di tingkat provinsi yang bersangkutan.

 

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami