Hukum

Dr. H. Suhadi Pertanyakan Dasar Pemotongan Usia Jabatan Hakim

BTN iklan

JAKARTA, (LEI/Gatra) – Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Suhadi, mempertanyakan dasar pemotongan usia jabatan hakim dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim yang sedang dibahas di DPR.

Suhadi menyampaikan pernyataan tersebut dalam Focus Group Discussion “Tepatkan Penerapan Konsep Share Responsibility antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial” di Jakarta, Selasa (20/6).

Pasal 51 Ayat (2) huruf c RUU Jabtan Hakim menyatakan, “Pemberhentian hakim secara hormat karena telah berusia 60 tahun bagi hakim pertama, berusia 63 tahun bagi hakim tinggi, dan berusia 65 tahun bagi jabatan hakim agung”.

Sementara pemerintah dalam DIM RUU Jabatan Hakim mengusulkan perubahan redaksional yaitu Ayat (1) yang berbunyi, “Telah 62 tahun untuk jabatan hakim pertama, dan untuk jabatan hakim tinggi dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun melalui evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dan mendapat persetujuan DPR”.

Menurut Suhadi, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 6/PUU-XIV/2016 tanggal 4 Agustus 2016 mengabulkan peningkatan usia pensiun hakim dari 65 menjadi 67 dan statusnya hakim tingkat banding mempunyai landasn serta filosofi yang jelas.

“Sedangkan soal ketika dinaikan, itu ada landasan-landasanya serta filosofi yang jelas. Sekarang kalau diturunkan lagi, apa alasannya dari 70 tahun ke 65 tahun, 67 tahun menjadi 63 tahun dan 65 tahun jadi 60 tahun. Ini perlu dikembangkan, didiskusi,” ujarnya.

Dalam RUU Jabatan Hakim, lanjut Suhadi, setidaknya ada dua hal yang menjadi sorotan, yakni penurunan usia jabatan hakim dan kocok ulang hakim agung selama 5 tahun yang menjadi perdebatan di Mahkamah Agung (MA).

“Kalau ini dievaluasi oleh KY setiap 5 tahun hasil kerjanya selama 5 tahun, berarti sudah menempatkan MA di bawah KY. Ini pendapat rekan-rekan di MA, karena pekerjaan hakim itu dari tingkat bawah sampai tingkat atas, memeriksa, memutus, dan mengadili perkara,” katanya.

Para hakim di seluruh Indonesian lanjut Suhadi, juga menyatakan bahwa satu atap merupakan harga mati karena sebelumnya sangat susah. Pasalnya pengadilan umum dan tata usaha negara di bawah Kementerian Kehakiman, pengadilan agama di bawah Departemen Agama, dan pengadilan militer di bawah Hamkam.

“Jadi perkembangan lebih lanjut dengan blue printnya itu diganti untuk 25 tahun ke depan. Dengan demikian, satu atap itu menurut hakim seluruh Indonesia ini harga mati katanya, karena merasakan susahnya sebelum satu atap itu,” katanya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

one × 5 =

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami