Hukum

Dua Anak Buah Suami Inneke Jadi JC Kasus Suap Pejabat Bakamla

BTN iklan

Jakarta, LEI – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menetapkan Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus, dua anak buah suami Inneke Koesherawati, sebagai justice collaborator dalam perkara penyuapan kepada pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla).

“Cukup beralasan bagi majelis untuk menetapkan sebagai justice collaborator untuk meringankan hukuman,” kata hakim membacakan pertimbangan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Majelis menilaii terdakwa Adami dan Hardy telah membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut pelaku yang mempunyai peran lebih besar dalam kasus penyuapan kepada pejabat Bakamla terkait pengadaan satelit monitoring ini.

“Menimbang, karena ditetapkan sebagai justice collaborator atas keputusan pimpinan KPK, menurut jaksa penuntut umum terdakwa membantu mengungkap pelaku lain yang punya peran lebih besar,” ujarnya.

Dalam perkara ini, majelis hakim yang diketuai Franky Tambuwun menghukum Adami dan Hardy masing-masing 1,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menyuap empat pejabat Bakamla.

Pejabat Bakamla yang disuap terdakwa Adami dan Hardy yakni Eko Susilo Hadi selaku Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla sejumlah SGD 100.000, US$ 88.500, dan Euro (€) 10.000.

Kemudian, Bambang Udoyo selaku Direktur Data dan Informasi pada Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama Bakamla serta pejabat pembuat komitmen (PPK) sejumlah SGD 105.000.

Selanjutnya, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla, Nofel Hasan, sebesar SGD 104.500 dan Tri Nanda Wicaksono selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sestama Bakamla sebesar Rp 120 juta.

Perbuatan kedua terdakwa ini terbukti secara sah melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Adami dan Hardy menyatakan menerima vonis majelis hakim dan tidak akan mengajukan banding. “Saya menerima hasil putusan ini dan tidak akan mengajukan banding,” kata Adami.

Sementara jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pikir-pikir atas vonis lebih rendah dari tuntutan ini. Jaksa menuntut keduanya masing-masing divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami