Hukum

Dua Kreditur Petroselat Cabut Permohonan Pailit

BTN iklan

JAKARTA – Petroselat Ltd. bisa bernafas lega setelah PT Richland Logistics Indonesia dan PT Sentosasegara Mulia Shipping mencabut permohonan kepailitan.

Majelis hakim yang diketuai Tito Suhud mengatakan para pemohon telah mengirimkan surat perihal pencapaian perdamaian dengan termohon. Kedua pihak telah sepakat dengan penyelesaian yang tidak dibacakan saat persidangan.

“Terhitung sejak hari ini, perkara kepailitan dengan No. 16/Pdt.Sus.Pailit/2016/PN.Jkt.Pst ini dicabut,” kata Tito saat membacakan amar putusan.

Persidangan pembacaan putusan pencabutan tersebut dihadiri oleh kuasa hukum para pemohon. Adapun, pihak termohon diwakili oleh Subandrio selaku General Manajer Petroselat.

Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum para pemohon Wemmy Muharamsyah mengatakan pencabutan perdamaian karena telah ada kesepakatan antarprinsipal. Namun, dirinya masih urung untuk menjelaskan isi perdamaian tersebut.

“Maaf saya belum bisa menyebutkan poin-poinnya karena prinsipal tidak memberikan izin untuk menyampaikannya kepada pihak lain,” kata Wemmy yang ditemui seusai persidangan.

Pernyataan senada juga disampaikan Direktur PT Sugih Energy Tbk Fachmi Zarkasi. Perusahaan dengan kode emiten SUGI tersebut merupakan pemilik 55% saham Petroselat, sedangkan sisanya dikuasai PetroChina International SelatPanjang Ltd.

“Sudah ada kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan ini di luar pengadilan,” kata Fachmi kepada Bisnis.

Dirinya mengaku sementara ini hanya menyelesaikan tagihan yang diajukan oleh PT Richland Logistics Indonesia dan PT Sentosasegara Mulia Shipping. Adapun, utang terhadap kreditur lain belum menjadi prioritas.

Pihaknya berharap dalam waktu dekat tidak ada gugatan maupun permohonan serupa yang diajukan oleh mitra usahanya terkait utang perusahaan. Terlebih, operasional usaha Petroselat masih terus berjalan dan dinilai masih memiliki prospek yang bagus.

Perkara ini terkait klaim tagihan telah jatuh tempo dan ditagih yang diajukan oleh kedua kreditur masing-masing sebesar US$402.027 dan US$448.442. Adapun, utang termohon berasal dari perjanjian yang mengatur mengenai sewa-menyewa tug boat dan barge guna menunjang kegiatan usaha Petroselat.

Termohon merupakan operator blok Selat Panjang yang berlokasi di Riau. Blok tersebut memiliki luas 1.311 km2 yang memiliki dua zona utama yakni Sihapas dan Pematang.

Perlihatkan Lebih

Satu Komentar

  1. Komentar :
    dari kasus tersebut terkait dengan dua kreditur petroselat cabut permohonan pailit dapat disinngung dengan :
    Pengertian Kepailitan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 adalah sita umum terhadap semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang. Kartono sendiri memberikan pengertian bahwa kepailitan adalah sita umum dan eksekusi terhadap semua kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya.

    Syarat-Syarat Untuk Mengajukan Permohonan Pailit
    • Terdapat Lebih dari satu Kreditor, adapun dapat dikatakan lebih dari satu Hutang.
    • Dari Hutang-utang tersebut terdapat salah satu Hutang yang sudah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih.
    Menurut pasal 134 UUK, debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor secara bersama. Apabila penawaran itu diterima dan telah disahkan oleh hakim pengawas, maka kepailitan akan berakhir.
    Perdamaian dalam kepailitan ini akan mengikat semua kreditor termasuk kreditor yang tidak memberikan suara bahkan kreditor yang tidak menyetujuinya. Karena itu menurut pasal 141 UUK, recana perdamaian diterima, apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari setengah jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan haknya sedikit 2/3 dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

    dan juga terkait dengan hutang piutang :
    UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dalam pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa:
    “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

    Pada prinsipnya, penganggung utang tidak wajib membayar utang debitur pada kreditur, kecualidebitur lalaimembayar utangnya.
    Untuk membayar utang debitur tersebut, maka barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya (pasal 1831 KUHPerdata)

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami