Hukum

Dua Penyuap Pejabat Bakamla Divonis 1,5 Tahun Penjara

BTN iklan

Jakarta/Lei – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus masing-masing 1,5 tahun penjara karena terbukti bersalah menyuap beberapa pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla).

“Menjatuhkan pidana penjara 1,5 tahun dan denda 100 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata Franky Tambuwun, Ketua Majelis Hakim, membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (17/5).

Terdakwa Adami dan Hardy terbukti bersalah menyuap pejabat Bakamla secara bersama-sama dan berlanjut. Penyuapan itu agar PT Melati Technofo Indonesia (MTI) memenangkan proyek pengadaan satelit monitoring di Bakamla tahun 2016.

“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakuan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Kompensasi karena perusahan MTI milik Fahmi Darmawansyah telah dimenangkan dalam pengadaan satelit monitoring,” katanya.

Adapun pejabat Bakamla yang disuap Adami dan Hardy, yakni Eko Susilo Hadi selaku Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla juga Sekretaris Utama Bakamla serta kuasa pengguna anggaran (KPA) Satuan Kerja Bakamla Tahun Anggaran 2016 sejumlah SGD 100.000, US$ 88.500, dan Euro (€) 10.000.

Selanjutnya, Bambang Udoyo selaku Direktur Data dan Informasi pada Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama Bakamla serta pejabat pembuat komitmen (PPK) sejumlah SGD 105.000.

Kemudian, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla, Nofel Hasan, sebesar SGD 104.500 dan Tri Nanda Wicaksono selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sestama Bakamla sebesar Rp 120 juta.

Perbuatan tersebut melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Adapun hal memberatkan yang menjadi pertimbangan majelis dalam menjatuhkan hukuman, yakni kedua terdakwa tidak mendukung program mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sedangkan hal meringankannya, yakni kedua terdakwa berlaku sopan selama persidangan, kooperatif, masih punya tanggung jawab keluarga, berterus terang, dan membantu penegak hukum mengungkap pelaku lain yang punya peran lebih besar.

Adami dan Hardy menyatakan menerima vonis majelis hakim dan tidak akan mengajukan banding. “Saya menerima hasil putusan ini dan tidak akan mengajukan banding,” kata Adami.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami