Hukum

Dua Terpidana Kasus Suap Pembangunan Transmart Diseksekusi KPK

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi dua terpidana perkara tindak pidana korupsi suap terkait pengurusan perizinan pembangunan Mall Transmart di Cilegon ke Lapas Kelas II A Serang.

“Hari ini dilakukan eksekusi terpidana Akhmad Dita Prawira dan Hendri dalam kasus suap terkait perizinan pembangunan mal di Cilegon, Banten ke Lapas Kelas II A Serang,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Jumat (29/6/2018).

Terpidana Akhmad Dita Prawira sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon. Sedangkan Hendri merupakan dari pihak wiraswasta.

KPK mengeksekusi mereka setelah putusannya berkekuatan hukum tetap. Akhmad Dita Prawira divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang dengan pidana 5 tahun penjara ditambah denda Rp 225 juta subsider dua bulan kurungan. Sedangkan Hendri divonis divonis empat tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider satu bulan kurungan.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan enam tersangka dalam kasus suap tersebut, yaitu Wali Kota Cilegon nonaktif Tubagus Iman Ariyadi, Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon Akhmad Dita Prawira, dan Hendri seorang wiraswasta.

Selanjutnya, Direktur Utama PT Krakatau Industrial Estate Cilegon Tubagus Donny Sugihmukti, Legal Manager PT Krakatau Industrial Estate Cilegon Eka Wandoro, dan Project Manager PT Brantas Abipraya Bayu Dwinanto Utomo.

Tubagus Iman Ariyadi, Ahmad Dita Prawira, dan perantara penerima suap Hendry merupakan tersangka penerima suap. Ketiganya diwartakan Antara, disangkakan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan tersangka pemberi suap adalah adalah Abipraya Bayu Dwinanto Utomo, Tubagus Donny Sugihmukti, dan Eka Wandoro. Ketiganya disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam OTT terkait kasus tersebut KPK mengamankan uang tunai senilai Rp1,152 miliar, yaitu Rp800 juta berasal dari PT Brantas Abipraya (AB) dan Rp352 juta merupakan sisa uang Rp700 juta yang berasal dari PT KIEC.

Iman diketahui meminta Rp2,5 miliar, namun akhirnya disepakati sebesar Rp1,5 miliar dengan rincian Rp800 juta berasal dari PT AB dan Rp700 juta berasal dari PT KIEC yang ditransfer ke rekening Cilegon United Football Club, untuk menyamarkan penggunaan uang sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan alias corporate social responsibility (CSR).

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

4 − 2 =

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami