Hukum

Dua Usaha Masuk PKPU

BTN iklan

JAKARTA/Lei — Dua perusahaan afiliasi Milenium Danatama Group yakni Koperasi Milenium Dinamika Investama dan Koperasi Simpan Pinjam Citra Makmur Sejati kini wajib menyusun rencana perdamaian.

Kewajiban menyusun proposal sejalan dengan putusan majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara yang diajukan oleh para nasabahnya.

Perkara koperasi tersebut terbagi menjadi dua, yakni No. 136/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan No. 137/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Dalam perkara No. 136, ketua majelis hakim Hastopo mengatakan Milenium Dinamika Investama (MDI) terbukti memiliki utang sebesar Rp852,75 juta dan Rp473,88 juta kepada pemohon, yakni Lies Harliza dan Amir Jusuf. Kedua utang tersebut juga sudah jatuh waktu dan dapat ditagih sejak 1 Oktober 2016.

“Menyatakan termohon dalam keadaan PKPU sementara selama 45 hari,” kata Hastopo saat membacakan amar putusan, Kamis (22/12).

Dia menambahkan hubungan hukum muncul setelah kedua pemohon telah melakukan perjanjian pernyataan investasi Millenium Dana Dinamis dengan termohon. Produk investasi tersebut menjanjikan bunga di atas 11% per tahun.

Sehubungan dengan putusan restrukturisasi utang, majelis hakim mengangkat Willing Learned, Hardiansyah, Uli Simanungkalit, dan Vincencius Tobing sebagai tim pengurus, serta menunjuk Kisworo sebagai hakim pengawas.

Sementara itu, dalam perkara No. 137 ketua majelis hakim Wiwik Suhartono menuturkan Citra Makmur Sejati (CMS) terbukti memiliki utang terhadap Darmawan Bratakencana dan Jessica Bratakencana. Keduanya masing-masing mempunyai tagihan sebesar Rp365,87 juta dan Rp639,32 juta.

CMS juga dinyatakan dalam keadaan PKPU sementara selama 45 hari. Majelis hakim mengangkat Willing Learned, Januardo Sihombing, dan Vincencius Tobing sebagai tim pengurus.

Kuasa hukum para pemohon Sahroni menegaskan iktikad saat mengajukan permohonan restrukturisasi utang adalah untuk memberikan kesempatan kepada debitur. Pihaknya berharap debitur mampu memberikan penawaran rencana perdamaian yang menarik.

“Kami maunya proses PKPU bisa menguntungkan para pihak,” kata Sahroni seusai persidangan.

Dia menjelaskan rencana perdamaian diharapkan tidak merugikan kreditur, tetapi tetap mendukung usaha debitur untuk terus berjalan. Kegagalan dalam penawaran perjanjian perdamaian bisa berisiko pailit.

Kliennya tidak mengharapkan kepailitan terjadi karena tagihan kreditur biasanya tidak bisa dikembalikan secara penuh. “Kita lihat saja bisa damai atau tidak,” ujarnya.

SIAPKAN PROPOSAL

Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum para debitur Hamonangan Syahdan Hutabarat akan berupaya menjalankan proses PKPU secara baik. Terlebih, para debitur memang telah memiliki niat untuk merestrukturisasi utangnya.

“Tidak ada niatan untuk mangkir, kami siap menyelesaikan seluruh tagihan nasabah,” ujar Syahdan.

Dia mengaku belum mempunyai usulan mengenai rencana perdamaian. Namun, pihaknya siap menyusun rencana tersebut dalam beberapa hari ke depan.

Menurutnya, masukan dari para kreditur dalam rapat kreditur bisa menjadi acuan guna pembuatan proposal perdamaian. Debitur juga belum melakukan pendataan terkait dengan jumlah kreditur maupun total utang sementara.

“Kami akan buka kembali dokumen prinsipal dan nanti dibantu dengan tim pengurus,” ujarnya.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close