Hukum

Dudung Didakwa Perkaya DGI Rp 24,7 Milyar dan Nazaruddin Rp 10,2 Milyar

BTN iklan

Jakarta, LEI – Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Direktur Utama PT Duta Graha Indah (DGI), Dudung Purwadi, memperkaya korporasi yakni PT DGI Tbk yang kini berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) sejumlah Rp 24,778.603.605.

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Anto Kresno Wibowo, membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa Dudung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (31/7/2017).

Menurut jaksa, terdakwa Dudung merugikan keuangan negara itu dalam kasus korupsi proyek pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana (Unud) Bali tahun anggaran 2009-2010.

Dudung memperkaya PT DGI yang kini bernama PT NKE itu terdiri dari 6.780.551.865 pada tahun 2009 dan Rp sebesar Rp 17.998.051.740 pada tahun 2010.

“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni memperkaya PT DGI tahun 2009 dan 2010,” katanya.

Dalam dakwaan pertama primer itu, menyebut Dudung bersama-sama Muhammad Nazaruddin dan Made Mergawa dalam melakukan beberapa perbuatan melawan hukum dalam proyek pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Unud Bali tersebut.

“Melakukan kesepakatan dalam pengaturan proyek pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana (Unud) Bali tahun anggaran 2009-2010 dalam rangka memenangkan PT DGI sebagai pelaksana pekerjaan,” ujarnya.

Selain memperkaya PT DGI yang kini bernama PT NKE, terdakwa Dudung Purwadi juga memperkaya Muhammad Nazaruddin dan korporasi di bawah kendalinya yakni PT Anak Negeri dan Grup Permai sejumlah Rp 10.290.944.000.

Akibatnya, negara mengalami kerugian keuangan atau perekonomian sebesar Rp 25.953.784.580 sesuai Laporan Hasil Audit dalam Rangka Audit Perhitungan Kerugian Negara.

Jaksa mendakwa Dudung melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Adapun dakwaan subsidernya, melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close