Eksekusi Lahan Adat Cigugur Bakal Dihadang Mati-Matian Oleh Warga Adat Sunda Wiwitan – Legal Era Indonesia
Hukum-Bisnis

Eksekusi Lahan Adat Cigugur Bakal Dihadang Mati-Matian Oleh Warga Adat Sunda Wiwitan

Warga adat Sunda Wiwitan menghadang alat berat dengan cara tidur di jalan
FOTO: Warga adat Sunda Wiwitan menghadang alat berat dengan cara tidur di jalan (dok. Kompas)

BANDUNG, (LEI) – Keputusan Eksekusi lahan Adat Cigugur didapati banyak kejanggalan. Tampak jelas pengakuan negara dalam memandang dan mengakui hukum adat itu masih sangat kurang. Seperti pengakuan dan perlindungan terhadap aset-aset tanah dan bangunan adat dan hak hak adat lain nya. Sehingga perspektif Tanah Adat di lihat dengan frame hukum waris.

Hal ini menimbulkan carut marut dalam menjalankan putusan eksekusi nya, kejanggalan kejanggalan seperti: Saksi dari sesepuh Adat karena tidak disumpah (sesuai agama yang diakui negara) maka kesaksian nya tidak di catat dan banyak kejanggalan lain. Hal itu yang berujung pada perlawanan masyarakat Adat karuhun sunda wiwitan yang di dukung oleh ormas GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) beserta Jaringan desa GEMPUR (Gerakan massa Pejuang untuk Rakyat) akan menghadang pelaksanaan eksekusi lahan adat tersebut.

Komunitas Adat Karuhun Sunda Wiwitan merupakan kesatuan masyarakat yang berpegang teguh pada Hukum Adat leluhurnya,mereka terbentuk jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri. Pangeran Sadewa Madrais Alibasa Kusuma Wijaya Ningrat adalah sesepuh adat pendiri komunitas Adat tersebut. Beliau pada masa penjajahan VOC menjadi tokoh gerakan kebangkitan kebangsaan melalui gerakan kebudayaannya. Dengan memberi pencerahan dan penguatan pada komunitasnya akan kesadaran dan kepercayaan diri dalam menegakkan kharakter bangsa.

Dengan menggali ajaran spiritual leluhur yang dikenal dengan Ajaran “Igama Djawa Soenda Pasoendan”. Eksistensi komunitas Adat ini mengalami jatuh bangun lewat pengakuan politik penguasa. Sejak berdirinya NKRI komunitas ini tetap mempertahankan Tradisinya.

Terlebih sejak tahun 1965 pemerintah lewat PNPS No.1 tahun 1965 menjadikan aturan ini diinterpretasikan oleh masyarakat luas pada pembatasan pengakuan Agama oleh negara. Dampak politik identitas itu bahkan dirasakan oleh komunitas ini memuncak di tahun 1964, dimana terjadi kriminalisasi atas legalitas perkawinan dan hak keperdataan sebagai warga negara yang dianggap tidak sah oleh negara nya sendiri.

Secara turun menurun komunitas adat ini tunduk pada hukum atau ketentuan yang ditulis tangan sesepuh Adatnya langsung ( Pangeran Madrais) yang disebut dengan manuscript. Dalam manuscrip tersebut terdapat sistem ajaran peraturan mengenai pertanian, perbintangan dan kehidupan sesama, dalam masnukrip tersebut juga disebutkan bahwa kepemilikan tanah oleh sesepuh adat adalah milik komunal dan tidak dapat dibagi wariskan.

Dasar kebijakan tersebut adalah karena pendiri komunitas menyadari, demi menghindari penguasaan asset secara pribadi yang bisa berdampak pada hilangnya kesadaran mempertahan dan melestarikan keberlangsungan komunitas yang di dasarkan atas nilai sejarah dan budaya luhur. Dari beberapa temuan manuskrip secara tegas terdapat penegasan atas pengelolaan aset komunal untuk kepentingan umum dan tidak untuk dibagi wariskan kepada pihak keluarga ataupun keturunan.

sunda wiwitan tidur dijalan

Sejumlah ibu-ibu warga Adat Sunda Wiwitan Cigugur terlibat aksi saling dorong dengan Polisi Wanita (dok. Kompas)

Kebijakan tersebut dilanjutkan oleh Sesepuh Adat generasi kedua yaitu Pangeran Tedja Buana, yang pada tahun 1948 dalam suatu upacara sakral menegaskan kembali amanat leluhur tersebut. Untuk meyakinkan terlaksananya amanat tersebut secara khusus P. Tedja Buwana memberikan pernyataan dan penegasan mengenai hibah kepada perwakilan masyarakat dan lembaga yang ditunjuk Yaitu Yayasan Tri Mulya.

Tahun 1976 Yayasan Tri Mulya mengajukan perlindungan Gedung Paseban Tri Panca Tunggal sebagai cagar Budaya dan melaui SK Direktur Direktorat Sejarah dan Purbakala Direktorat Jendral Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No 3632/C.1/DSP/1976 ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional.

Dalam kasus putusan eksekusi Tanah Adat blok Mayasih ini Masyarakat Adat dirugikan atas Putusan Pengadilan Negeri Kuningan No.07/Pdt.G/2009/PN.Kng tanggal 18 Januari 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.82/Pdt/2010/PT.Bdg tanggal 5 Mei 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2394K/Pdt/2010 tanggal 12 Januari 2012 jo. Putusan PK No.21 PK/Pdt/2014 tanggal 18 Juni 2014.

Masyarakat berpandangan: Majelis Hakim telah keliru memahami objectum litis-nya. karena memahami objectum litis-nya sebagai sengketa waris, padahal jelas bahwa objectum litis-nya bukan sengketa soal waris, melainkan sengketa atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang terjadi di internal masyarakat hukum adat; Atas kekeliruan dalam pertimbangan hukum tersebut berdampak hilangnya tanah milik adat hanya atas dasar pernyataan dan keterangan pihak ketiga (mantan Juru tulis) yang tidak jelas dan tidak mendasar pada sejarah, sementara kesaksian dari Pupuhu Adat yang mengetahui asal asul tanah di persidangan tidak menjadi pertimbangan hukum. Karena keterangan beliau saat itu tidak disumpah dikarenakan menganut Agama Leluhur Sunda Wiwitan.

Sejak proses pengadilan di tingkat pertama tersebut, warga Adat mendapat tekanan massa FPI (Front Pembela Islam) yang berupaya mencampuri dan mempengaruhi putusan pengadilan. Mereka pun menyebarkan selebaran yang menuduh masyarakat adat sebagai komunis. Hutan adat tersebut selain memiliki ikatan sejarah, juga memiliki fungsi konservasi sebagai wilayah resapan air di lereng Gunung Ciremai:

  1. Masyarakat Adat juga menyaksikan para hakim tidak memiliki perspektif dan pengetahuan tentang Masyarakat adat. Pertanyaan-pertanyaan dalam proses persidangan cenderung memojokan saksi dari masyarakat adat. Keyakinan mereka sebagai penganut Agama Leluhur Sunda Wiwitan menjadi alasan massa FPI yang hadir dalam persidangan mencemooh warga adat. Warga juga telah berupaya menghadirkan para saksi ahli dari kalangan akademis, antara lain Ahli Antropolog, Sejarah, ahli filolog dan Ahli Agraria;Pada tanggal 22 Februari 2017 sebagai bentuk perjuangan kami untuk mengembalikan hak atas tanah adat dan hutan adat, kami mengajukan gugatan Perlawanan / Derden Verzet terhadap putusan Peninjauan Kembali No.21PK/Pdt/2014, tanggal 18 Juni 2014 dengan perkara No. 05/Pdt.Plw/2017/PN.Kng, dengan alasan :
    Objek sengketa merupakan bagian WILAYAH CAGAR BUDAYA, sehingga perlu komunitas Kesatuan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan, menggunakan hak hukumnya untuk menunda bahkan menolak eksekusi, yang dapat menimbulkan kerusakan baik fisik, maupun nilai-nilai yang menyertai cagar budaya tersebut yang tidak bisa dipisahkan dari nilai sejarah komunitas adat;
    Pemohon Eksekusi (dahulu Penggugat), diketahui ternyata TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan/permohonan eksekusi;
    Termohon Eksekusi (dahulu tergugat I dan II) menenpati dan tinggal di objek sengketa atas perintah dari Sesepuh Adat P. Tedja Buana pada tahun 1973, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
    Objek sengketa merupakan TANAH KOMUNAL Mayarakat AKUR Sunda Wiwitan berdasarkan amanat pendiri Komunitas bahwa semua tanah dan asset (termasuk Objek sengketa) tidak dapat dibagi waris.
  2. Indikasi pemalsuan dokumen, keterangan palsu, mal-administrasi dalam pencatatan pertanahan di tingkat lokal juga tidak didalami dengan cermat oleh Majelis Hakim, dan untuk diketahui bahwa pelaporan kami atas adanya indikasi tersebut telah ditindaklanjuti berupa Laporan Polisi No. LP/B/231/V/2013/Polres dan atas laporan tersebut telah ditetapkan 1 tersangka yaitu mantan Lurah Cigugur UTARI.Kepemilikan Masyarakat adat atas tanah tersebut tidak dapat dipisahkan dari hubungan budaya magis-religius dengan tanah yang dipijaknya. Warga Adat berupaya menjadi penjaga tradisi dan budaya, meski hingga 70 tahun lebih negeri ini merdeka, masih dirasakan banyak ketidakadilan saat mewarisi Ajaran Spiritual leluhur. Dan kinipun ketika warga adat berjuang menjaga tanah warisan leluhurnya, begitu banyak stigma yang dilekatkan.Pemberitahuan eksekusi terhadap termohon eksekusi tertanggal 14 Agustus 2017, disikapi oleh Masyarakat dengan mencoba meminta audiensi kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuningan namun sejak tanggal 21-23 Agustus 2017 Ketua Pengadilan Negeri Kuningan menolak bertemu dengan masyarakat dengan alasan itu menjadi menjadi haknya.

Atas kejanggalan proses peradilan hingga menuju eksekusi tersebut maka warga Adat karuhun sunda wiwitan dibantu oleh GMBI dan Jaringan desa GEMPUR akan menghadang dan mempertahankan wilayah Adat sebagai bagian dari mempertahankan ruang hidup budaya dan lingkungan nya hingga titik darah penghabisan.

Kami berharap Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat melindungi dan menghargai hukum Adat. Sebagai bagian Warga Bangsa sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 “Negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia”.

Cigugur 23 Agustus 2017.

Narahubung :
Dewi Kanti (082111622292)
okki satria (081213139945)

iklan btn

To Top