HukumInvestasiNasional

Eksekusi Proyek Terhambat Lahan

BTN iklan

Jakarta,LEI — Pemerintah mencatat ada empat faktor yang dihadapi dalam mengerjakan Proyek Strategis Nasional dan sebagian besar berkaitan dengan masalah lahan.

Sementara itu, Lembaga Manajemen Aset Negara mulai mengembalikan dana talangan lahan proyek jalan tol 2016 senilai Rp13,09 triliun setelah menandatangani nota kesepahaman bersama Badan Pengatur Jalan Tol dan 23 badan usaha jalan tol, Selasa, 4 April 2017.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, ada berbagai macam isu yang dihadapi dalam mengerjakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan sebagian besar atau sekitar 44% merupakan masalah lahan.

Sisanya terletak di perencanaan dan persiapan 25%, keterbatasan pendanaan 17%, serta perizinan 12%.

“Pemerintah menerbitkan keputusan yang cukup radikal dengan memindahkan alokasi pembiayaan tanah di kementerian menjadi pembiayaan investasi yang dilakukan Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara,” ujarnya, Selasa (4/4).

Darmin mengemukakan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) pengembalian dana talangan pembebasan lahan antara LMAN dengan Badan Pengatur Jalan Tol dan 23 badan usaha jalan tol.

Acara tersebut disaksikan langsung Darmin, Menteri Keuangan Sri Indrawati Mulyani, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono.

Menurut Darmin, realisasi pengadaan tanah sering mundur dari jadwal karena alotnya proses negosiasi dan tingginya kebutuhan dana pembebasan lahan.

Dia juga menilai sering terjadi ketidakcocokan antara anggaran dan realisasi pembebasan lahan, terlebih dengan mekanisme belanja anggaran di kementerian/lembaga yang harus dihabiskan pada tahun berjalan.

Dia menambahkan, pembangunan infrastruktur yang masif bertujuan menurunkan biaya logistik dari 23,50% menjadi 19% dari produk domestik bruto pada 2019. Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, pemerintah merencanakan pembangunan 2.650 kilometer jalan, 3.258 kilometer jalur kereta, 24 pelabuhan, dan 15 bandara baru untuk memangkas ongkos logistik.

Berkaitan dengan penandatanganan nota kesepahaman pengembalian dana tgalangan, Direktur LMAN Rahayu Puspasari mengatakan, seremoni tersebut sekaligus menjadi ajang peluncuran skema pendanaan pengadaan tanah untuk PSN oleh LMAN, baik skema pendanaan langsung maupun dana talangan.

Dengan kata lain, acara tersebut menjadi momentum LMAN untuk mulai membelanjakan anggaran senilai Rp16 triliun yang telah dialokasikan pada 2016.

”Batch pertama skema land funding talangan senilai Rp13,10 triliun untuk 28 proyek jalan tol di Trans-Jawa, Trans-Sumatra, dan Non-Jabodetabek,” ujar Rahayu dalam sambutannya.

Sementara itu, untuk batch kedua akan menggunakan alokasi anggaran LMAN 2017 senilai Rp20 triliun untuk mendanai 22 proyek tol, 1 pelabuhan, 3 proyek kereta api, dan 24 proyek bendungan. Namun, untuk menggunakan anggaran ini, LMAN masih harus menunggu persetujuan pencairan dari Komisi XI DPR.

Puspa menambahkan, proses pembayaran akan dilakukan bertahap dengan mengganti biaya pokok dana talangan terlebih dahulu, baru mengembalikan cost of fund atau besaran bunga sebesar BI 7 Days Repo Rate. Proses pengembalian akan memakan waktu maksimal 20 hari setelah verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diterima oleh LMAN.

Menurutnya, penggunaan dana talangan telah berhasil membebaskan lahan sebanyak 20.017 bidang dengan luas mencapai 20 juta meter persegi.

Secara umum, penggunaan dana talangan juga membantu mempercepat progres penyediaan lahan tol, dengan kemajuan Trans-Jawa 92%, Non-Trans Jawa 53%, Jabodetabek 32%, Sumatra-Kalimantan-Sulawesi 66%.

Direktur Utama PT Hutama Karya I Gusti Ngurah Putera mengapresiasi komitmen pemerintah untuk menepati janjinya dalam mengembalikan dana talangan. Hingga saat ini, Hutama Karya telah mengucurkan dana sebesar Rp2,50 triliun untuk menalangi lahan Trans-Sumatera. “Kita tinggal tunggu pencairannya saja!” ujarnya.

Nota kesepahaman tersebut menjadi momentum yang ditunggu-tunggu oleh badan usaha sejak tahun lalu. Apalagi semua badan usaha BUJT mengandalkan pinjaman perbankan untuk mengeluarkan dana talangan.

Semula, pemerintah menjanjikan pengembalian dana talangan dapat dilakukan pada akhir 2016, tetapi baru terealisasi pada kuartal pertama 2017.

Sumber: Bisnis Indonesia

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Lihat juga

Close
Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami