BTN iklan
HukumLiputanMahkamah AgungNasional

Eksklusif Prof Gayus Tanggapi Pengganti Artijo

JAKARTA, LEI – Di tengah kesibukanya saat ini mengajar di Perguruan Tinggi, TIM LEI menyempatkan wawancara dengan Prof. Dr. Gayus Lumbuun, SH., MH. Saat diwawancarai kegiatan Prof Gayus setelah pensiun dari Hakim MA,  fokus mengajar di berbagai universitas di UI, Unkris, Sekolah Tinggi Hukum Militer, dan menguji S2, S3, di berbagai universitas hukum, termasuk di UGM, dan saat ini belum ada terpikirkan untuk melanjutkan di lembaga pemerintahan karena baru beberapa bulan pensiun sebagai hakim MA.

Mengenai Pergantian Ketua Kamar Pidana dan Ketua Kamar Militer pada tanggal 9 Oktober 2018 kemarin, Prof. Gayus yang dahulu menjabat Hakim Agung merangkap kamar pidana dan kamar pidana militer berkomentar kalau berbicara sosok dari Pak Suhadi, saya sangat sependapat untuk beliau menjabat sebagai Ketua Kamar Pidana, karena beliau ini orang yang independen dari semua kepentingan, karena yang dilihat dari beliau adalah kebenaran dan faktual untuk dipikirkan kalau memutuskan perkara, jadi saya mendukung sekali Bapak Suhadi yang juga juru bicara MA menjadi Ketua Kamar Pidana di MA, sedangkan Bapak Burhan saya juga mendukung karena Bapak Burhan adalah satu-satunya yang menjabat sebagai Militer dengan pangkat bintang 2 yaitu pangkat tertinggi yang ada di lingkungan Mahkamah Agung Militer, beliau orang yang cerdas dan teliti dalam memeriksa perkara.

Mengenai Peran MA kedepan bagaimana MA bisa menjadi lembaga yang Agung dan lembaga yang diharapkan dan menjadi tumpuan  oleh masyarakat untuk mencari keadilan, hal yang bisa dilakukan Mahkamah Agung harus rela dirinya di evaluasi, seluruh pejabat-pejabat di lingkungan MA itu harus diuji kembali semuanya dan yang baik di perintahkan dan buruk diganti, termasuk pimpinan MA juga harus dilakukan, 10 hakim MA perlu dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluasi Independen, dan akan menjadi hasil yang luar biasa jika itu dilakukan, kemudian respon semua keadaan yang belum ada Undang-Undangnya, Mahkamah Agung harus berani membuat PERMA, sebagai solusi untuk mengisi UU yang belum ada dan itu sangat bermanfaat, seperti halnya Pra Peradilan khusus diatur di dalam PERMA.

Menanggapi Eksaminasi yang diusulkan oleh para Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) terkait rekomendasi Suhadi untuk diberikan sanksi. Prof mengatakan  suatu usulan yang sangat baik yang dilakukan oleh APPTHI, harusnya MA merespon dengan memperhatikan hasil eksaminasinya dan bagi pihak yang dirugikan diberikan kesempatan untuk Peninjauan Kembali,” ujar Prof Gayus.

(Nelson Kapoyos, SH., MH/LEI)

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Komentar Anda...

Related Articles

Close
Close