HEADLINESPolitik
Rekomendasi

Erick Thohir izinkan BUMN untuk angkat staf ahli dengan gaji Rp 50 jt.

BTN iklan

Kementerian BUMN mengizinkan perusahaan pelat merah mengangkat maksimal lima staf ahli di masing-masing perseroan. Informasi itu diumumkan melalui surat edaran tertanggal 3 Agustus 2020 dengan nomor SE-9/MBU/08/2020 yang ditandatangani langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk kepentingan transparansi. Sebab, sebelumnya BUMN kerap mengangkat advisor atau staf ahli sejenisnya secara tertutup.

“Kami menemukan beberapa BUMN membuat staf ahli atau advisor atau apa pun namanya dibuat di masing-masing perusahaan. Ada yang sampai 11-12 orang, ada yang digaji 100 juta atau lebih,” kata Arya kepada wartawan, Senin, 7 September 2020.

Arya mencontohkan, pengangkatan staf ahli itu pernah terjadi di PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), Inalum, dan perusahaan pelat merah lainnya. Maka, kata Arya, hal ini mesti diatur kembali dan diberikan batasan. “Kemudian, gajinya itu dibatasi dan dia bantu direksi, bukan ditempatkan di bidang apa pun.”

 

Surat edaran yang dikeluarkan Erick menganulir peraturan sebelumnya bernomor SE 375/MBU.Wk/2011 dan SE 04/MBU/09/2017 tentang Larangan Mempekerjakan Staf Ahli, Staf Khusus, dan sejenisnya.

Adapun surat edaran anyar itu ditujukan bagi dewan komisaris BUMN, dewan pengawas BUMN, dan direksi BUMN. Pengangkatan staf ahli bertujuan untuk memberikan masukan dan pertimbangan secara independen serta kompeten atas berbagai permasalahan di perusahaan.

Dalam surat itu diatur pengangkatan staf ahli dilaksanakan oleh direksi dengan jumlah maksimal lima orang. Pengangkatan ini harus disertai pertimbangan terhadap kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Selain direksi BUMN, pihak lain dilarang mempekerjakan staf ahli.

Kementerian BUMN mengatur penghasilan yang diterima staf ahli berupa honorarium maksimal Rp 50 juta per bulan. Staf ahli pun tidak boleh menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.

Adapun staf ahli juga tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai staf serupa di BUMN lain serta direksi/komisaris/dewan pengawas di BUMN dan anak perusahaan pelat merah. Staf ahli juga tidak boleh mendobel jabatan di sekretaris dewan komisaris/dewan pengawas BUMN maupun anak perusahaannya.

Selanjutnya, menurut surat itu, direksi BUMN harus menyampaikan usulan pengangkatan staf ahli secara tertulis kepada Kementerian BUMN untuk memperoleh persetujuan. Penyusunan surat ini mengacu pada empat dasar hukum.

Keempatnya merujuk pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005. Aturan pengangkatan staf ahli berlaku sejak surat edaran diterbitkan.

Beliau menegaskan tidak ada rencana pergantian direksi maupun komisaris PT Pertamina (Persero) meski perseroan mencatatkan kerugian sekitar Rp 11 triliun pada semester I-2020. Malah, dia menilai kinerja Pertamina dinilai lebih membaik dari pada perusahaan migas lainnya dalam pandemi Covid-19.

“Pertamina kan ruginya kelihatan, kalau kita perbandingkan dengan Exxon dengan Eni (Eni S.p.A, perusahaan migas multinasional Italia), jauh lah. Justru, perusahaan yang lain itu jauh lebih rugi dari Pertamina,” kata Erick Thohir, usai melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2020.

Ia lalu menyebutkan selama ini berprinsip agar jajaran direksi perusahaan tidak perlu dirombak selama kinerjanya baik. “Saya prinsipnya angkat direksi jangan diganti-ganti. Kan, saya di awal sudah bilang selama KPI-nya (Key Performance Indicators) tercapai, terus dibilang Pak Erick pilih kasih main pecat-pecat saja, nggak loh.”

Erick mengatakan, pergantian direksi maupun komisaris hanya dilakukan bila KPI dari sejumlah perusahaan plat merah berada di bawah standar yang ditentukan. Terkait hal ini, dia bilang, kinerja Pertamina cukup baik. Di mana, dalam kondisi Covid-19 perseroan tetap dapat menjaga ketersediaan minyak di dalam negeri.

Lebih jauh, Erick menjelaskan, Pertamina pun terus melakukan efisiensi di berbagai sektor. Dia mencontohkan, Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang ditargetkan konsolidasi dalam waktu singkat mampu dilakukan oleh Pertamina. Kendati demikian, menurut Erick, apa yang dilakukan perseroan saat ini belum disebut sempurna.

Karena itu, pihaknya akan tetap memberikan waktu kepada Pertamina untuk lebih memaksimalkan kinerja keuangannya. “Pertamina juga masih on progres dalam pembangunan baik kilang minyak dan macam macam. Karena kondisi Covid-19 ini juga baru, semua terdampak,” kata dia.

Sebelumnya, manajemen Pertamina mencatat kinerja keuangan mereka sepanjang semester I 2020 mengalami kerugian sebesar Rp 11,13 triliun. VP Komunikasi Perusahaan Pertamina Fajriyah Usman menjelaskan, sepanjang semester I pada tahun 2020 Pertamina menghadapi menghadapi triple shock.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami