Opini

Etika Pejabat Publik Masa Kini Mulai Dipertanyakan

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Baru-baru ini, penahanan Ketua DPR Setya Novanto atas dugaan korupsi dalam pengadaan KTP elektronik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menggenapkan jumlah kasus korupsi dengan terdakwa pejabat tinggi negara setelah sebelumnya Akil Mochtar dan Irman Gusman juga tersangkut korupsi.

Tidak hanya di Indonesa, di beberapa negara lain, ada pula pejabat atau mantan pejabat tinggi negara yang ditahan karena tuduhan kasus korupsi. Korea Selatan, yang terkenal dengan dunia hiburannya, bahkan merupakan negara yang mencatatkan pengusutan kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara. Tak tanggung-tanggung, ada tiga presiden Korsel yang diusut untuk kasus korupsi.

Roh Tae-woo merupakan Presiden Korea Selatan yang pertama diperiksa oleh Kejaksaan Agung Korsel pada 1995, kemudian Roh Moo-hyun yang diperiksa pada April 2009 dan yang ketiga adalah Park Geun-hye pada 2017.

Selain Korea Selatan, Hongkong juga menyelidiki dan mengusut mantan Kepala Eksekutif Hongkong Donald Tsang atas tuduhan korupsi dan dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi tingkat tinggi pada awal 2017.

Meski banyak kasus-kasus korupsi yang diusut dan melibatkan pejabat tinggi di berbagai negara, hal tersebut seharusnya tidak terjadi ketika setiap pejabat publik menjalankan dan memahami etika.

Etika atau kode etik pejabat publik umumnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas dalam jabatannya agar tidak menimbulkan perbenturan kepentingan. Perbenturan kepentingan ini bisa dalam bentuk pengesahan regulasi, perlakuan khusus bagi pihak tertentu atau mengutamakan keuntungan bagi orang yang masih memiliki hubungan keluarga.

Sejak KPK didirikan pada 2004, puluhan penyelenggara negara telah ditangkap atas pelanggaran hukum akibat korupsi. Dari mulai menteri, anggota parlemen, Gubernur, Wali kota dan Bupati hingga aparatur negara lainnya seperti jaksa, polisi bahkan pernah penuntut pada KPK sendiri.

Kode Etik Sebagai penyelenggara negara dan aparatur negara, seharusnya tunduk pada kode etik yang sudah ada. Tak hanya diucapkan saat pengambilan sumpah, kode etik penyelenggara negara dan aparatur negara juga kerap disematkan dalam aturan tertulis yang bisa dibaca kapanpun.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie dalam laman pribadinya mengatakan tradisi membangun etika positif berupa prinsip-prinsip etika dan perilaku yang dirumuskan sebagai standar yang ideal bagi para anggota komunitas profesi atau jabatan tertentu yang membutuhkan kepercayaan publik awalnya muncul dalam praktik di Inggris dan kemudian dikembangkan dalam arti yang lebih modern di Amerika Serikat.

Profesi awal yang memperkenalkan kode etik profesi adalah kedokteran. Jimly mengatakan pada abad pertengahan sudah ada buku dari sarjana dan pemikir Islam tentang kode etik itu di bidang kedokteran.

Hal itu kemudian berkembang pada abad ke-18 hingga kemudian dikenal dengan istilah ‘medical ethics’.

Ketika pemerintah Inggris mengeluarkan undang-undang tentang apoteker pada 1815 maka sejak itu kedokteran dan kesehatan resmi diatur oleh pemerintah.

Profesi kedua yang membangun sistem etika adalah profesi akuntan pada 1887 di bawah asosiasi akuntan dan kemudian profesi ketiga yang memiliki sistem etika adalah profesi hukum.

Jimly menambahkan, kode etik di bidang hukum pertama kali disusun dan disahkan yaitu oleh negara bagian Alabama pada 1887 dan asosiasi pengacara Amerika Serikat menyusun kode etiknya pada 1908.

Ketetapan MPR Pada Ketetapan MPR RI juga pernah mengatur tentang etika. Dalam Tap MPR RI nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa diatur tentang berbagai etika yang harus dijalankan dalam sejumlah sektor kehidupan.

Dalam ketetapan MPR tersebut, etika kehidupan berbangsa dipahami sebagai rumusan yang bersumber dari ajaran agama khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.

MPR RI menetapkan ada sejumlah etika dalam kehidupan berbangsa di bidang sosial dan budaya, politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, penegakan hukum yang berkeadilan, keilmuan dan lingkungan.

Khusus di bidang etika politik dan pemerintahan, pedoman ini diharapkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis bercirikan sejumlah hal seperti keterbukaan, rasa tanggung jawab, menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam etika di bidang ini, menegaskan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa dan negara.

Pejabat negara atau penyelenggara pemerintahan seyogyanya menjalankan etika ini dalam bentuk tata krama pada perilaku politik yang toleran, tidak pura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik dan tidak manipulatif.

Padahal Ketetapan MPR RI tersebut masih berlaku hingga saat ini dan sudah seharusnya menjadi pedoman bagi semua pejabat publik dan penyelenggara negara sehingga korupsi, kolusi dan nepotisme dapat berkurang sebagai salah satu tujuan reformasi.

Kondisi yang terjadi saat ini ketika masih banyak kasus korupsi dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sejumlah pejabat publik akan menjadi ironi ketika pada 2018 gerakan reformasi memasuki usianya yang ke-20, apakah ini patut dirayakan atau justru diratapi. [antara]

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami