HukumOpini

Evaluasi Total Sistem Dan Tata Kelola Pengawasan  Perilaku Hakim

BTN iklan

Jakarta/LEI- Publik kembali dikejutkan  dengan  terjadinya  OTT KPK terhadap Hakim dan Pengacara di PN Jakarta Selatan rabu dini hari 28 November 2018.  Peristiwa ini menambah daftar panjang OTT terhadap Hakim dan pegawai pengadilan.  Jabatan Hakim yang diistilahkan banyak orang sebagai “wakil Tuhan dimuka bumi”  dan dipanggil  “Yang Mulia”  dalam persidangan, ternyata  tidak membuat semua  Hakim yang mengemban  tugas mulia untuk menegakkan hukum dan keadilan itu betul-betul berperilaku mulia dan amanah dalam menjalankan jabatannya.

Menanggapi peristiwa itu, Hermansyah, Direktur Program Lembaga Studi Hukum Indonesia (LSHI) Jakarta mengatakan “OTT KPK terhadap Hakim PN Jaksel tersebut tidak sekedar  makin mencoreng citra dan  menggerus  wibawa Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, tetapi juga publik akan mulai mempertanyakan kinerja Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal perilaku hakim. Kita semua tentu prihatin atas kondisi tersebut”.

Prihatin saja tidak cukup dan tidak akan menyelesaikan masalah. Yang diperlukan saat ini adalah solusi yang tepat, sehingga peristiwa yang sama dapat dicegah dan tidak terulang kembali. Tidak diperlukan lagi adu argumentasi  dan ego sektoral dari lembaga-lembaga terkait.

“Saatnya Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk bersinergi dalam melakukan evaluasi total terhadap sistem dan tata kelola pengawasan terhadap hakim. Sebab kedua lembaga ini-lah yang bertanggung jawab dan berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Ini penting segera dilakukan agar terbentuknya suatu sistem pengawasan perilaku hakim yang efektif dan efisien. Sistem pengawasan yang efektif dan efisien itu dapat menjadi instrumen utama untuk mencegah Hakim dalam melakukan  perilaku tercela dan tidak terpuji” tambah Hermansyah yang juga Dosen Sekolah Tinggi Hukum Militer itu.

“Untuk membentuk sistem pengawasan perilaku hakim yang efektif dan efisien itu, disarankan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial melibatkan unsur perguruan tinggi hukum dan pakar etika perilaku” jelas Direktur Eksekutif APHA Indonesia itu menutup pembicaan.

Ditulis oleh: Hermansyah SH MH Direktur APHA Indonesia dan Dosen pada PTHM

 

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

19 + 19 =

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami