F-Golkar Tetap Ajukan “Parliamentary Treshold” 10 Persen

Jakarta/Lei – Fraksi Partai Golkar tetap mengajukan ambang batas parlemen atau “parliamentary treshold” sebesar 10 persen dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, kata anggota Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian.

“Partai Golkar akan menuangkan pandangan dan sikapnya tersebut ke dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan akan memperjuangkan sikapnya dalam pembahasan,” kata Hetifah di Jakarta, Kamis.

Namun dia mengatakan hasil atau keputusan akhir tentu tergantung dinamika yang berkembang di internal Pansus.

Anggota Pansus Pemilu itu menegaskan bahwa prioritas F-Golkar dan pemerintah sebenarnya sama yaitu ingin memperkuat sistem presidensial dengan menghadirkan sistem kepartaian yang kompatibel dengan sistem presidensial.

“Jalan yang harus ditempuh untuk itu adalah dengan mewujudkan sistem kepartaian pluralisme moderat,” ujarnya.

Menurut dia untuk konteks Indonesia, banyak ahli menilai sistem kepartaian kita belum mengarah ke sana, sehingga urgen untuk melakukan penyederhanaan partai sebagai solusinya.

Dia mengatakan, salah satu instrumen yang bisa digunakan adalah PT, dalam hal ini dengan menaikkan prosentase ambang batas parlemen.

“Kalau kita mau menggunakan PT, maka yang perlu diperhatikan adalah berapa angka prosentase efektif untuk mencapai kehendak menyederhanakan partai. Berdasarkan data yang kita peroleh PT efektif itu minimal 10 persen,” katanya.

Hetifah mengatakan, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan keinginan ambang batas parlemen naik sebesar 5 persen dan itu merupakan salah satu pola untuk penyederhanaan partai politik.

Dia menduga keinginan pemerintah ingin menaikkan PT hingga 5 persen untuk mereduksi jumlah partai ini secara bertahap.

“Mungkin keinginan pemerintah untuk mereduksi jumlah partai secara bertahap. Karena itu dari semula 3,5 persen hanya naik ke 5 persen walau di RUU yang mau dibahas sejatinya normanya masih 3,5 persen bukan 5 persen,” katanya.

Anggota Komisi II DPR itu menegaskan bahwa secara teori, sistem presidensil yang dianut di Indonesia lebih cocok dengan sistem partai sederhana sementara itu sistem multipartai cocok bila sistemnya parlementer.