Politik

Fajdroel: Jaga Demokrasi dari Cengkaraman Orbaisme

BTN iklan

Jakarta, LEI – Aktivis era 80-an, Fajdroel Rachman, menilai masih ada upaya untuk menanamkan Soehartoisme dan Orbaisme meski era reformasi sudah berjalan hingga 20 tahun pascaruntuhnya rezim otoriter Soeharto. Bangsa Indonesia harus keluar dari cengkraman ini.

“Itulah selama 32 tahun, fiksi Soehartoisme itu dimasukkan ke dalam kepala kita, dan itulah yang menentukan arah tindakan kita. Karena itu, saya tidak terlalu kaget sudah 20 tahun jatuhnya Orba, tapi Orba masih berkeliaran, banyak pemujanya,” kata Fajdroen dalam diskusi “Gerakan Mahasiswa dari Masa ke Masa” di Jakarta, Rabu (2/4/2018).

Menurut Fajdroel, Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun ini sangat luar biasa untuk mencengkram pikiran rakyat Indonesia seperti yang digambarkan seorang kartunis. “Bahwa Soeharto itu bukan di Istana, bukan di Cendana, tetapi dia duduk di dalam pikiran kita. Dia yang nunjuk-nunjuk harus ke sana, ngikutin ini dan itu, ini musuhmu, ini temanmu, ini yang harus dikerjakan. Jadi kontrol itu bukan di luar, tapi di dalam kepala,” katanya.

Menurutnya, karena fiksi Soeharto itu ditanamkan selama 32 tahun ke dalam alam bawah sadar, sehingga itu menentukan arah tindakan kita. “Ingat gak di belakang truk itu bukan lagi ‘Kutunggu jandamu’, tapi ‘Piye kabare?’. itu sebenarnya gagasan atau Suhartoisme yang ada di dalam kepala dan hari ini menyaksikan, beberpa partai yang lahir dari Cendana. Jadi ideologi itu 20 tahun masih cengkaram orang Indonesia,” ujarnya.

Bukan hanya Soehartoisme dan Orbaisme, lanjut Fajdroel, tapi juga adanya rongrongan ideologi dari luar atau transnasional. “Beragam isunya, ada yang khilafah dan sebagainya yang ingin menghancurkan 4 pilar RI,” katanya.

Salah satu yang merongrong ideologi Pancasila adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Karena itu, Fajdroel menilai keputusan berani Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan HTI dengan menerbitkan Perppu Organsisasi Kemasyarakat (Ormas) sangat tepat.

“Menurut aku, tindakan Pak Jokowi membubarkan HTI itu benar, karena itu ideologi transnasional yang merongrong ideologi Pancasila. Kalau telat, RI ini akan bubar dan digantikan ideologi tersebut,” katanya.

Namun demikian, isu ini digoreng kubu yang tak sejalan, seolah pemerintahan Jokowi tak pro Islam. Fajdroel mengaku sempat berdebat dengan pengamat politik Rocky Gerung yang menyalahkannya karena mendukung pembubaran HTI.

“Saya dukung pembubaran HTI, karena menurut saya dia (HTI) ingin memotong 4 pilar ini (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika). Tapi Rocky Gerung bilang, ‘Kenapa kamu harus takut, toh mereka bukan monster’,” tutur Fajdroel.

Fajdroel lantas menjawab dengan membandingkan apa yang terjadi di Jerman. “Saya bilang, saya bandingkan dengan Nazi, saya bilang Nazi itu hanya sekumpulan pemabuk, minum bir saja,” katanya.

Tetapi ketika Nazi itu menjadi satu keuatan politik, dan akhirnya berkuasa melalui demokrasi atau pemilu, setelah berkuasa, Nazi malah otoriter dan tidak demokratis. Mereka membubarkan atau meniadakan pemilu. “Ga ada lagi demokrasi,  demokrasi dibubarkan, orangnya dibunuhi,” katanya.

“Nazi melakukan pembersihan, terhadap orang sosialis, komunis. Lalu siapa yang dekat dengan Nazi, kelompok agama, kelompok kanan,” ujar Fajdroel.

Karena itu, Fajdroel menegaskan, jangan pernah memberikan kesempatan kepada kelompok yang ingin hancurkan Republik Indonesia. Pembubaran HTI pun tidak menghakimi pikiran orang dan yang anti-HTI pun tidak pernah melakukan persekusi.

“Kami tidak pernah melakukan persekusi terhadap seorang pun anggota HTI. Biarkan pikirannya berjalan, tapi organisasinya sampai sekarang tetap dibubarkan melalui UU Ormas,” katanya.

Dengan demikian, Fajdroel berpandangan, bahwa pekerjaan 20 tahun reformasi ini masih sama, yakni menyelamatkan demokrasi karena ini belum selasai. “Terutama yang paling utama itu adalah Soehartoisme atau Ordebaruisme di dalam kepala,” katanya.

Kemudian, Soehartoisme dan Orbaisme ini ditambah lagi tekanan idiologi dari luar, yakni ideologi politik identitas dan transnasional. “Kami di 80-an tidak alami ini, kami hanya punya lawan bernama Soeharto dan Orba,” katanya.

Untuk mengawal dan mewujudkan demokrasi sesuai marwahnya, maka harus masuk dan merebut kekuasaan. “Memang banyak masalah dihadapi, kalau masuk politik mungkin tercebur dalam lumpur. Tapi menurut saya tidak begitu, kita masih bisa pertahankan idealismenya.”

Adapun tentang Jokowi, Fajdroel menilai harus dua periode karena tidak figur yang mempunyai sosok kepempinan yang seperti dia, siap menghadapi kekuatan-kekuatan besar yang merongrong NKRI, seperti ideolgi transnasional. “Nah, tahun 2024 zamannya teman-teman Pena 98 berada di paling puncak politik,” katanya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami