HEADLINESLiputan

FH-UWG AKAN LANJUTKAN PROGRAM DOKTOR MENGAJAR SD TERPENCIL

BTN iklan

LEI, Jakarta – Dr. Lukman Hakim, SH., MHum Sebagai salah satu Doktor di Universitas Widyagama Malang berkesempatan meluangkan waktu untuk mengajar murid SD. beliau Beberapa waktu lalu, dalam rangkaian pasca peringatan Dies Natalis ke 50th Universitas Widyagama Malang, Fak. Hukum melaksanakan kegiatan Doktor Mengajar SD di Desa terpencil.

Kegiatan ini diikuti oleh 3 orang dosen bergelar doktor antara lain Dr. Lukman Hakim, SH., MHum; Dr. Zahir Rusyad SH., MHum; dan Dr. Purnawan D. Negara, SH., MH yang juga selaku dekan. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Univ. Widyagama memandang perlu bahwa memberikan sentuhan spirit cita-cita dan mampu meraihnya oleh orang di luar gurunya setidaknya dapat menjadi kenangan alam bahwa sadar siswa untuk selalu mengingatnya.

Kegiatan ini telah diawali pelaksanaannya pada 28 dan 29 Aril 2021 dan direncanakan akan dilanjutkan kembali secara periodik sesuai kesepakatan dengan sekolah setelah lebaran.
Kegiatan ini dilaksanakan di SD Taji 1, Jabung, Kab. Malang yang merupakan sekolah pada kawasan terpencil karena berbatasan dengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan Kabupaten Pasuruan.

Terkait kegiatan ini FH-UWG memandang bahwa memberi dasar pemahaman hukum kepada siswa SD sangatlah penting, namun tidak mengajar tentang teks UU tetapi melalui pendidikan budi pekerti. Janganlah memandang remeh pendidikan budi pekerti bagi anak-anak pada usia (amat) dini sebagai bagian dari pendidikan hukum.

Perilaku disiplin, antre, jujur, menghormati teman, kesantunan, adalah contoh-contoh pendidikan hukum yang par exellence. Maka, pendidikan hukum yang ideal adalah yang langsung menohok substansi perilaku, tanpa perlu menyebut kata “hukum” sama sekali. Menyuruh anak- anak membaca teks undang-undang adalah pendidikan hukum yang buruk.

Mana yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan dapat diajarkan kepada anak-anak, tetapi bukan dengan membaca teks. Memberikan alasan substansial kepada anak-anak mengapa harus antre, jujur, dan sebagainya, sangatlah esensi. Kita jangan mengajarkan perintah dan larangan dengan mengutip teks undang-undang. Ajarkanlah budi pekerti hukum, bukan teks hukum. Tampilkan perilaku manusia, bukan undang-undang.

FH-UWG menengarai belakangan ini perilaku-perilaku yang mengarah pada keterpurukan, keambrukan (collapse) hukum semakin menguat di depan mata. Kita membutuhkan cara-cara progresif untuk membangkitkan bangsa ini dari keterpurukan itu. Cara itu adalah dengan mereparasi perilaku buruk manusia Indonesia. Memberi dasar perilaku budi pekerti pada siswa SD menjadi penting.

Manusia Indonesia perlu diobati lebih dulu dari aneka penyakit mentalitas menerabas, tidak menghargai mutu, ingin cepat berhasil tanpa usaha, enggan bertanggung jawab atas perbuatannya, dan lain-lain.

Langkah teraputik inilah yang ditransformasikan menjadi pendidikan hukum substansial (budi pekerti), sebelum masuk ke pernak-pernik perundang-undangan, prosedur, sistem dan sebagainya.
Materi pengajaran yang disampaikan secara sederhana seperti misalnya mengajarkan cara menghormat orang tua dengan cara mencium tangan yang benar, tidak menaruh di kening atau pipi. Begitu pula permainan dengan metode puzle yang menggambarkan rangkaian ceritera seperti menyayangi teman, gotong royong, menghormati yang lebih tua, menyayangi lingkungan.

Kegiatan melibatkan Siswa SD Taji 1 Kelas V (16 siswa) dan VI (7 siswa) ini memperoleh sambutan yang antusias dan mendapat dukungan sepenuhnya dari Kepala Sekolah Dasar Taji 1, Khoirul Huda serta Kepala Desa Taji, Didin Siswanto.

 

 

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami