Hukum

Forum Rektor dan Guru Besar Tolak Sosialisasi Revisi UU KPK

BTN iklan

Jakarta, LEI – Forum Rektor Indonesia dan Guru Besar Antikorupsi menolak sosialiasi revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang dilakukan oleh DPR.

“Kami tolak untuk sosialisasi revisi UU KPK yang sudah masuk ke kampus-kampus. Kenapa kami tolak, sosialisasi berbeda dengan konsultasi. Kalau sosialisasi, revisi itu hampir selesai,” kata Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia, Prof. Asep Saefuddin di KPK, Jakarta, Jumat (17/3/2017).

Sedangkan konsultasi, maka semua pihak termasuk akademisi yang di antaranya rektor dan guru besar di berbagai kampus, bisa memberikan masukan. Terlebih, UU KPK tidak mendesak untuk direvisi.

“Revisi UU KPK tidak urgent. Kenapa, karena KPK sudah berjalan dengan baik dan kuat. Bahkan kalau mau, program-program pemberantasan korupsi, [misalnya] e-KTP harusnya didukung oleh komponen lembaga negara, terutama pemerintah dan DPR,” tandasnya.

DPR dan pemerintah, lanjut Asep, harusnya berterima kasih kepada KPK yang membongkar mega skandal korupsi e-KTP dan mempercepat penuntasannya sehingga perkara ini sudah bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

“Kenapa mempercepat, ini momentum perbaikan bersama. Masalah korupsi ini akan membahayakan apabila tidak tuntas-tuntas. Penyakit ini akan menghambat kesejahteraan masyarakat. Ekonomi tertinggal terus. Jadi kalau KPK masuk ke e-KTP harus kita dukung semua,” ujarnya.

DPR tidak boleh menghambat upaya KPK memberangus korupsi, di antaranya dengan menggulirkan revisi UU KPK yang hanya akan memperlemah lembaga antirasuah.

“Bilamana di dakwaan ada nama-nama di DPR¬† dan pemerintah, saya pikir itu tidak perlu risau bilamana yang bersangkutan tidak terlibat,” ujarnya.

Forum Rektor Indonesia yang beranggotakan sekitar 4.300 orang dan sejumlah guru besar menginginkan agar nilai-nilai kebenaran tetap ditegakkan, termasuk dalam kasus e-KTP yang merupakan mega korupsi.

“Ini persoalan besar. Alangkah baiknya persoalan ini selesai, terbuka semua. Dari situ lah forum berkumpul dukung KPK agar istiqomah. Tidak usah takut dengan revisi, kalau tidak kuat kami pun akan usulkan itu, tapi sekarang sudah baik.

Menurutnya, Forum Rektor Indonesia dan Forum Guru Besar Antikorupsi akan melakukan roadshow ke Setneg untuk meminta menghentikan revisi UU KPK.

“Tidak akan berhenti bilamana ada yang melemahkan KPK. Tanggung jawab moral kami sebagai pendidik dipertanyakan jika mendiamkan kerusakan moral terus berjalan. Kalau ada kasus-kasus di KPK umumnya dan semuanya tidak ada SP3. Bersih, kasus korupsi yang dibawa ke hukum. Tidak ada neko-neko politik,” tandasnya.

Forum Rektor Indonesia dan Forum Guru Besar Antikorupsi meminta KPK tetap istiqomah dan tidak takut untuk terus memberangus korupsi, karena forum mendukung 100% KPK. “Berikan dukungan 100%, sempurna tidak kurang. Kita dukung secara total. Teman-teman di KPK istiqomah saja,” tandasnya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

2 Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami