Politik

FPI dibubarkan Menpolhukam Kebanjiran Ucapan

BTN iklan

LEI, Jakarta- Organisasi Masyrakata Front Pembela Islam (FPI) resmi dibubarkan dan dihentikan segala aktivitasnya oleh pemerintah pada Rabu (30/12/2020).

Menyusul keputusan tersebut, Kemenko Polhukam pun dibanjiri karangan bunga di kantornya di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Keputusan menpolhukam ini sangat tepat dan pemerintahan presiden jokowi ini sangat benar dan banyak yang sangat bersyukur atas penutupan Ormas yang sangat meresahkan ini. Sehingga Karangan bunga tersebut berisi ucapan selamat dan terima kasih dari berbagai elemen masyarakat.

Pembubaran FPI diputuskan lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) para menteri maupun instansi terkait.

Pantauan Tribunnews.com, pada Jumat (1/1/2021), jajaran karangan bunga itu tegak berderet tersandar di sepanjang kantor Kemenko Polhukam.

Salah satunya terdapat karangan bunga atas nama Gerakan Anti Radikalisme – Alumni ITB, menyisipkan ucapan Indonesia harus terus memberantas bentuk intoleransi dan radikalisme.
“Indonesia Bersatu Padu Berantas Intoleransi dan Radikalisme. Rajut Terus Kebhinnekaan NKRI,” tulis karangan bunga tersebut di lokasi.

Bukan cuma itu, ada pula karangan bunga dari pihak yang mengatasnamakan Gerdayak, berterima kasih karena pemerintah telah membubarkan ormas FPI.

Bunda Milenial juga memberikan pesannya kepada pemerintah lewat karangan bunga. Pesan itu bertuliskan “FPI, HTI dan Lain – Lain, Apapun Singkatannya Terserah Lo Deh. Tapi yang Gak Sesuai Dengan Pancasilan Sikat Habis!,” tulis ucapan tersebut.

Sementara Komunitas Alumni UI berterima kasih kepada Kemenko Polhukam karena sudah menenggelamkan ormas FPI.

“Ormas Terlarang Telah Tenggelam. Terima Kasih Kemenko Polhukam,” ucap
Komunitas DDB Indonesia juga menyerukan hal serupa dan berterima kasih kepada Kemenko Polhukam atas keputusan tegasnya.

“Terima Kasih Atas Ketegasannya Membubarkan Ormas Perusak Ketentraman Masyarakat,” tulis karangan bunga itu.

Diketahui Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pembubaran dan pelarangan kegiatan tersebut karena FPI meski sejak tanggal 21 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, namun sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum.

Bentuk pertentangan hukum itu antara lain tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi dan sebagainya.

Atas keputusan pembubaran ini, Mahfud berpesan kepada aparat pemerintah di pusat dan daerah untuk menolak seluruh kegiatan yang mengatasnamakan FPI terhitung dari hari ini.

“Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan MK nomor 82/PUU11/2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014 pemerintah melarang aktifitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempuntai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa,” kata Mahfud saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Rabu (30/12/2020).

“Pelarangan kegiatan FPI ini dituangkan dalam keputusan bersama enam pejabat tertinggi di Kementerian dan Lembaga yakni Menteri Dalam Negeri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT,” kata Mahfud.

 

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami