Frasa ‘Pemufakatan Jahat’ untuk Cegah Tindak Pidana Korupsi – Legal Era Indonesia
Hukum-Bisnis

Frasa ‘Pemufakatan Jahat’ untuk Cegah Tindak Pidana Korupsi

hukum, kiblat hukum indonesia, pancasila, undang-undang, Indonesia, berita hukum, pelanggaran teknis yudisial
Bagikan ke:

Jakarta, LEI/Antara – Koordinator Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN Kejaksaan Agung Muhammad Dofir menyebutkan, frasa “pemufakatan jahat” dalam Undang-Undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) merupakan pilihan kebijakan pembuat UU untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

“Pencantuman frasa ‘pemufakatan jahat’ didasarkan adanya keinginan kuat dari pembuat undang-undang untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis,” ujar Dofir di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Senin.

Hal ini dikatakan oleh Dofir saat memberikan keterangan dari pihak Pemerintah dalan sidang uji materi UU Tipikor yang dimohonkan oleh mantan ketua DPR RI Setya Novanto.

Dofir mengatakan bahwa pemerintah menilai frasa tersebut dapat menjadi peringatan bahwa seseorang dapat dipidana, apabila memiliki niat untuk melakukan kejahatan.

“Jadi, baru tahapan niat saja dapat dikenakan pidana,” kata Dofir.

Sebelumnya Novanto sebagai pemohon menilai bahwa pengertian tentang “pemufakatan jahat” yang menjadi acuan UU Tipikor, adalah tidak jelas dan berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi.

Novanto kemudian berpendapat bahwa frasa tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang beraneka ragam dari pakar hukum pidana.

Saat ini Novanto masih berstatus sebagai terperiksa dalam penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pemufakatan jahat atau percobaan tindak pidana korupsi dalan perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia.

iklan btn

Click to comment

Komentar Anda...

To Top