Hukum

Freeport Harus Hengkang Jika Tak Patuhi Aturan

BTN iklan

Jakarta, LEI – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengatakan, PT Freeport Indonesia, harus hengkang dari Indonesia jika tidak mau menerima perubahan dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), disvetasi 51% saham, dan beberapa hal lainnya sesuai yang telah ditentukan pemerintah.

“Jika Freeport keberatan, ya silakan pilih pilihan yang kedua, yaitu segeralah berkemas dan cari tambang emas di negara lain,” tandas Adian dalam keterangan tertulis, Selasa (21/2).

Freeport saat ini hanya memiliki dua opsi, yakni mematuhi dan menghormati Undang-Undang (UU) Minerba Nomor 4 Tahun 2009 yang dibuat pemerintah dan DPR, serta menghormati dan patuh pada segala peraturan lainnya di bawah UU seperti PP 1 Tahun 2017 yang dibuat oleh Presiden Republik Indonesia.

Menurut Adian, KK harus segera diakhiri karena sudah lama Freeport mendapatkan keistimewaan, yakni sejak tahun
1967. “Ini saatnya kita sebagai bangsa memikirkan rakyat kita sendiri, memikirkan setiap jengkal tanah republik untuk lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara. Hari ini, Kontrak Karya adalah sejarah masa lalu yang hanya pantas dikenang tanpa perlu dilanjutkan,” ujarnya.

Indonesia tidak menolak atau anti-investor asing asalkan mau menuruti perundang-undangan yang berlaku. “Cina mau investasi silakan, Jepang mau juga boleh, Belanda suka ya tidak apa apa. Syarat investasi yang Indonesia harapkan tidak berlebihan, tidak tamak, tidak rakus. Yang Indonesia harapkan adalah hal yang sama yang diharapkan oleh semua bangsa, semua manusia di berbagai belahan dunia, yaitu berbagi dengan adil, tidak lebih,” ujarnya.

Jika Freeport tidak mau bersikap adil setelah 48 tahun mendapatkan keistimewaan yang menguntungkan, lanjut Adian, maka tidaklah salah jika sekarang pemerintah Indonesia bersikap tegas.

“Sikap pemerintah hari ini adalah keputusan Indonesia untuk berhenti menunduk, berhenti mengangguk, berhenti berlaku seperti cecunguk yang berjalan terbungkuk-bungkuk,” ujar Adian.

Sementara Chief Executive Officer Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkersosn, dalam konferensi persnya menyatakan, pihaknya menolak status IUPK yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Namun demikian, berharap ada negosiasi untuk mencari solusi.

Pihak perusahaan mengancam akan mengajukan gugatan arbitrase dan mengurangi biaya operasi serta mengurangi karyawan jika negosiasi berlangsung buntu. Arbitrasek akan dilakukan untuk mendapatkan ganti rugi yang sepadan.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

three × five =

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami