LiputanPolitik

G-7 Pandang Indonesia Miliki Kestabilan Politik

BTN iklan

Jakarta, LEI/Antara – Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang memiliki kestabilan politik dan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi oleh negara-negara maju anggota G-7.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika memberikan keterangan pers kepada wartawan di Bandara Internasional Chubu Centrair, Jepang, Jumat, sekitar pukul 17.30 waktu setempat, menekankan pandangan negara maju kepada Indonesia yang positif tersebut harus digunakan untuk membangun sebuah kepercayaan.

“Membangun sebuah ‘trust'(kepercayaan) agar investasi datang ke Indonesia sebanyak-banyaknya. Utamanya untuk bidang-bidang infrastruktur yang membutuhkan pendanaan yang sangat besar,” ucap Presiden Jokowi.

Ia mengatakan, kini tatanan dunia sudah berubah dan hal ini ditandai dengan munculnya “emerging economies” atau negara berkembang yang memiliki kestabilan politik dan mampu menjaga pertumbuhan ekonominya dengan baik.

“Ini yang dilihat oleh negara-negara maju terhadap kita dan juga kawasan Asia yang dianggap sebagai motor ekonomi dunia sekarang ini,” ucap Presiden Jokowi yang baru saja menghadiri KTT G-7 Outreach. Bahkan dijelaskan Presiden Jokowi, kehadiran dirinya di KTT G-7 Outreach bukan hanya sekadar memenuhi undangan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, tapi yang juga lebih penting lagi adalah untuk membangun kepercayaan.

“Kita dilihat dan dipuji negara-negara yang lain, terutama untuk pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Presiden.

Pelabuhan Patimban Dalam pertemuan bilateral dengan PM Abe Jumat siang (27/5) Presiden Jokowi mengatakan bahwa PM Abe telah sepakat untuk bersama-sama bekerja sama dengan Indonesia membangun Pelabuhan Patimban, Jawa Barat.

Sebelumnya, dalam Rapat Terbatas mengenai Rencana Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kantor Presiden, Senin, 2 Mei 2016, Presiden mengatakan bahwa dibutuhkan pelabuhan yang besar di Pantai Utara untuk meningkatkan efisiensi transportasi dan logistik.

Semula di Cimalaya akan dibangun pelabuhan besar tersebut, namun karena pembangunan di wilayah tersebut berpotensi mengganggu infrastruktur migas dan lain sebagainya, maka Patimban ditetapkan sebagai lokasi baru pembangunan pelabuhan besar di pantai utara.

“Kita harapkan dengan adanya pelabuhan ini jalur distribusi dan lalu lintas dapat dipangkas, tidak perlu lagi menempuh jalur darat yang terlalu jauh untuk sampai ke Jakarta, ke Semarang, atau ke Surabaya,” ucap Presiden saat itu.

Sementara tentang pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya, Presiden menjelaskan bahwa hal itu disinggung oleh PM Shinzo Abe untuk pembangunan jalur kereta api lintas utara. “Tadi saya sampaikan kita akan kalkulasi terlebih dahulu, akan kita perdalam lagi kalkulasinya,” ujar Presiden.

Menjawab pertanyaan tentang apakah dilakukan pembahasan tentang konflik Laut China Selatan dalam KTT G-7 Outreach, Presiden mengatakan konflik Laut China Selatan banyak disinggung dalam pertemuan itu.

“Pertumbuhan ekonomi itu akan ada kalau stabilitas dan perdamaian, keamanan di sebuah kawasan itu ada sehingga hampir semua negara menyinggung mengenai itu,” ujar Presiden.

Jokowi mengatakan bahwa Indonesia selalu mengikuti dan memperhatikan kawasan tersebut.

“Keamanan, perdamaian dan juga stabilitas di kawasan kita, sangat kita perlukan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ucap Presiden Jokowi.

Turut mendampingi Presiden dalam memberikan keterangan pers, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Mensesneg Pratikno, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Yusron Ihza Mahendra, dan Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana.

Usai memberikan keterangan pers, Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo langsung bertolak kembali ke Tanah Air dengan menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia-1 dan diperkirakan tiba di Bandara Internasional Halim Perdanakusuma Jakarta pada Jumat tengah malam, 27 Mei 2016.

Turut menyertai Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan kembali ke Tanah Air, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Mensesneg Pratikno, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, dan Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Satu Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami