Hukum

Gaji Dirut BPJS Lampaui Presiden RI, Adilkah Sistem Remunerasi di Indonesia?

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Sempat terlontar dari Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, “Gaji Presiden cuma Rp 62 juta, apa pantas (gaji) direktur BPJS Rp 300 juta?” ujar Agus dalam seminar betajuk Penguatan Peran Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) Dalam Pemberantasan Korupsi di kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat, dikutip dari Tribun Rabu (10/8/2016).

Dia menganggap Sistem remunerasi di Indonesia tidak adil. Menurutnya, sistem tersebut mengedepankan penilaian terhadap kinerja seorang pegawai yang didanai negara, tapi tidak mempertimbangkan tanggungjawabnya.

Namun, Agus tidak menyebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mana yang ia maksud, apakah BPJS kesehatan yang dipimpin Fahmri Idris atau BPJS ketenagakerjaan dipimpin Agus Susanto.

Lalu, Komisi IX DPR RI dalam rapat dengar pendapat pada Oktober 2016 juga mempertanyakan mengenai besaran gaji dari para petinggi BPJS Ketenagakerjaan. Pertanyaan ini dilandasi rasa penasaran oleh anggota Komisi IX DPR RI mengenai perbandingan gaji dengan yang mereka terima.

Pertanyaan ini pun dijawab secara rinci oleh salah seorang anggota Badan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Syafri Adnan Baharuddin. Menurutnya, gaji tertinggi justru diperoleh bukan oleh Dewan Pengawas, melainkan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan.

“Gaji Direktur Utama itu Rp150 juta. Kalau untuk kami anggota Dewan Pengawas kami terima kurang lebih Rp59,1 juta (per bulan),” ujar Syafri di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Jakarta, Senin (10/10/2016).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mengatakan bahwa data ini dibutuhkan untuk mengklarifikasi isu yang pernah beredar. Sebab, sempat beredar isu bahwa gaji Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dapat mencapai Rp400 juta.

“Jadi ini clear ya untuk itu yang mengatakan sampai Rp400 juta itu berarti tidak benar,” tuturnya. Dede pun mengatakan bahwa gaji yang diperoleh oleh para petinggi BPJS jauh lebih tinggi dibandingkan gaji yang diterima oleh anggota DPR. Termasuk gaji dari anggota Dewan Pengawas.

Tetap saja angka Rp 150 juta tersebut dua kali lipat lebih besar dari gaji Presiden.

Gaji Maksimal, Kinerja Minimalis

“Enak banget iya, Jadi direksi atau dewan pengawas BPJS kesehatan. Gaji atau tunjangan besar banget tapi soal banyaknya kendala pekerjaan, bukannya diselesaikan tapi selalu digampangkan saja,” kecam Direktur CBA (Center For Budget Analysis), Uchok Sky Khadafi melalui pesan singkatnya, dilansir dari RMOL.

Uchok menyampaikan, berdasarkan laporan keuangan BPJS Kesehatan, pendapatan iuran sangat rendah bila dibandingkan dengan pengeluaran atau beban jaminan kesehatan. Hal menyebabkan BPJS kesehatan selalu mengalami defisit untuk setiap tahun.

Pada tahun 2014, urai Uchok, defisit anggaran sebesar Rp 4,2 triliiun dan meningkat jadi Rp 4,3 triliun di tahun berikutnya. Hal ini disebabkan pendapatan iuran BPJS Kesehatan hanya sebesar Rp 52.7 triliiun. sedangkan beban pengeluaran untuk jaminan kesehatan bisa sampai sebesar Rp 57 triliun.

“Tetapi pihak direksi atau pengawas BPJS kesehatan, santai-santai saja, dan tak usah mikir darimana untuk menutup defesit anggaran ini. Mereka hanya cukup makan gaji buta saja, defisit bisa ditutupi tanpa kerja keras mereka,” kritiknya.

Untuk menutupi defesit anggaran pada tahun 2015, pemerintah melalui Kementerian Keuangan akhirnya memberikan penanaman modal negara sebesar Rp 5 triliun kepada BPJS Kesehatan. Ironisnya, lanjut Uchok, defisit anggaran yang terus membengkak tiap tahun justru dibiarkan tunggakan hutang atau iuran wajib pemerintah daerah yang berasal dari 34 provinsi dan 448 ota/kabupaten Kepada BPJS Kesehatan.

Untuk diketahui, posisi nilai hutang atau iuran wajib pemerintah daerah tahun 2004 sampai sampai tahun 2013 mencapai Rp 854.312.658.806. Sedangkan tahun 2014 sebesar Rp 425.928.776.680. Total jumlah hutang atau iuran wajib Pemda periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2016 mencapai Rp1.280.241.435.486 yang belum dibayar kepada BPJS Kesehatan.

Ia yakin andaikan para pengurus atau dirut mau bekerja keras menagih hutang ke Pemda, maka lubang desifit anggaran bisa sedikit ditutupi. “Kalau terus menerus terjadi defisit anggaran, bisa-bisa BPJS kesehatan bangkrut,” cetusnya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami