HukumNasional

Gaya Reformasi Birokrasi ala Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

BTN iklan

LEI, Jakarta –  Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada pemerintahan Jokowi periode 2019-2024 melakukan rekontruksi atau melakukan reformasi terhadap birokrasi yang ada di Indonesia, dan sekarang melakukan perubahan. Point yang pertama Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Menyelaraskan Visi yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi tersebut akan diwujudkannya kedalam misinya yang tercantum dalam 10 point.
misi yang pertama adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia, poin yang kedua menyatakan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing akan diwujudkan. Point ketiga berupa pembangunan yang merata dan berkeadilan. Point yang ke empat, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan . Point ke lima akan menerapkan Kemajuan Budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Dalam point kelima ini potensi untuk pekerja seni akan besar dan melebarkan sayapnya setelah pandemi ini akan berakhir.
Point ke enam Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menerapkan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan dilihat dari khasus khasus korupsi pada tahun 2018-hingga saat ini banyaknya aparatur negara yang terjerat kasus korupsi maka harus di terapkan pada tahun 2019 hingga 2024 supaya budaya Korupsi hilang dari pemerintahan Indonesia.
Point ke tujuh menyatakan Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Poin ke delapan beliau akan menerapkan Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Point ke sembilan dengan pernyataan misi mengenai Sinergi Pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan, dan masih bisa kita temui pemerintah daerah belum bersinergi dengan pemerintahan pusat dan dengan misi ini Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia berkeinginan dan harus terwujud demi Negara kesatuan Indonesia.

Pada pemerintahan Jokowi periode 2019-2024 menghendaki Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menerapkan 5 Prioritas Kerja . Prioritas apa saja yang akan diterapkan antara lain Pembangunan Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia yang diharapkan adalah Pembangunan Sumber daya yang pekerja keras, terampil dan menguasai IPTEK. Tjahjo Kumolo yang sekarang menjeabat sebagai Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia membangun SDM dengan mengundang talenta global atau yang dimaksudkan adalah SDM Indonesia memiliki talenta-talenta yang dibutuhkan oleh Dunia atau mengglobal.
Prioritas selanjutnya ada Pembangunan Infrastruktur dengan manfaat infrastruktur yang akan dibangun antara lain melakukan penghubungan produksi dan Distribusi, mempermudah akses wisata, mendongkrak lapangan kerja sehingga daya serap lapangan kerja semakin tinggi terutama di Indonesia dan terutama meningkatkan Nilai tambah perekonomian di Indonesia.

Prioritas Kerja yang ketiga Simplifikasi regulasi dengan memecahkan kendala regulasi disederhanakan, dipotong dan dipangkas dan tentu saja berhubungan degan Omnibus Law akan diterapkan. Pada hal ini juga akan mempermudah jalnnya pemerintah untuk melindungi SDM dari hukum. Prioritas ke empat adalah Penyederhaan Birokrasi dengan kata lain penyederhanaan ini untuk mempermudah dan meningkatkan efektifitasan kepemerintahan. Penyederhanaan birokrasi ini dibagi menjadi dua level Eselon. Dan dampak dari penyederhanaan ini akan adanya peralihan jabatan struktural yang akan menjadi fungsional. Pioritas kerja yang kelima adanya Transformasi ekonomi dengan daya saing yang tinggi di bagian manufuktur kita juga harus meningkatkan daya saing dibagian manufuktur dan jasa moderen yang bernilai tambah tinggi.

Dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia 2045, dinyatakan bahwa “Reformasi kelembagaan dan Birokrasi” merupakan salah satu komponen dari Pilar ” Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata kelola kepemerintahan”. Pilar Pembangunan yang diharapkan antara lain Manusia Indonesia yang unggul dengan berbudaya dan menguasai IPTEK tentunya, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan dan salah satunya pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan.

Upaya upaya Pembangunan Manusia dan Penguasaan IPTEK diharapkan bahwa percepatan taraf pendidikan rakyat indonesia secara merata dengan peningkatan sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan berjalan seimbang. dan dampak dari Pembangunan ini mampu meningkatkan peran budaya dalam pembangunan dengan menanamkan peningkatan derajat kesehatan dan kualitas Hidup rakyat yang lebih Sehat serta mereformasi ketenagakerjaan. Pilar selanjutnya yang akan dikuatkan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia adalah Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dengan cara peningkatan investasi dan daya saing ekonomi, percepat industri dan pariwisata, pembangunan ekonomi maritim, pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan kesejahteraan petani hingga peningkatan ketahanan Energi dan air. Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia juga berkomitmen terhadap Lingkungan hidup dengan adanya ini pembangunan Indonesia di tahun 2045 akan berjalan dan kokoh. Dengan hal lain Pilar Pemerataan Pembangunan akan berjalan dengan menjalankan 5 prioritas Kerja diera Jokowi. Percepatan Pengentasa Kemiskinan akan berjalan selama 45 tahun dengan kesempatan usaha dan pendapatan yang tinggi dengan adanya pemerataan pembangunan wilayah.

Kemudian arah dan sasaran dari Reformasi birokrasi di tahun 2020-2024 Antara lain pemerintahan yang baik dan bersih. Pemerintahan yang baik dan bersih dapat berjalan jika birokrasi yang kapabel, birokrasi yang bersih terjadi dan akuntebel dan masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang prima. Tujuan dan sasaran dari reformasi ini terwujud juga adanya faktor manajemen perubahan yang flexibel dan deregulasi kebijakan yang seimbang tentunya . Tidak kalah penting adanya Penataan Organisasi akan menjadi salah satu area perubahan dari Reformasi Birokrasi 2020-2024. Penataan SDM Aparatur perlu dibenahi hingga penguatan akuntabilitas. Penguatan Pengawasan diperketat dan peningkatan kualitas pelayan publik akan berjalan searah dengan dampak pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pembangunan nasional.
dengan adanya reformasi ini diharapkan masa pemerintahan Jokowi berbenah dan selalu mengembangkan sayap Indonesia.

kontributor : Dwitya Yonathan Nugraharditama

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami