HEADLINESHukum

Gayus Lumbuun Berbicara People Power, Kebebasan Berpendapat Tak Absolut

BTN iklan

JAKARTA, LEI – Mantan hakim agung Prof Dr Gayus Lumbuun menyatakan kebebasan berpendapat tidaklah absolut. Oleh sebab itu, seruan people power bisa menjadi delik makar bila dinilai mengancam dan merongrong negara.

“Wacana people power saat ini tidak tepat. Sebab, tidak ada kondisi yang memungkinkan people power dapat terwujud, yakni pemerintahan otoriter, represif, serta krisis ekonomi,” kata Gayus seprti dikutip dari detik.com

Wacana pengerahan kekuatan rakyat atau people power yang ada saat ini, yang digaungkan oleh sekelompok orang, cenderung mengarah ke gerakan makar. Sebab, gerakan people power tidak ditujukan untuk keadilan masyarakat, tetapi lebih didasari oleh hasutan pihak tertentu untuk menyimpang dari hukum.

“Kebebasan berpendapat yang diatur UU No 9 Tahun 1998 tidak absolut, ada batasan yang harus dipatuhi,” ujar hakim agung 2011-2018 itu.

Ia mencontohkan, Pasal 9 ayat 1 UU tersebut memberikan batasan tempat-tempat yang tidak boleh dilakukan penyampaian pendapat yaitu di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional, serta pada hari besar nasional. Selanjutnya, Pasal 15 juga menentukan bahwa pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat dibubarkan.

“Selain itu, UU tersebut mengadopsi International Covenant on Civil and Political Rights (ICPPR) yang memberikan limitasi, yaitu mengganggu ketertiban publik, jangan mengganggu hak asasi, etika, dan moral. Keempat, tidak boleh mengancam keamanan nasional,” cetus guru besar Universitas Krisnadwipayana (Unkris) Jakarta itu.

sumber: detik.com

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 × five =

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami