GBI: Peraturan Kapolri Bukan Dasar Untuk Pemidanaan – Legal Era Indonesia
Hukum-Bisnis

GBI: Peraturan Kapolri Bukan Dasar Untuk Pemidanaan

Bagikan ke:

Jakarta,  – Gerakan Buruh Indonesia (GBI) menilai aksi buruh pada 30 Oktober 2015 yang melebihi jam pemberlakuan aksi tidak bisa dipidanakan karena hanya diatur dalam peraturan Kepala Kepolisian RI.

Menurut siaran pers dari GBI yang diterima Antara,  di Jakarta, Senin, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum bahkan tidak mengatur tentang pemidanaan terhadap aksi unjuk rasa.

Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang tersebut terhadap aksi massa adalah pembubaran saja, bukan pemidanaan. Karena itu, GBI mengecam keras kriminalisasi yang dilakukan terhadap 23 aktivis buruh, dua pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan seorang mahasiswa.

GBI menyatakan dalam melakukan aksi menolak Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, meskipun melebih waktu pemberlakuan aksi, buruh tidak melakukan tindak kriminal apa pun.

Justru 26 orang yang menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendapatkan tindak kekerasan berupa pukulan, tendangan hingga semprotan gas air mata dari aparat yang berupaya membubarkan aksi.

Dalam aksi tersebut, massa buruh juga tidak melakukan perusakan sama sekali. Justru mobil komando milik massa buruh yang mengalami kerusakan karena tindakan aparat yang represif dalam membubarkan aksi.

Karena itu, GBI meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggunakan hati nurani dalam menyidang 26 orang tersebut dengan membebaskan secara murni.

GBI juga menyatakan akan terus melakukan aksi mulai 1 April 2016 hingga peringatan Hari Buruh 1 Mei 2016 atau “May Day” untuk menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan yang berorientasi pada upah murah serta menolak kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. (Ar/Yus)

iklan btn

Click to comment

Komentar Anda...

To Top