Hukum

Geo Cepu Capai Perdamaian

BTN iklan

JAKARTA / Lei— Proses restrukturisasi utang PT Geo Cepu Indonesia diambang perdamaian setelah mayoritas krediturnya menyetujui proposal perjanjian perdamaian yang ditawarkan.

Salah satu pengurus PT Geo Cepu Indonesia Aditirta Parlindungan mengatakan sebanyak empat kreditur dengan total tagihan Rp139,83 miliar atau 93,14% menyetujui rencana perdamaian. Adapun, dua kreditur sisanya dengan Rp10,29 miliar tagihan atau 6,86% menolak.

“Perdamaian debitur ini tinggal menunggu penetapan dari majelis hakim saja,” kata Aditirta

Dia menjelaskan majelis hakim telah membuka sidang penetapan perdamaian, tetapi masih meminta tambahan waktu untuk musyawarah hingga sepekan ke depan.

Sementara itu, kuasa hukum debitur Febrianto Tarihoran mengatakan sumber dana pembayaran perjanjian perdamaian akan berasal dari sejumlah kontrak kerja sama yang dijalankan dan suntikan pemegang saham. Debitur masih ingin melanjutkan usahanya di Indonesia.

“Skema pembayarannya hanya bergantung pada arus kas perusahaan,” ujar Febrianto seusai persidangan.

Skema penyelesaian kewajiban yang ditawarkan debitur bagi para kreditur bervariasi. Sebagian pembayaran dimulai pada tahun ini dan maksimal terlunasi pada 2020.

Pertamina EP sebagai kreditur dengan jumlah tagihan terbesar, lanjutnya, diselesaikan dengan dua metode pembayaran. Tagihan Pertamina EP yang berasal dari perjanjian penggunaan Equipment and Cost Sharing (ECS) senilai Rp18,79 dan US$1,09 juta serta kerja sama operasi sebesar 263.982 barel.

Utang ECS akan dibayar sebagian saat perjanjian perdamaian telah mendapatkan penetapan homologasi, yakni US$841.542. Sisanya akan diangsur pada Juli, September, November, dan Desember 2016.

Pembayaran untuk tagihan dari PT SAS Internasional sebesar Rp1,77 miliar akan diselesaikan dari September 2016 hingga Februari 2017. Tagihan milik PT Setamaindra Surya Adi Utama senilai Rp3,06 miliar juga diselesaikan dalam periode yang sama.

Dia menjelaskan tagihan PT Sinar Surya Graha Persada dengan total US$191.912 dicicil mulai September 2016 hingga Desember 2017. Adapun, debitur akan membayar langsung dan tunai tagihan PT Aliansi Lintas Teknologi sebesar US$21.459 setelah homologasi.

Tagihan pemohon, yakni PT Trista Multi Kencana sebesar US$587.088 mendapatkan penyelesaian yang paling lama. Pihaknya menyusun skema pelunasan dari Maret 2017 hingga Februari 2020.

Dia menjelaskan penetapan skema tersebut berawal dari sikap pemohon yang langsung menolak proposal perdamaian tanpa bersedia membuka negosiasi dengan debitur. Penolakan tersebut menjadikan pemohon hanya diberi opsi penyelesaian dengan cicilan sebanyak 36 kali.

“Kalau saat pembahasan mereka mau negosiasi akan berbeda ceritanya,” ujarnya.

DISKRIMINASI

Sementara itu, kuasa hukum PT Trista Mulia Kencana Latu Suryono menyayangkan tawaran yang diberikan debitur. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi terhadap kliennya.

“Mungkin karena kami yang telah membuat debitur dalam restrukturisasi utang, sehingga dibuatlah demikian,” kata Latu.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan debitur dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang sejak 11 April 2016. PT Trista Mulia Kencana yang bertindak selaku pemohon mengklaim memiliki piutang sebesar US$126.720 atau setara Rp1,77 miliar.

Majelis hakim menunjuk Kisworo sebagai hakim pengawas serta mengangkat Julian Liandar dan Aditirta Parlindungan selaku tim pengurus untuk mengawal proses PKPU debitur.(bisnis.com)

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami