Gerakan Deteksi Dini oleh Kemendagri Sambut Tahun Pemilu – Legal Era Indonesia
Opini

Gerakan Deteksi Dini oleh Kemendagri Sambut Tahun Pemilu

pemilu 2019
Bagikan ke:

JAKARTA, (LEI) – Pemerintah menyebut Tahun 2018 dan Tahun 2019 sebagai tahun pemilu karena pada 27 Juni 2018 akan berlangsung pilkada serentak di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten, dan pada 17 April 2019 bakal terselenggara pemilu serentak memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Kerja besar bangsa ini pada 2018 dan 2019 mengundang berbagai tantangan besar pula untuk dikelola secara baik agar semuanya berjalan lancar, aman, dan damai.

Salah satunya tantangan besar itu adalah soal potensi kerawanan atau permasalahan yang bila tidak diantisipasi secara maksimal bisa saja meluas menjadi konflik berkepanjangan yang pada gilirannya dapat mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia secara keseluruhan.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang bertugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, tentu saja memiliki peran dan tanggung jawab yang besar untuk mengantisipasi, mengidentifikasi potensi masalah, dan deteksi dini agar perhelatan demokrasi itu tetap berjalan dengan baik.

Khusus untuk pilkada serentak, bangsa ini telah memiliki dua kali pengalaman pada pilkada serentak Tahun 2015 dan Tahun 2017 yang keseluruhannya relatif berjalan aman dan lancar. Sementara untuk pilkada serentak memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, merupakan pengalaman pertama.

Intinya adalah dua agenda besar bangsa Indonesia dalam tahun politik mendatang membawa risiko besar juga sehingga perlu dilakukan deteksi dini.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam surat kepada pemimpin redaksi Antara tertanggal 2 November 2017 menyampaikan pemetaan dan gambar bagan berisi laporan kinerja tiga tahun Kementerian Dalam Negeri dan identifikasi potensi masalah dan deteksi dini terhadap naiknya suhu politik nasional Tahun 2018 dan Tahun 2019.

Terkait pilkada serentak di 171 daerah yang terdiri atas 17 provinsi untuk memilih gubernur/wakil gubernur, 39 kota untuk memilih wali kota/wakil wali kota, serta di 115 kabupaten untuk memilih bupati/wakil bupati periode 2018-2023, Kemendagri telah mengingatkan semua kepala daerah dan penyelenggara pilkada tentang potensi konflik yang mungkin terjadi. Untuk itu pemetaan dan deteksi dini mesti diintensifkan.

Dapat dipahami pernyataan Direktur Jenderal Otonom Daerah Kemendagri Sumarsono, sebagaimana disampaikan dalam rapat persiapan pilkada serentak 2018 di Jakarta, pada 23 Oktober lalu bahwa setiap potensi permasalahan dalam pilkada, harus sejak dini dicermati.

Sejumlah potensi permasalahan yang kemungkinan terjadi, misalnya, terkait dengan perekaman data kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masing-masing daerah, termasuk di dalamnya pembaruan data penduduk. Hal ini tentu saja memerlukan dukungan dari seluruh pihak, terutama kepala daerah.

Persoalan bisa terjadi manakala ada rakyat pemilih yang tidak terdata dalam catatan kependudukan, bisa pula dengan masih tercatatnya penduduk yang telah meninggal dunia atau pindah ke lain daerah, dalam daerah bersangkutan, apalagi bila ada selisih data kependudukan antara pemerintah dengan penyelenggara pemilu.

Persoalan selisih data kependudukan pernah terjadi tatkala menjelang Pemilu 2014, yakni adanya ketidaksinkronan dan selisih data kependudukan yang cukup tinggi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Permasalahannya sempat mengemuka menjadi polemik bahkan menjadi agenda dalam pembahasan rapat kerja dengan DPR RI pada masa itu. Sempat DPR meminta pemerintah tidak menyelenggarakan pemilu sebelum jelas data kependudukannya.

Persoalan lain menyangkut naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pengawasan pilkada. Sebagian besar Panitia Pengawas Pemilu di kabupaten/kota masih dalam proses pembentukan, karena lembaganya bersifat ad-hoc. Terkait masalah ini, pemerintah telah menerbitkan surat kepada pemerintah dareah yang antara lain berisi jika panitia pengawas pemilu kabupaten/kota belum terbentuk maka pembahasan NPHD dapat dilakuakn oleh Bawaslu provinsi masing-masing.

Hingga akhir September lalu masih ada 132 daerah daeri 171 daerah yang akan menggelar pilkada, belum menandatangani NPHD untuk pengawas Pilkada. Pendanaan pengawasan pilkada oleh pemerintah daerah sesuai amanat Peraturan Mendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Dana Hibah Pilkada.

Deteksi dini atas persoalan lainnya menyangkut sejumlah daerah yang tingkat kerawanannya tinggi, seperti di Papua selain soal luas wilayahnya, pengamanan, tantangan kondisi geografis, tingginya aktivitas distribusi logistik dan cakupan wilayah kerja penyelenggara pilkada di Papua.

Rujukan indeks kerawanan Pilkada menjadi salah satu parameter dalam mewaspadai daerah yang rawan gangguan, kelompok separatis, dan rawan konflik.

Persoalan berikutnya tentang area risiko, seperti faktor gangguan alam pada 2018 seperti gempa, banjir, dan sebagainya, sedangkan faktor gangguan keamanan seperti terorisme, separatisme, radikalisme, unjuk rasa, dan konflik komunal, juga perlu dideteksi.

Faktor aturan politik hukum, misalnya daftar pemilih tetap yang belum selesai, putusan Mahkamah Konstitusi erkait cuti kampanye petahana, serta faktor risiko umum seperti penyiapan logistik dan distribusi logistik yang terhambat, rendahnya partisipasi, netralitas penyelenggara, dan kemungkinan adanya intervensi asing yang merugikan kepentingan Indonesia.

Hal lain yang harus dicermati terkait risiko yang potensi muncul dalam setiap tahapan. Pertama saat pendaftaran. Ini terkait konflik kepengurusan partai atau menyangkut distribusi logistik. Keterlambatan logistik suara tiba di tempat pemungutan suara juga harus jadi perhatian. Juga kemungkinan adanya upaya pencurian atau sabotase dari logistik pemilihan.

Selanjutnya pada tahap kampanye yaitu terkait protes parpol kepada KPU daerah, kemungkinan terjadinya bentrok atau kerusuhan massa. Perusakan pembakaran alat peraga. Jangan sampai terjadi kampanye yang bersifat ujaran kebencian, SARA, hingga merusak persatuan dan kesatuan.

Di masa tenang, ada pula risiko politik uang atau kampanye hitam, sabotase, ancaman penculikan, boikot pilkada dan kampanye golput. Saat pemungutan suara, risiko yang harus diantisipasi adalah politik uang dan sembako menjelang pencoblosan. Proses pemungutan yang diikuti dengan keributan atau kerusuhan di tempat pemungutan suara. Ancaman terorisme, sabotase, pengrusakan dan pembakaran.

Pada tahap penghitungan dan rekap, protes dan kerusuhan, manipulasi, dan penggelembungan hasil, mengulur-ulur waktu penghitungan suara. Hingga pada penetapan hasil juga berpotensi menyebabkan sengketa hasil pemilu. Kemendagri menyoroti bahwa satu upaya penting dalam menyelenggarakan pemilu agar berjalan aman dan lancar adalah sosialisasi pemilu termasuk sosialisasi mengantisipasi kerawanan.

KPU dan Bawaslu harus menggencarkan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi jajaran penyelenggara dan pengawas pemilu, juga ke masyarakat, agar semua memperoleh pemahaman sama, tidak ada tafsir yang berbeda-beda.

Untuk mencegah kemungkinan keterlibatan aparatur sipil negara atau pemanfaatan fasilitas negara serta keterlibatan oknum TNI/Polri untuk pilkada bagi kepentingan calon tertentu, perlu ada nota kesepahaman antara KPU, Bawaslu, Kemendagri, Komisi Aparatur Sipil Negara, Kementerian PANRB, TNI/Polri, dan Badan Kepegawaian Negara.

Sosialisasi pemilu damai juga mutlak digencarkan. KPU wajib mengimbau semua pihak untuk turut serta menciptakan suasana pilkada yang aman, damai, dan tertib. Kepada setiap calon dan masing-masing pendukungnya perlu diingatkan kembali untuk siap menang dan siap kalah. Penyelenggara pemilu juga harus berkomitmen kuat untuk bersikap netral dan bukan partisan, dan melembagakan nilai-nilai budaya positif.

Hal yang perlu disosialisasikan juga soal kelapangan hati dalam menerima kekalahan atas hasil pemilu. Jangan sampai yang kalah tidak menerima putusan Mahkamah Konstitusi, misalnya.

Kemendagri tampaknya juga perlu terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga terkait upaya mengantisipasi konflik-konflik yang mungkin muncul menjelang tahun politik. Pemetaan wilayah rawan konflik pun dilakukan secara sinergi termasuk dengan Bawaslu dan Kemenkopolhukam.

Pemerintah optimistis dapat menyelenggarakan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 secara baik dan demokratis karena KPU, Bawaslu, Kepolisian, BIN dan TNI terus bekerja sama mengamankan pemilu. Pilkada serentak sebelumnya pun dapat berjalan lancar meskipun ada beberapa daerah yang bermasalah.

Selain deteksi dini atas kemungkinan terjadinya potensi konflik tersebut, Kemendagri tampaknya juga perlu fokus atas target KPU untuk mencapai sekitar 77 persen partisipasi rakyat pemilih dalam pemilu untuk pemilu mendatang. Dengan adanya deteksi dini yang telah dibuat oleh Kemendagri semoga bisa menjadi langkah antisipasi dalam mencermati setiap dinamika dan pentahapan pelaksanaan pemilu mendatang. [antara]

iklan btn

Click to comment

Komentar Anda...

To Top