GKJI AKAN IKUT LURUSKAN KASUS SUMBER WARAS – Legal Era Indonesia
Hukum-Bisnis

GKJI AKAN IKUT LURUSKAN KASUS SUMBER WARAS

legal era indonesia
Bagikan ke:

Jakarta, – Gerakan Karya Justitia Indonesia (GKJI) akan membantu menangani kasus pembelian lahan untuk keperluan pembangunan rumah sakit Sumber Waras di wilayah Jakarta yang saat ini sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mabes Polri.
“Kasus pembelian lahan di Jakarta Barat ini menjadi ‘bola panas’ apakah murni sebagai fakta hukum atau sesuatu yang diopinikan untuk menjegal Basuki T Purnama sebagai calon gubernur. GKJI akan ikut membantu meluruskannya,” kata Ketua Umum GKJI Dr Edy Santoso kepada pers usai diskusi terbatas di Jakarta, Kamis.
Dari sisi perundang-undangan, kata dia, pembelian itu sudah sesuai dengan prosedur hukum karena melalui usulan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kemudian ditindaklanjuti melalui Keputusan Gubernur Nomor 2136/2014 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Rumah Sakit Kanker.
“Pertimbangan pembelian itu sudah mengacu kepada Perda Nomor 19 Tahun 2014 dan kebutuhan masyarakat terhadap sarana rumah sakit kanker yang kini masih terbatas, karenanya jika Basuki Tjahaya/Ahok dinilai salah masyarakat perlu diberi pemahaman dimana salahnya,” kata Edy.

Dia menambahkan, masyarakat perlu diberi informasi fakta yang benar, bukan opini yang sengaja diplesetkan.

Dalam SK gubernur itu, Basuki Purnama menandatangani berbagai ketentuan, antara lain, penetapan lokasi di Tomang Jakarta Barat dan jadwal waktu pembelian selama dua tahun.
“Itu artinya, jika tahun ini tidak dibeli atau tidak diselesaikan maka pembelian itu bisa jadi batal karena surat keputusannya sudah lewat waktu. Makanya terkesan terburu-buru. Hal itulah yang menjadi opini publik seolah pembelian itu dipaksakan, selain harganya dinilai banyak pihak terlalu mahal,” katanya.
Diskusi terbatas dengan tema “Kasus Sumber Waras, Opini ataukah Fakta Hukum” dihadiri antara lain Mayjen (Purn) Saurip Kadi, advokat senior Suhardi Sumomulyono dan sejumlah pengurus GKJI.

Edy menegaskan, GKJI dalam kasus ini tidak memihak Ahok. Tetapi hanya ingin meluruskan, jika secara fakta hukum Ahok salah, semestinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertindak lebih cepat dan jangan seolah mengulur waktu
“Itu tidak baik bagi pelaksanaan hukum karena bisa saja, jika Ahok nanti menang, KPK menetapkannya tersangka atau sebaliknya, sebelum dia menangan kasus itu ‘digoreng’ dijadikan opini publik sebagai kampanye hitam oleh lawannya,” katanya.
Karena itu, GKJI akan mempelajari seluruh aspek hukum dan fakta-fakta hukum kemudian akan dikirimkan ke instansi terkait agar masalahnya selesai sebelum pilkada DKI dimulai.

Membengkak
Sementara itu, Bonyamin Saiman, advokat yang menggugat KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Pengadilan Pegeri Jakarta Selatan mengatakan, gugatan dua lembaga terhadap kasus Sumber Waras itu tidak ada kaitannya dengan Ahok sebagai calon gubernur DKI. Tetapi lebih kepada pembelajaran hukum agar lembaga penegak hukum tidak main-main terhadap kasus yang berpotensi “digoreng” oleh lawan-lawan politiknnya.
Dia mengajukan gugatan pertama, namun pengadilan menolak karena KPK sedang memprosesnya, sementara BPK juga tidak hadir dalam persidangan. Karena itu gugatan kedua dilayangkan lagi, diharapkan pengadilan memutus, apakah kasus itu bisa dilanjutkan atau dihentikan.
“Jangan sampai ada masyarakat yang tidak percaya KPK karena dinilai ikut berpolitik. Itu yang kita cegah karena KPK adalah lembaga yang sampai saat ini masih dipercaya,” kata Boyamin.
Menjawab prtanyaan, dia mengatakan, pembelian itu jika dinilai mahal mungkin saja karena dalam usulan di APBD pembelian Rp755 miliar lebih, tetapi pelaksanaanya bukan pembelian tetapi pelepasan. Antara pembelian dan pelepasan ada beda makna.
Setelah pembelian, pasti akan ada anggaran pelepasan yang ditaksir lebih dari Rp30 miliar. “Mestinya, Gubernur dalam membuat keputusan sesuai dengan yang diusulkan dalam APBD agar tidak terjadi mall administrasi,” katanya.(Ant/d)

iklan btn

Click to comment

Komentar Anda...

To Top