HukumPolitik

Golkar Kini Ingin Hentikan Pansus Angket KPK, Ini Langkah yang Akan Diambil

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Partai Golkar, kini di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto menghendaki Pansus Angket KPK dihentikan. Pasalnya, kehadiran pansus sendiri dinilai kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan korupsi.

“Yang jelas kita ingin Pansus Angket KPK ini dihentikan, disudahi,” kata Ketua DPP Partai Golkar Happy Bone Zulkarnain. Namun demikian, menurut dia penghentian Pansus Angket KPK tak bisa begitu saja dilakukan. Ada prosedur legislasi yang mesti dilewati untuk menghentikan pansus tersebut. Setidaknya ada tiga langkah yang saat ini sedang diupayakan Golkar.

“Pertama meminta kepada-kader Golkar yang berada di Pansus Angket KPK untuk pasif sekarang ini,” ujar Happy.

“Kedua, kita melobi anggota hak angket yang berada di fraksi-fraksi. Kita bicara dengan fraksi-fraksi untuk menjelaskan kenapa kemudian Golkar mengambil langkah ini (menghentikan pansus),” sambung dia.

Ketiga, lanjut Happy, pihaknya berharap ada satu kesepakatan dari semua fraksi untuk menghentikan Pansus Angket KPK nantinya. Penghentian Pansus, sambungnya, merupakan komitmen Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi.

“Karena dalam penilaian Golkar di bawah kepemimpinan Pak Airlangga, ini bisa blunder terhadap upaya mendorong upaya pemberantasan korupsi,” pungkas Happy.

Sebelumnya, pimpinan DPR dan sejumlah pimpinan fraksi sepakat untuk meminta Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meneruskan kerjanya terutama dalam hal meminta konfirmasi soal temuan-temuan Pansus.

“Pertama rapat konsultasi pimpinan dewan memohon meminta pansus angket meneruskan langkah penyelidikan sesuai UU ketentuan berlaku terutama konfirmasi temuan sudah ada dalam pansus angket penyelidikan KPK dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah usai memimpin rapat di ruang rapat pimpinan DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 5 Desember 2017.

Dalam rapat tersebut, Pansus Angket terhadap KPK juga menyerahkan laporan setebal ratusan halaman. Fahri dan tujuh pimpinan fraksi yang hadir juga meminta Pansus untuk segera menyusun rekomendasi sambil menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) tentang keabsahan objek Pansus. Rekomendasi itu, kata Fahri harus dilaporkan pada rapat paripurna.

“Menyiapkan rekomendasi sambil menunggu MK. Opsi kesimpulan Pansus angket dilaporkan di paripurna DPR apabila dinyatakan selesai,” ungkap Fahri.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami