Ekonomi

Gubernur BI Menanti-Nantikan Perppu Pajak

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – RUU Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, tinggal menunggu pengesahan rapat Paripurna DPR.

Atas hasil ini, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengapresiasi. Menurutnya, UU Perppu Pajak tersebut, bukti keseriusan pemerintah dalam membuka akses informasi keuangan, untuk kepentingan perpajakan di tingkat forum global. Semuanya dalam kerangka Automatic Excange of Information (AEoI) pada 2018.

“Kita menyambut baik bahwa Perppu itu sudah disahkan oleh Komisi XI nanti hari Kamis (27/7) dibawa ke sidang paripurna, nanti kalo disetujui itu sejalan dengan komitmen Indonesia di forum global. Dan itu menunjukan bahwa kita bisa memiliki UU itu untuk AEoI 2018. Dan ini adalah awal dari pada reformasi fiskal yang lebih maju lagi,” kata Agus di Gedung DPR-RI, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Lebih lanjut Mantan Menteri Keuangan era SBY ini bilang, tujuan dari kebijakan tersebut semata-mata ingin memperbaiki kepatuhan para Wajib Pajak (WP) dan meningkatkan penerimaan negara.

“Karena kita mengetahui salah satu prioritas pemerintah adalah melakukan reformasi fiskal dan tentu reformasi struktural dan itu pasti berhubungan dengan aktivitas di sektor rill. Kalau di reformasi fiskal itu yang utama adalah memperbaiki strukutur penerimaan negara dan memperbaiki struktur alokasi ataupun pengeluaran anggaran ataupun melakukan alokasi dan realisasi anggaran yang lebih baik,” papar Agus yang sempat diperiksa KPK terkait dugaan korupsi e-KTP.

Menurut Agus, dengan adanya AEoI ini memungkinkan dibangunnya reformasi fiskal, khususnya perbaikan penerimaam negara di masa depan. “Kita tahu penerimaan negara tax rationya ada di kisaran 11% atau lebih rendah dari itu. Kita pernah mengalami periode di kisaran 12-13% tapi dengan adanya UU ini kita melihat langkah-langkah berikutnya bisa dilaksanakan misalnya menyelesaikan RUU KUP, RUU Pajak Penghasilan, PNPB, sampai dengan UU lainnya. Ini akan baik untuk kesehatan fiskal Indonesia ke depan,” kata Agus. (inilah.com)

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close