Opini

Gugatan Perdata Pada Tenaga Kesehatan Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Pasien

BTN iklan

Dr. St. Laksanto Utomo, SH, MHum

Disampaikan dalam Seminar Dinamika Hukum Kesehatan dalam Sistem Hukum Indonesia Firma Hukum Medika Mulia Jakarta, 18 Oktober 2018

  1. Pendahuluan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia di samping sandang pangan dan papan, tanpa hidup yang sehat, hidup manusia menjadi tanpa arti, sebab dalam keadaan sakit manusia tidak mungkin dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Selain itu orang yang sedang sakit (pasien) yang tidak dapat menyembuhkan penyakitnya sendiri, tidak ada pilihan lain selain meminta pertolongan dari tenaga kesehatan yang dapat menyembuhkan penyakitnya dan tenaga kesehatan tersebut akan melakukan apa yang dikenal dengan upaya kesehatan dengan cara memberikan pelayanan kesehatan.

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum, sehingga masalah pelayanan kesehatan merupakan kepentingan nasional yang sangat mendasar. Semakin maju suatu bangsa semakin besar dan meningkat pula kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang baik. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Jaminan mengenai pelayanan kesehatan bahkan secara tidak langsung merupakan makna dari Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yaitu “setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” termasuk penghidupan yang layak di dalam mendapatkan pelayanan kesehatan apabila dibutuhkan. Sebagai suatu kepentingan nasional, apalagi menyangkut pencapaian kesejahteraan umum, maka sudah tentu fungsi hukum sangat berperan baik dalam melindungi kepentingan nasional maupun dalam mewujudkan kesej ahteraan umum.[1] Dengan fungsi hukum sebagai “social integration”, maka kepentingan pasien dapat terjamin dan tanpa melanggar kepentingan pihak lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.[2]

Bentuk dari peraturan pelaksana dari pelayanan kesehatan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan tidak menyebutkan mengenai pelayanan kesehatan pengertian pelayanan kesehatan dirumuskan sebagai Upaya Kesehatan. Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 1 Ayat (11) Ketentuan Umum yang berbunyi :

“Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat”

Pelayanan kesehatan, tidak baik akan berakibat merugikan kepentingan masyarakat yang memerlukan pelayanan medis. Terlebih apabila rumah sakit tidak memberikan pelayanan yang layak sesuai prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dapat menyebabkan pasien menderita kerugian sehingga mengakibatkan menderita kecacatan ataupun kematian maka hal tersebut merupakan tindak pidana dan dapat dipidanakan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Pada dasarnya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan rumah sakit yang mengakibatkan kerugian pasien, seharusnya perlu adanya perhatian pemerintah untuk menangani permasalahan ini lebih serius lagi sehingga tidak akan terjadi kerugian yang lebih parah bagi masyarakat. Banyaknya kasus Rumah Sakit yang mengakibatkan kerugian pada pasien merupakan contoh buruknya pelayanan rumah sakit terhadap pasien.

  1. Pembahasan

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu dengan kepentingan individu. Sehingga kepentingan yang diaturpun aspek individu. Aspek keperdataan pada hukum kesehatan bertumpu pada salah satu asas dalam hukum kesehatan yaitu Hak Asasi Manusia untuk menentukan nasibnya sendiri. Pada awalnya persoalan kesehatan merupakan masalah individual/pribadi, namun karakter individual ini mulai luntur, dikarenakan karena persoalan kesehatan bukan masalah pribadi, masyarakat ikut didalamnya, seperti misal penyakit menular. Masalah yang masih bersifat individual adalah Perjanjian Teraupetik yaitu perjanjian antara dokter dengan pasien ataupun sarana pelayanan kesehatan dengan pasien serta akibat hukum yang timbul jika perjanjian teraupetik tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Aspek keperdataan dalam hukum kesehatan sifatnya terbatas, tidak seperti aspek hukum administrasi negara. Aspek keperdataan yang masih ada antara lain :

  1. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien.
  2. Hubungan hukum antara sarana pelayanan kesehatan dengan pasien
  3. Hubungan hukum antara sarana pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan pada saryankes tersebut jika saryankes tersebut dimiliki oleh swasta
  4. Hubungan hukum antara perawat dengan pasien
  5. Hubungan hukum dokter, rumah sakit dan pasien dalam hal terjadi zaakwarneming

Kesehatan menjadi suatu hal yang didambakan oleh setiap orang dengan menggunakan berbagai cara agar tetap sehat, mulai dari penerapan pola hidup sehat (sebagai upaya preventif), sampai berobat ke dokter apabila terkena penyakit (sebagai upaya represif). Ketika kesehatan seseorang terganggu, mereka akan melakukan berbagai cara untuk sesegera mungkin dapat sehat kembali. Pengobatan ke dokter merupakan pilihan ketika seseorang (pasien) menderita suatu penyakit dengan harapan agar penyakit yang dialaminya dapat disembuhkan oleh dokter tersebut.[3]

Setelah seorang dokter memiliki izin praktik dan kemudian menjalankan praktik, muncul hubungan hukum dalam rangka pelaksanaan praktik kedokteran yang mana masing-masing pihak (pasien dan dokter) memiliki otonomi (kebebasan, hak dan kewajiban) dalam menjalin komunikasi dan interaksi dua arah. Hukum memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak melalui perangkat hukum yang disebut ”informed consent”. Informed consent merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang dokter . Informed consent terdiri dari dua kata yaitu “informed”, yang mengandung makna penjelasan atau keterangan (informasi), dan kata “consent” yang bermakna persetujuan atau memberi izin. Dengan demikian, informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Objek dalam hubungan hukum tersebut adalah pelayanan kesehatan kepada pasien.[4] Berbeda dengan hubungan hukum pada umumnya, hubungan hukum antara pasien dengan dokter (termasuk dokter gigi) adalah upaya maksimal untuk penyembuhan pasien yang dilakukan dengan cermat dan hal-hal (met zorg en inspanning), sehingga hubungan hukumnya disebut perikatan ikhtiar (inspanningsverbintenis).[5]

Berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan hak dokter dalam menjalankan tugas profesinya adalah:

  1. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
  2. melakukan praktik kedokteran sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
  3. memperoleh informasi yang jujur dan lengkap dari pasien atau keluarganya;
  4. menerima imbalan jasa.

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

  1. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional;
  2. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya;
  3. menerima imbalan jasa;
  4. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
  5. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesi;
  6. menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berkewajiban untuk:

  1. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
  2. memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
  3. menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
  4. membuat dan menyimpan catatan dan atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan;
  5. merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

Hubungan yang terjadi antara dokter dan pasien dalam penyelenggaraan praktik kedokteran di kenal sebagai hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan perikatan dan perikatan lahir dari perjanjian, jadi hubungan hukum antara dokter dan pasien muncul dari adanya perjanjian ‘terapeutik’. Perjanjian (transaksi) ‘terapeutik’ adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Objek dari perjanjian ini berupa upaya atau terapi bagi penyembuhan pasien.[6]

Dalam perjanjian ‘terapeutik’, baik dokter maupun pasien mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban dokter dan pasien diatur dalam Pasal 50 sampai dengan 53 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran).[7] Dengan demikian, jika dokter tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ‘terapeutik’, maka pasien dapat mengajukan gugatan dengan dasar hukum wanprestasi.

Dalam konsep hukum perdata, ganti rugi dapat diajukan karena terjadi wanprestasi atau karena adanya perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban dalam hukum perdata dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama, pertanggungjawaban kontraktual dan kedua, pertanggung-jawaban perbuatan melanggar hukum. Perbedaan antara tanggung jawab kontraktual dengan tanggung jawab perbuatan melanggar hukum adalah apakah dalam hubungan hukum tersebut terdapat perjanjian atau tidak. Apabila terdapat perjanjian di antara hubungan hukum tersebut, maka tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kontraktual. Sementara apabila tidak ada perjanjian namun terdapat satu pihak merugikan pihak lain, pihak yang dirugikan dapat mengugat pihak yang merugikan bertanggung jawab dengan dasar perbuatan melanggar hukum.[8]

Hubungan hukum kontrak terapeutik oleh undang-undang diintepretasikan berbeda, walaupun secara prinsip hubungan hukum perjanjian terapeutik adalah sama yaitu hubungan antara pasien dengan petugas tenaga medis. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa para pihak dalam kontrak terapeutik adalah pasien dengan tenaga kesehatan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa para pihak dalam kontrak teurapeutik adalah pasien dan dokter/dokter gigi. Pengertian perjanjian terapeutik di atas oleh undang-undang dimaknai berbeda, oleh karena itu Salim H.S menyempurnakan pengertian Perjanjian Terapeutik, yaitu sebagai:[9]

“Kontrak yang dibuat antara pasien dengan tenaga kesehatan dan/atau dokter atau dokter gigi, di mana tenaga kesehatan dan/atau dokter atau dokter gigi berusaha melakukan upaya maksimal untuk melakukan penyembuhan terhadap pasien sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya dan pasien berkewajiban membayar biaya penyembuhannya.”

Menurut ilmu hukum perdata, seseorang dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila: Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat dan melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan serta melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Sehubungan dengan masalah ini, maka wanprestasi yang dimaksudkan dalam tanggung jawab perdata seorang dokter adalah tidak memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam suatu perjanjian yang telah dia adakan dengan pasiennya.

Gugatan untuk membayar ganti rugi atas dasar persetujuan atau perjanjian yang terjadi hanya dapat dilakukan bila memang ada perjanjian dokter dengan pasien. Perjanjian tersebut dapat digolongkan sebagai persetujuan untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Perjanjian itu terjadi bila pasien memanggil dokter atau pergi ke dokter, dan dokter memenuhi permintaan pasien untuk mengobatinya. Dalam hal ini pasien akan membayar sejumlah honorarium. Sedangkan dokter sebenarnya harus melakukan prestasi menyembuhkan pasien dari penyakitnya. Tetapi penyembuhan itu tidak pasti selalu dapat dilakukan sehingga seorang dokter hanya mengikatkan dirinya untuk memberikan bantuan sedapat-dapatnya, sesuai dengan ilmu dan ketrampilan yang dikuasainya. Artinya, dia berjanji akan berdaya upaya sekuat-kuatnya untuk menyembuhkan pasien.

Dalam gugatan atas dasar wanprestasi ini, harus dibuktikan bahwa dokter itu benar-benar telah mengadakan perjanjian, kemudian dia telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut (yang tentu saja dalam hal ini senantiasa harus didasarkan pada kesalahan profesi). Jadi di sini pasien harus mempunyai bukti-bukti kerugian akibat tidak dipenuhinya kewajiban dokter sesuai dengan standar profesi medis yang berlaku dalam suatu kontrak terapeutik. Tetapi dalam prakteknya tidak mudah untuk melaksanakannya, karena pasien juga tidak mempunyai cukup informasi dari dokter mengenai tindakan-tindakan apa saja yang merupakan kewajiban dokter dalam suatu kontrak terapeutik.

Aspek hukum perdata yang menyangkut gugatan seorang pasien terhadap dokter yang menanganinya hampir semuanya adalah masalah tuntutan ganti kerugian. Pasal 1365 BW menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad) dalam perkembangannya diperluas menjadi empat kriteria, yaitu pertama, melanggar hak orang lain; atau kedua, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau ketiga, melanggar kaidah tata susila; atau keempat bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Apabila seorang pasien yang merasa dirugikan hendak mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum terhadap tenaga kesehatan atau sarana kesehatan, maka ia harus membuktikan bahwa telah terjadi suatu perbuatan melanggar hukum dengan kriteria yang disebutkan di atas. Di samping itu, pasien juga harus membuktikan bahwa ada hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang dideritanya. Gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum dapat ditujukan pada pelaku perbuatan itu sendiri, apabila ia melakukan kesalahan, kelalaian, kurang hati-hati yang menyebabkan timbulnya kerugian pada orang lain. Gugatan juga dapat ditujukan kepada orang-orang yang bertanggung jawab atas perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Oleh karena itu, dasar gugatan tidak tepat kalau hanya didasarkan pada Pasal 1365 BW, tetapi juga berdasarkan Pasal 1366 BW. Hal ini disebabkan menurut teori atau doktrin, tindakan malpraktik medik (khususnya bagi dokter), terdiri dari tiga hal, yaitu: Pertama, Intensional Profesional Misconduct, yaitu dinyatakan bersalah/buruk berpraktik jika dokter dalam berpraktik melakukan pelanggaran terhadap standar-standar dan dilakukan dengan sengaja. Dokter berpraktik dengan tidak mengindahkan standar-standar dalam aturan yang ada dan tidak ada unsur kealpaan/kelalaian. Kedua, Negligence, atau tidak sengaja/kelalaian, yaitu seorang dokter yang karena kelalaiannya yang mana berakibat cacat atau meninggalnya pasien. Seorang dokter lalai melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan keilmuan kedokteran. Kategori malpraktik ini dapat dituntut, atau dapat dihukum, jika terbukti di depan sidang pengadilan. Ketiga, Lack of Skill, yaitu dokter melakukan tindakan medik tetapi di luar kompentensinya atau kurang kompetensinya.[10]

Di samping itu, menurut konsep hukum perdata, mengenai kesalahan ini dapat dibedakan antara pengertian kesalahan dalam arti luas dan pengertian kesalahan dalam arti sempit. Pengertian kesalahan dalam arti luas adalah meliputi kesengajaan dan kelalaian. Sedangkan pengertian kesalahan dalam arti sempit hanya mencakup kelalaian. Pengertian kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan memang di ketahui dan dikehendaki oleh pelakunya. Sedangkan pengertian kelalaian adalah perbuatan di mana pelakunya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.[11]

Kelalaian merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan merupakan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Apabila terjadi suatu kelalaian, tidak ada niat jahat dari pelaku. Kelalaian dalam melaksanakan tindakan medik menyebabkan terjadinya ketidakpuasan pasien terhadap dokter dalam melaksanakan upaya pengobatan sesuai dengan profesi kedokteran. Kelalaian tersebut menyebabkan kerugian berada pada pihak pasien. Dengan demikian, seorang dokter selain dapat dituntut secara perdata atas dasar wanprestasi dan melanggar hukum, dapat pula dituntut atas dasar lalai, sehingga menimbulkan kerugian. Gugatan atas dasar kelalaian ini diatur dalam Pasal 1366 BW, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya” .

UU Kesehatan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah kelalaian tenaga kesehatan pada Pasal 29 dan Pasal 58. Pasal 29 menentukan bahwa dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Pasal 58 mengatur mengenai hak setiap orang untuk menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesengajaan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat bahwa penuntutan ganti kerugian ini, baik sebagai diakibatkan karena kesalahan ataupun karena kelalaian dalam pelayanan kesehatan, dan penuntutan ditujukan kepada seseorang, tenaga kesehatan maupun kepada pihak penyelenggara kesehatan (rumah sakit).

Dalam konteks perbuatan melanggar hukum, pihak rumah sakit dapat dikatakan sebagai pihak yang ’ikut (turut) bersalah’ . Menurut J.H. Nieuwenhuis, bahwa ikut (turut) bersalah terjadi akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Mengenai tanggung gugat yang timbul perlu dipertanyakan sejauh mana masing-masing pelaku bersama harus mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan (pasien), serta bagaimana para pelaku bersama membagi beban kerugian di antara mereka.

Mengenai pertanyaan pertama, masing-masing pelaku bertanggung gugat terhadap yang dirugikan untuk seluruh kerugian, dengan pengertian jika seorang dari mereka telah membayar, maka yang lain bebas dari kewajiban membayar. Sedangkan mengenai pertanyaan kedua, kewajiban masing-masing pelaku ditentukan oleh berat ringannya kesalahan masing-masing.[12] Sementara itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, tuntutan ganti kerugian hanya ditujukan kepada pihak rumah sakit, yang diakibatkan secara khusus karena kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit.

Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa kerugian yang diakibatkan oleh kesengajaan tenaga kesehatan di rumah sakit, maka tidak dapat dilakukan tuntutan ganti kerugian yang ditujukan kepada rumah sakit. Pihak rumah sakit tidak akan bertanggung jawab jika kerugian tersebut dikarenakan kesalahan, dalam arti kesengajaan, tenaga kesehatan di rumah sakit.[13] Pasien akan melakukan gugatan kepada rumah sakit, jika pasien mengetahui dan merasa dirugikan oleh tindakan tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut. Pasien tidak mudah untuk menyatakan bahwa kerugian itu sebagai akibat tindakan tenaga kesehatan. Dapat saja musibah yang menimpa pasien terjadi di luar dugaan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan telah melakukan upaya sebagaimana mestinya dan semampunya, akan tetapi musibah/kerugian tetap menimpa pasien, maka hal ini tidak termasuk tindakan kelalaian tenaga kesehatan. Oleh karena itu, pasien harus mengetahui rekam medik terhadap dirinya, sehingga dapat diketahui bentuk-bentuk tindakan tenaga kesehatan yang dilakukan kepadanya.

Rekam medik merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Keberadaan rekam medik diperlukan dalam sarana pelayanan kesehatan, baik ditinjau dari segi pelaksanaan praktik pelayanan kesehatan maupun dari aspek hukum.[14] Tanggung jawab hukum perdata bagi dokter karena perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) ini diatur dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 BW , yaitu bahwa dokter harus bertanggung jawab atas kesalahannya yang merugikan pasien dan untuk mengganti kerugian, selain itu dokter harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian dan kurang hati-hati dalam menjalankan tugas profesionalnya serta dokter harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya yang atas perintahnya melakukan perbuatan tersebut

Syahrul Machmud memberikan pendapat hukum terkait kasus-kasus malpraktik kaitanya dengan tanggung jawab keperdataan, adapun pendapatnya sebagai berikut:

“Tanggung jawab keperdataan dalam kasus-kasus dugaan malpraktik yang dilakukan oleh dokter, malpraktik di dalam bidang hukum perdata yakni melanggar hukum sebagaimana Pasal 1365 BW dan Pasal 1239 BW terkait wanprestasi. Gugatan atau tuntutan perdata atas tindakan malpraktik terhadap pasienya dapat diajukan selain kepada dokter, juga dapat diajukan kepada badan hukum atau pusat pelayanan kesehatan atau rumah sakit dimana dokter  tersebut bekerja. Demikian juga bila dokter bekerja secara bersama-sama, maka seluruh dokter tersebut dapat pula digugat atau dituntut secara bersama tergantung seberapa besar tanggung jawab masing-masing. Termasuk juga turut bertanggung jawab atas tindakan tenaga medis yang berada dibawah perintahnya..[15]

 

Untuk penegakan etika profesi kedokteran dilakukan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (“MKEK”) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Kerja Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia, ”Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) ialah salah satu badan otonom Ikatan Dokter Indonesa (IDI) yang dibentuk secara khusus di tingkat Pusat, Wilayah dan Cabang untuk menjalankan tugas kemahkamahan profesi, pembinaan etika profesi dan atau tugas kelembagaan dan ad hoc lainnya dalam tingkatannya masing-masing.”

Dengan demikian, MKEK adalah lembaga penegak etika profesi kedokteran (kodeki), di samping MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) yakni lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi seperti tertuang dalam Pasal 1 angka 14 UU Praktik Kedokteran.

Namun, dalam hal terjadi kelalaian dokter/tenaga kesehatan sehingga mengakibatkan terjadinya malpraktik, korban tidak diwajibkan untuk melaporkannya ke MKEK/MKDKI terlebih dahulu. Dalam Pasal 29 UU Kesehatan justru disebutkan bahwa dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Meskipun, korban malpraktik dapat saja langsung mengajukan gugatan perdata. Jadi, ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam hal terjadi kelalaian oleh tenaga kesehatan yakni:

  1. Melaporkan kepada MKEK/MKDKI;
  2. Melakukan mediasi;
  3. Menggugat secara perdata.
  1. Penutup

Rumah sakit yang telah mempekerjakan tenaga medis dan tenaga keperawatan sebagai karyawan di rumah sakit tersebut dalam pelayanannya walaupun sudah sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) dan/atau standar pelayanan medik yang baik seringkali lalai dalam menjalankan tugas. Banyak kelalaian seperti tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah diperjanjikan berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata oleh pasien dan dokter sehingga menimbulkan wanprestasi atau dokter tersebut dalam pelayanan medis telah melakukan sesuai standar prosedur medis namun efek yang tidak diinginkan tetapi terjadi akibat kesalahan sistem dari rumah sakit sehingga menyebabkan pasien mengalamai kerugian. Kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis yang telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi sehingga tenaga medis dalam hal ini dikategorikan melakukan kelalaian, dokter yang bekerja sebagai bawahan dan rumah sakit sebagai majikan dapat turut bertanggung jawab.

Rumah sakit baik pemerintah maupun swasta dapat turut bertanggungjawab atas tindakan medik dokter yang telah memenuhi unsur-unsur kelalaian dan bertanggung jawab dalam hal manajemen rumah sakit seperti kerusakan dan ketidaksiapan peralatan medis pada saat dokter menggunakannya dalam pelayanan medis. Undang-undang serta didukung dengan beberapa teori memberikan hak kepada pasien untuk menuntut rumah sakit secara perdata atas dasar wanprestasi atau Perbuatan melawan hukum berupa ganti kerugian secara materi kepada pasien yang dirugikan. Tuntutan perkara ini dimungkinkan sejauh tenaga medis melakukan kelalaian yang mengakibatkan cacat fisik bahkan kematian terhadap pasien. Namun, tuntutan bisa diterima atau tidak tergantung pembuktian yang dilakukan oleh masing-masing pihak dan penilaian hasil pembuktian oleh hakim.

Banyaknya permasalahan hukum di bidang kesehatan baik yang menimpa dokter, dokter gigi, perawat, apoteker, rumah sakit dan apotik di Indonesia menandakan bahwa semakin pentingnya hukum kesehatan bagi tenaga medis dan intansi kesehatan. Untuk itu perlunya dokter, dokter gigi, perawat, apoteker, rumah sakit dan apotik mempelajari hukum kesehatan sebagai landasan pendukung pelaksanaan tugasnya. Hal ini agar dokter, dokter gigi, perawat, apoteker, rumah sakit dan apotik mengetahui dan memahami tugas dan wewenangnya yang sesuai dengan profesinya.

——————————————-

[1] Indar , “Fungsi Hukum Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan” , Jurnal AKK, Vol. 2, No.1 Januari 2013, hlm. 55.

[2] Ibid.

[3] Agriane Trenny Sumilat, “Kedudukan Rekam Medis Dalam Pembuktian Perkara Malpraktik Di Bidang Kedokteran” , Lex Crimen, Vol. III, No. 4, Agustus-November 2014, hlm. 55-56.

[4] Hargian Dini Iswandari, “ Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran: Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No. 9/2004 T entang Praktik Kedokteran”, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 9, No. 02, Juni 2006, hlm. 54.

[5] Ibid., hlm. 55.

[6] Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 11.

[7] Arif Nuryanto, “Model Perlindungan Hukum Profesi Dokter” , Jurisprudence, Vol. 1, No. 1 Juli 2012, hlm. 4

[8] Rosa Agustina (et.al), Hukum Perikatan (Law of Obligations), Denpasar: Pustaka Larasan, 2012, hlm. 4.

[9]  Salim, H.S., Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 46.

[10] Setya Wahyudi, “Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian T enaga Kesehatan Dan Implikasinya”, Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 3, September 2011, hlm. 509.

[11] R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Binacipta, 2008, hlm. 54.

[12] J.H. Nieuwenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2000, hlm. 131.

[13] Setya Wahyudi, Op.cit., hlm. 513.

[14] Agriane Trenny Sumilat, Op.cit., hlm. 59.

[15] Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang di Duga Melakukan Medikal Malpraktek (Cet. I; Bandung: CV. Karya Putra Darwati, 2009),hlm. 298-299.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

3 Comments

  1. 80961 822339Not long noticed concerning your web web site and are nonetheless already reading along. I assumed ill leave my initial comment. i do not verify what saying except that Ive enjoyed reading. Nice weblog. ill be bookmarking keep visiting this internet site truly normally. 354555

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 × one =

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami