Hukum

Hakim Tolak Eksepsi Fredrich dan Penasihat Hukumnya

BTN iklan

Jakarta, LEI – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak eksepsi atau nota keberatan terdakwa Fredrich Yunadi dan tim penasihat hukumnya dalam sidang perkara merintangi penyidikan kasus korupsi e-KTP tersangka Setya Novano.

Majelis hakim yang diketuai Saifuddin Zuhri menolak menghentikan sidang perkara ini karena menolak nota keberatan (eksepsi) terdakwa Fredrich dan kuasa hukumnya sesuai putusan sela yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (5/3/2018).

Majelis memerintahkan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melanjutkan sidang pokok perkara dan menghadirikan saksi-saksi untuk dimintai keterangan. “Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir,” kata Saifuddin.

Majelis dalam pertimbangan hukumnya di antaranya menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum KPK telah sesuai ketentuan KUHAP, di antaranya dakwaan mencantumkan waktu dan tempat kejadian tindak pidana yang didakwakan.

“Dakwaan jaksa penuntut umum pada KPK telah memenuhi syarat sahnya surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP,” kata hakim.

Selain itu, beberapa keberatan terdakwa maupun tim kuasa hukumnya sudah masuk dalam ranah pokok perkara yang harusnya dibuktikan dalam sidang pokok perkara.

Sedangkan keberatan terdakwa maupun tim kuasa hukumnya mendalilkan bahwa komisioner dan penyidik KPK menyalahgunakan kewenangan serta melecehkan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Melencehkan Harkat Martabat Advokat, majelis menilai ini bukan termasuk dalam ruang lingkup materi eksepsi sebagaimana dimaksud Pasal 156 Ayat (1) KUHAP.

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum KPK mendakwa Fredrich menghalang-halangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi e-KTP terdakwa Setya Novanto. Fredrich selaku kuasa hukum Novanto melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo.

Terdakwa Fredrich merekayasa hasil pemeriksaan medis agar kliennya bisa dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Sebelumnya, dia telah memesan kamar di rumah sakit ini untuk merawat Novanto setelah mengalami kecelakaan kecelakaan mobil.

Jaksa penuntut umum KPK mendakwa Fredrich melanggar Pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close