Politik

Hakim Tolak Permohonan Praperadilan Miryam

BTN iklan

Jakarta/Lei – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Asiadi Sembiring memiliki beberapa pertimbangan terkait ditolaknya permohonan praperadilan yang diajukan mantan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani.

Menurut Asiadi, Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Miryam masih menjadi kewenangan KPK.

“Karena pasal itu masuk dalam BAB III Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi,” kata Asiadi saat membacakan putusan praperadilan Miryam di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa.

Lebih lanjut, Asiadi menyatakan sesuai Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sehingga Pasal 22 yang disangkakan kepada Miryam masuk kategori tindak pidana korupsi yang masih menjadi wewenang KPK.

“KPK tidak harus mengikuti Pasal 174 KUHAP sehingga penyidik KPK dapat langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pemohon,” ucap Asiadi.

Asiadi juga tidak sependapat dengan dalil permohonan praperadilan Miryam yang menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka hanya berdasarkan satu bukti.

“Soal barang bukti yang diajukan KPK berupa surat dan video pemeriksaan Miryam saat menjadi saksi telah memenuhi dua bukti permulaan yang cukup,” tuturnya.

Asiadi juga berpendapat tindakan termohon yang menetapkaan pemohon sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprin.Dik-28/01/04/2017 sudah sesuai dengan prosedur dan telah memenuhi ketentuan minimal dua alat bukti sehingga harus dinyatakan sah dan berdasar hukum.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Asiadi Sembiring menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani.

“Hakim praperadilan berpendapat tindakan termohon yang menetapkaan pemohon sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprin.Dik-28/01/04/2017 sudah sesuai dengan prosedur dan telah memenuhi ketentuan minimal dua alat bukti sehingga harus dinyatakan sah dan berdasar hukum,” kata Hakim Asiadi saat membacakan putusan praperadilan Miryan.

Selanjutnya, kata Asiadi, menimbang bahwa tindakan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 5 April 2017 adalah sah dan berdasar hukum.

“Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka tuntutan pemohon agar perbuatan termohon yang menyatakan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, menurut hakim praperadilan tidak cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga ditolak,” tuturnya.

KPK menetapkan Miryam S Haryani sebagai tersangka memberikan keterangan tidak benar pada persidangan perkara tindak pidana korupsi proyek KTP Elektronik (KTP-E) atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Miryam disangkakan melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.

Dalam persidangan perkara KTP-E pada Kamis (23/3) di Pengadilan Tipikor Jakarta diketahui Miryam S Haryani mengaku diancam saat diperiksa penyidik KPK sebagai saksi.

“BAP isinya tidak benar semua karena saya diancam sama penyidik tiga orang, diancam pakai kata-kata. Jadi waktu itu dipanggil tiga orang penyidik,” jawab Miryam sambil menangis.

Terkait hal itu, Miryam dalam persidangan juga menyatakan akan mencabut BAP atas pemeriksaan dirinya.

Dalam dakwaan disebut bahwa Miryam S Haryani menerima uang 23 ribu dolar AS terkait proyek KTP-E sebesar Rp5,95 triliun tersebut.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

47 Komentar

  1. incontri gay livigno Dating black in austin video porno gay incontri casuali
    incontri gay rc infoexpres ofertas de trabajo en elche incontri gay ticino
    pisa gay incontri pasion contactos ibiza incontri gay milano foto
    zone incontri gay nicobronipago incontri gay a milano
    incontri gay bagheria contactos en cordoba capital bacheca incontri gay prato
    incontri gay vivastrett Britain dating usa incontri gay desenzano del garda
    pescara gay incontri Good dating sites florida bacheca incontri gay alessandria
    incontri gay parco lambro pasion alicante amistad incontri gay ladispoli
    incontri milano gay amistad en guipuzcoa incontri gay vivastrett

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami