Hanura Minta Parpol Pendukung Pemerintah Siap

JAKARTA/Lei — Wasekjen Partai Hanura Dadang Rusdiana meminta seluruh partai politik pendukung pemerintah untuk siap menerima keputusan Presiden Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet (reshuffle).

“Partai-partai pendukung pemerintah hanya berhak untuk patuh pada keputusan yang akan diambil presiden,” ujar Dadang, Senin (24/4).

Menurutnya, reshuffle kabinet merupakan hak presiden dan presiden berhak menilai penuh pencapaian kinerja masing-masing menteri.

“Presiden Jokowi itu tipe pemimpin dengan perhitungan yang selalu terukur. Beliau tidak mau pencapaian kinerja kementerian itu hanya bersifat pencitraan,” ujarnya.

Menurutnya, Presiden Jokowi tentu memiliki hitungan kuantitatif yang jelas terkait kinerja para menteri.

Melihat alasan itulah, Dadang menilai wajar Presiden Jokowi melempar isu reshuffle. Sedangkan mengenai nama menteri yang akan dirombak, Dadang meminta semua pihak tidak menduga-duga.

“Penafsir tunggal” atas reshuffle itu hanya ada di Pak Jokowi,” kata Anggota Komisi X DPR itu.

Sementara itu, pengamat Politik Hendri Satrio mengaku telah memprediksi wacana reshuflle kabinet akan mengemuka sebelum Pilkada DKI putaran kedua.

Menurutnya, wacana perombakan reshuflle kabinet oleh Presiden Jokowi menjadi pembicaraan yang populer.

Jika Presiden Jokowi menginginkan dua periode masa pemerintahannya, Hendri mengatakan janji kampanye harus terwujud dan masyarakat dapat melihat hasilnya dalam 4,5 tahun.

Kemudian, ujarnyai, Presiden Jokowi harus memperkuat dan membentuk tim sukses untuk maju di periode kedua.

Dia mengakui munculnya spekulasi untuk menyelamatkan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kalau kalah di pilkada.

Pada bagian lain dia menilai bahwa bila reshuffle dilakukan maka posisi menteri dari PKB dan PPP dapat terancam.

“Berkaca pada Pilkada DKI Jakarta, PKB dan PPP mendukung Ahok-Djarot di putaran kedua tetapi tidak memberikan hasil yang signifikan,” ujarnya.

Sebelumnya Jokowi menyinggung reshuffle ketika menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan 5 juta sertifikat yang harus dibagikan kepada masyarakat pada 2017. Target itu meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, pada 2018 dirinya memberikan target tujuh juta sertifikat yang harus dikeluarkan.

Tahun depannya lagi, harus sembilan juta sertifikat khususnya untuk rakyat kecil.