HEADLINESHukumOpiniPolitik

Hari Gini Pilih Calon Pemimpin Berstatus Tersangka

BTN iklan

Jakarta, LEI – proses penegakan hukum di indonesia menganut asas praduga tak bersalah, pilih calon pemimpin atau kepala daerah yang berstatus tersangka bisa mencederai hak politik rakyat untuk mendapatkan figur yang bersih dan jujur.

Kasus penangkapan terhadap kepala daerah, seperti Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Bupati Ngada Marianus Sae, dan Bupati Subang Imas Aryumningsih, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan karena terlibat, menjadi pelaku demokrasi dalam semangat mencari pemimpin bersih dari kasus hukum.

Nyono yang sebelumnya Ketua DPD Partai Golkar Jatim dan mencalonkan kembali menjadi Bupati Jombang untuk periode kedua dalam pilkada serentak 2018, kini berstatus tersangka setelah tertangkap tangan oleh KPK di Stasiun Balapan, Solo, Jateng, saat akan menuju Jombang, Jatim, pada 3 Februari lalu atas dugaan menerima suap terkait perizinan dan pengurusan jabatan jabatan pemerintahan Kabupaten Jombang.

Suap yang diterima Nyono antara lain untuk mendanai iklan kampanye. Nyono yang kini tinggal di Rumah Tahanan Pomdam Jaya telah memohon maaf kepada rakyat Jombang atas kasus hukum yang menimpanya.

Nyono yang berpasangan dengan Subaidi Mukhtar, diusung oleh koalisi Partai Golkar, PKB, PKS, PAN, dan Partai Nasdem sebagi calon Bupati dan Wakil Bupati Jombang periode 2018-2023.

Marianus, yang telah dua periode penuh Bupati Ngada dan kini menjadi Calon Gubernur NTT, ditangkap di sebuah hotel di Surabaya, Jatim, oleh KPK pada 11 Februari lalu. Dia ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi menerima suap proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Ngada, NTT. Dia ditahan di Rumah Tahanan Klas 1 Jakarta Timur Cabang KPK.

Marianus yang berpasangan dengan Emilia Nomleni, diusung oleh koalisi PDI Perjuangan dan PKB sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023.

Imas yang mencalonkan kembali untuk periode kedua sebagai Bupati Subang, ditangkap oleh KPK di rumah dinasnya di Subang pada 13 Februari lalu. Dia menjadi tersangka tindak pidana korupsi dalam pengurusan perizinan Tahun 2017 dan 2018. Imas ditahan di Rumah Tahanan Klas 1 Jakarta Timur Cabang KPK.

Imas yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Subang, Jabar, berpasangan dengan Sutarno, diusung oleh koalisi Partai Golkar dan PKB.

Ironisnya, Imas sekali lagi dua bupati Subang sebelumnya yang juga terjerat hukum. Bupati Subang Dua periode (2003-2008 dan 2008-2013) Eep Hidayat oleh Mahkamah Agung pada tahun 2012 diganjarangka pidana dalam hal korupsi dan harus berhenti dari jabatannya. Dia digantikan oleh Wakil Bupati Ojang Suhandi dan terpilih kembali dalam pilkada 2013 untuk periode 2013-2018 digadang oleh KPK pada 2016 karena suap. Ojang dijebloskan ke penjara dan digantikan oleh Imas yang sebelumnya Wakil Bupati. Kini Imas pun terciduk.

Status tersangka terhadap mereka tak menggugurkan kepesertaan mereka dalam kontestasi pemilihan kepala daerah yang pemungutan suaranya pada 27 Juni 2018.

Mereka pun menerima risiko tak bisa melakukan kampanye di hadapan rakyat selama masa kampanye pada 15 Februari hingga 23 Juni 2018 karena harus melewati hari-hari di balik jeruji besi sambil menjalani proses hukum mereka sampai vonis di pengadilan tindak pidana korupsi.

KPK sudah mulai melaksanakan pilkada ini giat melakukan berbagai kegiatan di berbagai daerah untuk berbagai tindakan para penyelenggara negara dan calon kepala daerah apakah terindikasi melakukan korupsi atau tidak.

Terkait kasus tersebut dan penyelenggaraan pilkada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara ditunggu tentu harus siap dukung calon kepala daerah yang berstatus tersangka.

Detikcom – Tribunnews Mobile Tribunnews.com – detikcom – Jakarta, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, meski mereka tetap menjadi calon kepala daerah, publik juga harus diberikan informasi yang bersangkutan itu tersangka.

Pemberitahuan terhadap adanya calon kepala daerah yang terlibat kasus hukum menjadi hak masyarakat. Penyebaran informasi oleh KPU itu juga membuat pemilihan lebih terbuka dan berintegritas.

Pemilih Cerdas KPU dalam beberapa tahun terakhir ini telah menyosialisasikan slogan “Pemilih Cerdas Pemilu Berkualitas”.

Slogan itu tentu saja sangat relevan untuk dihadapkan kepada pemilih dalam memilih para pemimpinya di daerah, terkait dengan penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini di 17 provinsi untuk memilih gubernur / wakil gubernur, 115 kabupaten untuk memilih bupati / wakil bupati, dan 35 kota untuk memilih wali kota / wakil wali kota.

Pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang aspiratif, berkulitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pemilu juga menjadi sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dalam negara Kesatuan Republik Indonesia .

Para calon kepala daerah bisa saling mendukung dan pengusungnya tentu saja sedang “menjual kecap nomor 1” bahkan mengobral janji dan iming-iming kepada rakyat untuk sebanyak-banyaknya memilih mereka.

Di sinilah rakyat pilihan mesti cerdas dalam pertimbangan dan menentukan pilihannya agar jangan sampai memberikan suara kepada pemimpin yang doubt integritas dan kualitasnya.

Setiap pemilih tentu saja berharap calon pemimpin yang dipilihnya adalah yang terbaik dan mampu membawa perbaikan kesejahteraan rakyat dengan memberikan pelayanan umum secara maksimal dan dekat dengan rakyatnya dan tidak memiliki cacat hukum.

Dalam kata kunci politik memang tersayang beberapa kategori dalam memilih calonnya, seperti berdasarkan kesamaan ideologi dengan kandidat, kesamaan afiliasi terhadap partai politik pendukungnya, kesamaan latar belakang kedaerahan atau profesi, berdasarkan pragmatisme, dan berdasarkan rasional.

Pemilih yang memilih calon kepala daerah secara rasional memenuhi kriteria sebagai pilihan yang sesuai dengan kualitas moral, integritas, dan rekam jejak, serta perilaku sehari-hari dari calon kepala daerah.

Memang untuk menjadi pemilih cerdas, rakyat mesti benar-benar sikap dan sikap calon pemimpin yang akan dipilihnya.

Banyak calon pemimpin yang mencitrakan dirinya sebagai pemimpin yang egaliter, dekat dengan rakyatnya dan mau mengisi semua waktu, bahkan hidup demi rakyatnya. Namun itu saja belum cukup bila tak terganti sosok dan pergaulan calon pemimpinnya serta orang-orang yang berada di sekitarnya.

Ketentuan kasus yang oleh para calon kepala daerah tersebut, dapat menjadi cermin bagi rakyat untuk benar-benar cerdas dalam memilih pemimpinnya.

Satu per satu calon kepala daerah kerja bermunculan, entah karena kasus hukum atau kasus lain yang dapat mempengaruhi tingkat elektabilitas mereka dalam pemilihan.

Dengan perkembangan demokrasi yang diharapkan semakin baik dan kedewasaan politik yang matang dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sudah saatnya untuk benar-benar mencermati integritas calon pemimpinnya.

Jangan sampai rakyat merasa menyesal setelah memilih pemimpin yang ternyata di belakang hari tidak bisa menjadi pemimpin yang amanah.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

7 Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami