HukumLiputan

Hari Masyarakat Adat, Masih Ada Hutang Jokowi untuk Sahkan RUU Masyarakat Adat

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Presiden Joko Widodo diminta segera mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat menjadi undang-undang, agar masyarakat pemilik tanah ulayat berhak mengelola hutannya dan tidak mudah terjerat dikriminalisasikan.

Hal itu disampaikan Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia atau APHA Indonesia, Laksanto Utomo, sehubungan dengan Hari Masyarakat Adat Sedunia yang jayuh pada 9 Agustus kemarin.

Laks menyebut, Presiden Jokowi msh punya utang untk menggoalkan RUU MHA komitmen kebangsaan, dan membela masyarakat adat.

“Hal itu tak bisa ditawar. Karena Masyarakat Adat sudah ada sebelum Republik ini berdiri. Pas tanggal17 Agustus 2020 , saat pandemi adalah saat merenung langkah kebangsaan dan apa yg harus dilakukan,” ungkap Laksanto kepada wartawan, Selasa (11/8/2020).

Pasalnya sambung Laks, RUU Masyarakat Adat hanya dijadikan wacana pembahasan selama 15 tahun sehingga terlampau lama disahkan oleh legislatif dan eksekutif tanpa ada realisasi ketok palu menjadi UU Masyarakat Adat.

Laksanto Utomo berharap Jokowi, harus memosisikan hukum adat dan kearifan lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai sumber hukum nasional dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

“Mendesak pemerintah sungguh-sungguh berkomitmen memperhatikan asas kearifan lokal dan menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang memperjuangkan dan mempertahankan hak ulayat dan hak tradisionalnya,” tambahnya.

selamat hari adat Internasional

Akibat UU

Ia mencontohkan, pernah menjadi saksi ahli bagi masyarakat adat di Padang (Sumatra Barat). Tanah ulayat yang digarap masyarakat adat di situ dan diperjuangkan untuk dilindungi, justru mereka malah dikriminalkan.

Masyarakat adat adalah penjaga dan ujung tombak melindungi hutan dari komersialisasi hutan seperti pembukaan lahan Hak Pengusaha Hutan (HPH) untuk izin konsesi perkebunan skala besar.

“Apakah itu pengalihan hak tanah ulayat mereka jadi berubah untuk perkebunan kelapa sawit, hutan lindung menjadi kawasan pertambangan batu bara. Oleh karena itu, kami mendesak Presiden mengesahkan RUU ini menjadi UU,” harapnya

Laksanto juga meminta kepada anggota APHA tingkat daerah, supaya mengingatkan pemerintah dan anggota legislatifnya di setiap provinsi supaya mempercepat pengesahan RUU menjadi UU Masyarakat Adat. [Bernas.id]

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami