Hukum

Hasil Audit BPK RI, Ternyata Korupsi BLBI Rugikan Negara Rp 4,5 Triliun!

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menerima hasil audit investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit tersebut dikerjakan sejak tanggal 25 Agustus 2017 terkait perhitungan kerugian negara dalam perkara kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, dari laporan tersebut nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun dari total kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.

“KPK mengucapkan terimakasih pada BPK RI yang telah membantu penanganan salah satu perkara dengan kerugian negara yang cukup besar, yaitu indikasi tindak pidana korupsi terkait penerbitan SKL BLBI terhadap BDNI,” kata Febri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/10/2017).

Hasil audit BPK, Febri mengatakan bahwa dari hasil tersebut dapat disimpulkan ada indikasi penyimpangan dalam pemberian SKL pada BDN. Yakni, lanjut Febri, SKL tetap diberikan walaupun belum menyelesaikan kewajiban atas secara keseluruhan.

Febri menjelaskan, nilai Rp4,8 triliun terdiri dari Rp1,1 triliun yang dinilai berkelanjutan (suistanable) dan ditagihkan kepada petani tambak.Sedangkan Rp3,7 Triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restukturisasi yang menjadi kewajiban obligor yang belum ditagihkan.

“Dari nilai Rp1,1Triliun itu kemudian dilelang oleh perusahaan pengelolaan aset (PPA) dan didapatkan Rp 220 Miliar. Sisanya Rp 4,58T menjadi kerugian negara,” papar Febri.

Dalam kasus ini, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsjad Temenggung telah ditetapkan sebagai tersangka. Syafruddin merupakan tersangka pertama dalam kasus korupsi penerbitan SKL BLBI.

Syafruddin diduga melakukan kongkalikong serta menerbitkan SKL BLBI untuk pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3,7 triliun.

‎Atas perbuatannya, Syafruddin Temenggung disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.‎‎ [okezone]

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

3 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close