Nasional

Hendardi Nilai Panglima Langgar UU TNI

BTN iklan

Jakarta, LEI – Ketua SETARA Institute, Hendardi, menilai pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tentang adanya pembelian 5 ribu pucuk senjata untuk institusi non militer dan penyerbuan ke Polri dan BIN kemerupakan pelanggaran serius.

“Pelanggaran serius Pasal 3 dan Pasal 17 UU 34/2004 tentang TNI yang menegaskan bahwa kebijakan pengerahan dan penggunaan kekuatan angkatan perang adalah otoritas sipil,” kata Hendardi dalam keterangan tertulis, Senin (25/9/2017).

Selain itu, menyampaikan informasi intelijen di ruang publik juga menyalahi kepatutan, karena tugas inteleijen adalah hanya mengumpulkan data dan informasi untuk pengguna (user)-nya, yakni presiden.

“Panglima TNI jelas a historis dengan hakikat reformasi TNI baik yang tertuang dalam TAP MPR, Konstitusi RI maupun dalam UU TNI dan UU Pertahanan,” katanya.

Menurut Hendri, pernyataan Panglima TNI menunjukkan teladan buruk bagi prajurit yang justru selama ini didisiplinkan untuk membangun relasi yang kuat dan sehat dengan institusi Polri, akibat tingginya frekuensi konflik antardua institusi ini.

“Alih-alih menjadi teladan, Panglima TNI justru membawa prajurit TNI dalam konflik kepentingan serius yang hanya menguntungkan diri Panglima TNI,” katanya.

Sepanjang September ini, lanjut Hendardi, Gatot terus mencari perhatian publik dengan pernyataan-pernyataan permusuhan, destruktif, dan di luar kepatutan sebagai seorang Panglima TNI.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close