Nasional

Hendardi: Sukmawati Harus Ditegur Terlebih Dahulu

BTN iklan

Jakarta, LEI – Puisi Sukmawati yang memuat kata ‘azan’ dan ‘cadar’ menjadi kontroversi. Ada sudah ada pihak yang melaporkan Sukmawati ke kepolisian atas dugaan ayat-ayat penodaan agama.

Ketua SETARA Institute, Hendardi, dalam keterangan tertulis, Rabu (4/4/2018), putusan ini sama seperti pernyataan Basuki Tjahaja Purnama, niat jahat (means rea) dan konteks di mana Sukmawati mengucapkan puisi itu bisa saja menjadi argumen hukum itu sendiri. bentuk ibadah penodaan agama dan bentuk kebebasan berekspresi dan liter setiap warga.

“Namun karena rumusan delik penodaan agama yang absurd tolok ukurnya, maka pihak lain yang tidak sependapat kemudian mempersoalkannya dengan dalil penodaan agama. Meskipun dalam disiplin HAM tidak dikenal istilah penodaan agama,” ujarnya.

Meskipun demikian, perlu dipikirkan oleh semua pihak yang disebabkan oleh proses hukum kasus-kasus penodaan agama, termasuk dalam UU Nomor 1 / PNPS / 1965 sebagai genus Pasal 156a KUHP, harus dilakukan secara bertahap, dengan petunjuk dan teguran.

“Pilihan pemidanaan adalah opsi terakhir yang bisa ditempuh setelah proses klarifikasi itu dilakukan dan peringatan diabaikan,” ujarnya.

Menurut Hendardi, kalau membaca substansi puisi Sukmawati berjudul “Ibu Indonesia” secara jernih sebenarnya tidak ada substansi yang benar-benar bermasalah dari sisi Suku, Ras, Agama, dan Antargolongan (SARA). Puisi Sukmawati yang sangat verbalis itu merupakan ekspresi seni yang memiliki derajat kebenaran faktual memadai, karena justifikasi faktualnya sebenarnya memang ada.

“Dalam situasi sosial yang terbelah, isu semacam ini menjadi pemantik yang efektif untuk kembali membelah masyarakat. Apalagi di tengah kontestasi politik Pilkada 2018, Pileg dan Pilpres 2019. Politisasi dipastikan akan menguat,” ujarnya.

Agar tidak menguras energi publik dalam kontroversi ini, klarifikasi yang dilakukan keluarga Soekarno pada Selasa (3/4/2018) diharapkan dapat meredakan jika diperlukan, Sukmawati juga dapat memberikan penjelasan.

“Sementara, atas pengeloningan yang sudah disampaikan, secara hukum biarkan polisi bekerja dalam laporan yang sudah masuk tanpa perlu yang sarat motif politiknya,” ujarnya.

Menurut Hendardi, pelaporan Sukmawati juga mempertegas momentum bahwa kita harus segera mereformasi hukum penodaan agama dalam sistem hukum Indonesia. Adakah batasan jelas ihwal penodaan agama yang selama ini sering mengkriminalisasi kebebasan ekspresi warga.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami