Liputan

HNW Sayangkan Keputusan MK Terkait LGBT

BTN iklan

Bengkulu, 21/12 (Antara) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid (HNW) menyayangkan keputusan Mahkmah Konstitusi yang menolak judicial review terkait dengan upaya untuk kriminalisasi pelaku lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).

“Betul bahwa MK tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perluasan pembuatan hukum, tapi harusnya MK sebagai satu-satunya lembaga negara yang oleh Undang-Undang Dasar disyaratkan keanggotaannya di antaranya adalah negarawan, kenegarawanannya harusnya memahami betul sekecil apapun celah yang bisa merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara kita, merusak Pancasila, Undang-undang Dasar, NKRI kita harusnya ditutup serapat-rapatnya. Salah satu yang potensial untuk kemudian merusak Pancasila itu adalah LGBT ini,” katanya saat melakukan sosialisasi empat pilar di Bengkulu, Kamis.

Sosialisasi dihadiri sekitar 200 lebih peserta dengan pemateri selain HNW juga anggota MPR Fraksi PKS Mustafa Kamal Di hadapan sekitar 200 lebih para peserta sosialisasi tersebut, HNW mengatakan bahwa LGBT bertentangan dengan Pancasila dan UDD 1945, serta membahayakan NKRI.

“Bahkan Jenderal Ryamizard Ryacudu, Menhan, sudah menyampaikan bahwa LGBT ini adalah proxy war terhadap Indonesia, ia adalah perang asimetris, perang halus untuk menghancurkan Indonesia,” katanya.

Dalam kesempatan itu, HNW menyampaikan LGBT bertentangan dengan Pancasila, sila pertama, kedua dan ketiga. LGBT bertentangan dengan UUD pasal 28, terutama terkait dengan masalah hak untuk membuat keturunan, membuat keluarga pasal 28 J ayat 1 dan ayat 2.

“Kalaupun dikatakan bahwa LGBT adalah hak asasi manusia, hak asasi manusia di Indonesia bukan hak asasi manusia yang liberal, hak asasi manusia yang harus juga mempertimbangkan hak asasi manusia yang lain, yang harus mempertimbangkan hak asasi manusianya dan juga harus merujuk pada agama yang diakui di Indonesia, tidak ada satu agamapun yang membolehkan LGBT dan membuat fatwa praktikkanlah LGBT maka anda masuk surga,” katanya.

Selain itu, menurut dia, praktik LGBT juga bertentanagn dengan Perpu No 2/2017 tentang Ormas yang telah menjadi UU. Di dalamnya mengatur ancaman terhadap penistaan suatu agama.

“Dengan UU Keormasan, hukum pidana minimal lima tahun sampai seumur hidup, dengan salah satunya adalah mereka yang melakukan penistaan terhadap agama, salah satu bentuk penistaan ya praktik LGBT itu, karena tidak ada agama apapun yang mengizinkan praktik LGBT,” katanya.

Untuk itu, menurut HNW, sosialisasi Pancasila harus terus menerus digalakkan seiring dengan tantangan-tantangan baru yang muncul dalam berbangsa dan bernegara.

Selain itu, ia juga mendorong terus menerus agar Pemerintah maupun DPR dapat membuat undang-undang yang melarang LGBT.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

6 Komentar

  1. great post, very informative. I ponder why the opposite specialists
    of this sector do not realize this. You should proceed your writing.
    I am confident, you have a great readers’ base already!

  2. Hey there, I think your site might be having
    browser compatibility issues. When I look at your blog in Ie,
    it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
    I just wanted to give you a quick heads up!

    Other then that, awesome blog!

  3. Howdy! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?
    I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had
    issues with hackers and I’m looking at options for another
    platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami