Hukum

Honda & Yamaha Resmi Ajukan Gugatan

BTN iklan

Jakarta/Lei – PT Astra Honda Motor dan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing resmi mengajukan gugatan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang adanya persekongkolan penetapan harga jenis skuter.

Rikrik Rizkiyana, kuasa hukum PT YIMM, mengatakan gugatan keberatan sudah dilayangkan pada Senin, 27 Maret 2017. Materi gugatan keberatan adalah membatalkan putusan KPPU Perkara No.04/KPPU-I/2016 tentang dugaan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Kami sudah ajukan keberatan, tinggal menunggu dimana sidang keberatan digelar,” tuturnya saat dihubungi Bisnis, Kamis (30/3).

Dalam putusan yang dibacakan pada Februari lalu, KPPU menghukum Terlapor I (PT YIMM) dengan denda maksimal Rp25 miliar, sementara Terlapor II (PT AHM) senilai Rp22,5 miliar.

Rikrik menambahkan petitum gugatan adalah membatalkan putusan KPPU tersebut. Menurutnya, dasar pertimbangan majelis komisi menjatuhkan denda maksimal dinilai tidak masuk akal. Rikrik menambahkan kliennya tidak memanipulasi data apapun terkait penjualan harga motor skutik.

Sementara itu, kuasa hukum PT Astra Honda Motor Ignatius Andy telah mengajukan gugatan keberatan di Pengadilan Jakarta Utara, kemarin (30/3). Andy mengatakan putusan KPPU salah, karena tidak ada bukti kartel apalagi bukti perjanjian kesepakatan harga.

“Honda dan Yamaha adalah musuh bebuyutan yang sangat bersaing. Tidak ada manfaat bagi kami, sebagai penguasa pasar, melakukan kartel dengan Yamaha yang pasarnya jauh lebih kecil,” katanya.

Dia menambahkan majelis komisi sepatutnya membatalkan putusan KPPU yang dibuat secara sewenang-wenang.

“Kami tidak diberi kesempatan memeriksa bukti-bukti dan hal ini melanggar hukum,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan pihaknya mempersilahkan upaya keberatan yang diajukan dua produsen sepeda motor tersebut.

“Kami menyerahkan pada mekanisme hukum saja. Langkah keberatan merupakan hak mereka, jadi kami mengikuti dan menunggu putusannya saja,” tuturnya.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, disebutkan untuk keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha untuk putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan Pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut.

Setelah KPPU mengajukan permohonan tertulis kepada MA, untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan pengadilan, MA dalam rentang waktu 14 hari menunjuk Pengadilan yang akan memeriksa keberatan.

Perkara ini berdula dari investigasi KPPU terkait adanya e-mail internal yang dikirimkan kepada Executive Vice President PT YIMM pada April 2014 ini menjadi salah satu bukti kunci KPPU.

Bukti tersebut diduga menjadi asal muasal persekongkolan kartel PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM). Kedua produsen motor tersebut diduga melanggar Pasal 5 Ayat 1 UU Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami