Hukum

Hotel Mulia Tersangkut Hutang

BTN iklan

JAKARTA/Lei — Gara-gara dinilai mengacuhkan putusan pengadilan hubungan industrial, pengelola Hotel Mulia Senayan, PT Mulia Intan Lestari, diminta untuk merestrukturisasi utangnya.

Ketiga mantan karyawan yang mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) adalah Ali Rahman, Ira Larasati, dan Agus Setiawan. Kuasa hukum pemohon Hamzah Fansyuri mengatakan alasan permohonan tersebut karena termohon belum melaksanakan putusan pengadilan.

“Termohon belum membayar gaji tertunggak pemohon dengan total kewajiban senilai Rp180,58 juta,” kata Hamzah dalam berkas yang dikutip, Minggu (25/9).

Dia menjelaskan putusan yang teregistrasi dengan No. 155/ PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst mengharuskan termohon membayar kompensasi atas PHK yang dilakukan terhadap ketiga mantan karyawannya. Pemerinciannya, Ali Rahman mendapatkan Rp61,23 juta, Ira Larasati Rp51,35 juta, dan Agus Setiawan Rp68 juta.

Kendati termohon sempat mengajukan upaya hukum kasasi, tetapi Mahkamah Agung menolak dan putusan dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap.

Pemohon, lanjutnya, telah berupaya mengirimkan surat permohonan pembayaran pada 19 dan 25 Mei 2016. Namun, surat tersebut tidak mendapat respons positif dari termohon.

Alhasil, permohonan PKPU merupakan langkah terakhir yang bisa dilakukan guna mendapatkan haknya. Sehubungan dengan putusan PKPU, pemohon mengusulkan Turman Panggabean sebagai calon pengurus.

Sementara itu, kuasa hukum termohon Sudrajat mengklaim tidak mempunyai utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Adapun, kewajiban termohon untuk memberikan kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) atas kualifikasi mengundurkan diri sudah dilakukan pada 31 Januari dan 2 Februari 2012.

“Apabila ada putusan pengadilan yang belum dijalankan, pemohon bisa mengajukan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” tulis Sudrajat dalam berkas jawaban yang diperoleh Bisnis.

Dia menjelaskan pemohon telah mengadukan putusan PHK atas kualifikasi mengundurkan diri ke Dinas Tenaga Kerja untuk mediasi. Pemerintah membenarkan termohon bahwa pemohon tidak berhak atas pesangon, kecuali uang pisah dan hak yang belum dibayar.

Pesangon yang harus dibayar termohon, lanjutnya, muncul setelah proses persidangan perkara PHI yang diputus secara veerstek. Selama ini, proses persidangan tersebut tidak pernah dihadiri dan terlambat diketahui oleh termohon.

Kendati termohon sudah melakukan upaya hukum perlawanan, tetapi majelis hakim tidak pernah memeriksa dalil yang diajukan dalam perkara aquo.

Menurutnya, permohonan pemohon juga tidak memenuhi persyaratan restrukturisasi utang. Permohonan yang diajukan melalui surat kuasa hanya atas nama Ali Rahman, sedangkan Ira Larasati dan Agus Setiawan tidak ada.

TRIKOMSEL BERDAMAI

Sementara itu, dalam perkembangan perkara PKPU PT Trikomsel Oke Tbk., mayoritas kreditur telah menyetujui rencana perdamaian yang disodorkan oleh perusahaan distribusi dan peritel produk telekomunikasi itu.

Sejalan dengan persetujuan tersebut, maka Trikomsel lepas dari kemungkinan pailit lantaran masa PKPU yang sudah hampir habis. Perjanjian perdamaian antara debitur dan para krediturnya akan segera disahkan majelis hakim pada Senin (26/9).

Salah satu pengurus restrukturisasi utang Trikomsel Oke Andi Simangunsong mengatakan seluruh kreditur pemegang hak jaminan kebendaan atau separatis yang hadir menyetujui tawaran proposal perdamaian debitur. Ada pun, sebanyak 21 kreditur tan pa jaminan atau konkuren juga menyatakan hal yang sama.

“Hasil ini menunjukkan debitur telah memenuhi syarat untuk diterima perdamaiannya,” kata Andi, Jumat (23/9).

Dia menjelaskan kreditur separatis yang hadir dengan nilai tagihan sebesar Rp3,35 triliun memberikan suara setuju. Sementa ra itu, dari 24 kreditur yang hadir hanya tiga kreditur dengan nilai tagihan Rp346,88 miliar yang tidak setuju.

Andi menuturkan sidang permusyawaratan majelis hakim untuk pembacaan putusan perdamaian atau homologasi akan dilaksanakan pada 26 September 2016.

Dalam rapat, Presiden Direktur TRIO Sugiono Wiyono mengaku senang karena kerja kerasnya untuk menyelesaikan proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) selama 270 hari akhirnya berakhir damai.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh kreditur yang telah berikan dukungan proposal perdamaian,” ujarnya.

Dia menilai TRIO akan segera bangkit dan mempersiapkan rencana bisnis kedepan setelah proses PKPU berakhir. Menurutnya, perusahaan masih prospektif karena industri telekomunikasi di Indonesia masih bagus.(bisnis.com)

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami