Hotman Paris: Undang Undang Kepailitan Mematikan Kelanjutan Usaha Debitor – Legal Era Indonesia
Hukum-Bisnis

Hotman Paris: Undang Undang Kepailitan Mematikan Kelanjutan Usaha Debitor

Bagikan ke:
hotman p

Hotman Paris (foto: arga)

Jakarta, (LEI), Dalam praktik utang piutang kreditor selain meminta jaminan kebendaan kepada debitor juga meminta jaminan tambahan berupa jaminan non kebendaan atau Personal Guarantee(PG). Legal Era Indoneisa (LEI ) menemuai nara sumber seorang  pengacara tersohor Hotman Paris Hutapea di ruang rapat kantornya di bilangan Kelapa Gading Permai  untuk dimintai pendapatnya mengenai  kepailitan dan Personal Guarantee.

Sudah barang tentu utang piutang antara kreditor dan debitor tidak selalu berjalan mulus seperti yang diperjanjikan.

Di ruangan yang sering dipakai untuk saresehan para pengusaha dan industriawan tentang  persoalan hukum niaga. Doktor dengan nilai cum laude  dari Universitas Padjadjaran ini mengawali pembicaraan tentan penyelesaian masalah utang piutang dapat ditempuh dengan melalui proses kepailitan seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menurut Hotman Paris Hutapea, praktisi kepailitan, implementasi UU No. 37 tahun 2004 “Justru lebih berat dari UU Kepailitan tahun 1998, dikeluarkan Perpu. No. 1 tahun 1998 ketika krisis moneter melanda Indonesia. Padahal, krisis moneter sudah lewat,” kata Hotman  dalam pertemuan ini. Hotman berpendapat bahwa Penundaan Kuwajiban Pembayaran Utang PKPU seolah mematikan kelanjutan usaha  dari debitor.

Menurut Hotman Paris, personal guarantee itu lebih kejam karena ketika pengusaa mendaptkan pinjaman dan menandatangi PG dia tidak memperhatikan, tetapi barulah sadar ketika UU kepailitan diterapkan  mereka baru tahu bahwa personal guarantee itu lebih kejam dibanding agunan biasa.

“Kalau agunan hipotek, hak hak tanggungan atau fidusia kan Cuma satu objeknya nih gua jaminkan rumah saya satu, rumah saya masih ada 50 lagi, rekening saya di bank masih banyak tapi kan yang dijaminkan saja. Ini kan hanya satu yang di agunkan kalau hak tanggungan”  Jelas Hotman dengan gaya khasnya. Jika orang menggunakan personal garantee, seluruh hartanya bisa disita, padahal orang lain atau perusahaan yang berhutang, seluruh harta orang yang menandatangan PG bisa disita.

Hotman Paris  mencontohkan bahwa kadang-kadang pengusaha yang menandatangani PG mungkin dalam keadaan finansial biasa, akan tetapi begitu dia sukses bisa menabung kemudian beli rumah, semkin banyak uangnya dia akan membeli properti seperti apartemen. Begitu 30 tahun menjadi pengusaha tidak terasa harta pribadinya menumpui, sementara dia berusaha menggunakan nama perusahaan, tetapi tiba-tiba perusahaannya ambruk, tetapi karena dia menandatangani PG, harta hasil jerih payah seumur hidup bisa kena sita.

“Anehnya lagi sekarang, semua bank sudah pintar, hampir semua bank minta PG sekarang” imbuhnya.

Jika seorang kreditor akan mempailitkan debitur, dia harus mempunyai syarat minimum. Pada pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan menegaskan pailit bisa dimohonkan jika memenuhi dua syarat yaitu debitor mempunyai dua kreditor atau lebih dan debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan satu utang lainnya dapat ditagih. Pasal ini, dinilai oleh Hotman Paris menjadi bukti bahwa UU Kepailitan bertentangan dengan hakekat dibutuhkannya upaya hukum kepailitan yang hanya untuk kepentingan seluruh kreditor.

“Indonesia adalah negara Pancasila, tetapi Undang-undang kepailitannya lebih kejam dari negara liberal seperti Amerika Serikat” ungkap Hotman. Untuk jangka waktu PKPU saja sangat singkat. Padahal ide dasar PKPU adalah kesempatan bagi debitor untuk menata ulang usahanya. Penataan kembali bisnis itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Faktanya, kata Hotman, waktu yang diberikan oleh UU Kepailitan hanya 45 hari.

Waktu 45 hari ini  sulit digunakan untuk menyelesaikan proposal perdamaian, lobi, dan reorganisasi usaha. Ia menduga masuknya batas waktu 45 hari ini didasari motif menguntungkan kreditor.

Menurut Hotman Paris,  honorarium atau fee curator (pengurus) terlalu tinggi. Aturan honorarium kurator didasarkan pada persentase total aset debitor atau presentasi dari total jumlah utang. Aturan ini dinilai menjadi penyebab ‘kanibalisme’ dan ‘permainan’ oknum-oknum yang memiliki kepentingan dan mendapatkan keuntungan atas hal tersebut (Tim LEI).

iklan btn

Click to comment

Komentar Anda...

To Top