HEADLINESHukumLiputanNasional

HTI Ajukan Banding ke Pengadilan Tinggi TUN

BTN iklan

JAKARTA, 8/5 (LEI) – Juru bicara perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia M Ismail Yusanto menegaskan pihaknya akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) atas putusan PTUN DKI Jakarta yang menolak gugatan atas pencabutan badan hukum HTI pada Senin (7/5).

“Kami menolak putusan hakim PTUN tersebut, karena putusan tersebut berarti telah mensahkan kedzaliman yang dibuat oleh pemerintah. Putusan pencabutan status Badan Hukum dan Pembubaran (BHP) HTI yang dilakukan pemerintah adalah sebuah kedzaliman karena tidak jelas atas dasar kesalahan HTI,” kata Ismail dalam jumpa pers di Kantor HTI, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, seluruh yang dikatakan oleh saksi ahli dari pemerintah tentang alasan pembubaran HTI adalah asumsi yang tidak pernah dibuktikan secara obyektif di pengadilan.

“Oleh karenanya, HTI berketetapan untuk melawan keputusan itu dengan mengajukan banding,” katanya.

Ismail menambahkan putusan hakim PTUN telah nyata-nyata mempersalahkan kegiatan dakwah HTI yang menyebarkan pemahaman tentang syariah dan khilafah.

“Itu sama artinya, mempersalahkan kewajiban Islam dan ajaran Islam, sebuah tindakan yang tidak boleh dibiarkan begitu saja,” ucapnya.

Di tempat yang sama, kuasa hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengajukan banding terhadap putusan PTUN DKI Jakarta ke Pengadilan Tinggi TUN.

“Kita akan serahkan memori banding ke Pengadilan Tinggi TUN sebelum waktu berakhir pengajuan banding, yakni 20 hari setelah putusan PTUN dikeluarkan. Dalam dua pekan ini kita akan ajukan banding,” Yusril.

Ia meminta pemerintah tidak bergembira terlebih dahulu atas putusan PTUN DKI Jakarta itu karena masih ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan oleh HTI.

“Kita bisa melakukan upaya hukum lain atas putusan terkait HTI, baik pengajuan banding, kasasi ke Mahkamah Agung (MA) maupun peninjauan kembali ke (MA) bila HTI kalah dalam persidangan,” ujarnya.

Yusril mengatakan sebagai kuasa hukum HTI, dirinya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan TUN baik atas amar putusan maupun atas pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang menurutnya tidak tepat.

Pertama, kata dia, pertimbangan majelis yang menyatakan tergugat tidak memberlakukan Perppu Nomor 2 tahun 2017 (Perppu Ormas) secara surut. Padahal, Menteri Hukum dan HAM baru mendapatkan kewenangan menjatuhkan pencabutan status badan hukum tanggal 10 Juli 2017 sejak Perppu Nomor 2 tahun 2017 diterbitkan.

“Sebelum itu Menteri tidak berwenang sebab kewenangan pencabutan status badan hukum masih milik Pengadilan (sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013),” papar mantan Menkumham ini.

Kedua, pertimbangan majelis yang menyatakan bukti berupa buku dan bukti elektronik berupa video yang dianggap sebagai alat bukti yang sah. Hal itu, tegas dia, jelas keliru karena buku tersebut bukanlah peristiwa hukum (fakta) melainkan sekedar referensi ilmiah.

“Referensi ilmiah itu tidak pernah dikonfirmasi secara sah melalui pemeriksaan yang fair dan objektif. Selanjutnya bukti video yang dijadikan dasar ternyata baru diverifikasi tanggal 19 Desember 2017, tepat lima bulan setelah Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-30A.H.01.08 Tahun 2017. Hal ini membuktikan bahwa bukti baru dicek orisinalitasnya setelah hukuman dijatuhkan,” jelasnya.

Ketiga, ihwal pertimbangan hakim yang menyatakan penerbitan SK Menteri tersebut telah sesuai prosedur. Namun pada faktanya, tidak pernah ada pemeriksaan secara langsung kepada penggugat (HTI).

“Tidak pernah ada konfrontir atas keterangan dan bukti sehingga ketiadaan pemeriksaan yang fair dan objektif (due process of law) itu jelas menunjukkan penghukuman dilakukan tanpa prosedur yang cukup,” ucapnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta menolak gugatan perhimpunan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk seluruhnya, melalui sidang pembacaan putusan di Jakarta, Senin.

“Dalam eksepsi permohonan yang diajukan penggugat tidak diterima seluruhnya, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, dan membebankan biaya perkara sebesar Rp445.000,” ujar Hakim Ketua Tri Cahya Indra Permana SH MH saat membacakan putusan gugatan HTI di PTUN DKI Jakarta, Senin (7/5).

Menurut Majelis Hakim, HTI terbukti menyebarkan dan memperjuangkan paham khilafah, sesuai dalam video Muktamar HTI tahun 2013 silam.

Majelis mengatakan pemikiran khilafah sepanjang masih dalam sebatas konsep dipersilakan. Namun bila sudah diwujudkan dalam aksi yang berupaya mengganti Pancasila maka dapat berpotensi perpecahan.

“Bukti video Muktamar HTI 2013, menunjukkan penggugat sudah melaksanakan muktamar khilafah, mengajak peserta menegakkan khilafah. Fakta hukumnya dalam muktamar itu Ketua Umum HTI mengajak mengubah prinsip kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan di tangan Allah. Cukup bagi hakim menyatakan bahwa Penggugat telah terbukti berusaha mewujudkan khilafah,” ujar Hakim Anggota Roni Erry. [antara]

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

One Comment

  1. Menurut pendapat saya HTI itu harus seluruh nya di bubarkan dan tidak boleh berkegiatan lagi di negara yang berlandaskan PANCASILA kita lihat kegiatan-kegiatan yang sudah di lakukan oleh HTI itu sudah banyak mempengaruhi pemikiran2 orang2 yang belum sesungguhnya mengerti tentang pemahaman2 yang di ajarkan oleh HTI nya sendiri. Kalaupun HTI nya mengajukan banding dan dalam perkara ini HTI yang menang namun sesungguhnya HTI itu harus tunduk kepada undang-undang yang di bawah pengawasan aparatur negara. Namun sebaliknya kalaupun HTI yang kalah. Negara harus sesungguhnya menjamin Anggota-angota nya dalam memberikan pekerjaan. Dimana kita lihat dalam anggotanya sampai beribu anggota. Namun dalam bernegara harus menjamin ketertiban umum. Dan aparatur negara yang menanganinya harus bersifat netral dan terbuka. supaya dalam berjalannya hukum yang baik akan terciptanya perdamaian yang baik. Dan tidak mementingkan diri pribadi ataupun kelompok tertentu.

    Nama. Sornong Siregar
    Npm. 2015510015

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 × 1 =

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami