BTN iklan
NasionalOpini

Hukum Adat Menyesuaikan Perkembangan Peradaban

Dalam  pembangunan hukum nasional, peran hukum adat sangat penting karena hukum nasional yang akan dibentuk berdasarkan hukum adat yang berlaku, demikian menurut Dr. Laksanto Utomo dalam pelunjuran buku Hukum Adat Rabu (15/3/2017), 15/3 di Jakarta Selatan. Peluncuran buku dilanjutkan dengan diskusi bertajuk “Implikasi Hukum Atas Pengakuan Hutan Adat Oleh Pemerintah Terhadap Hak Pemegang Konsesi Perkebunan”, mengupas pengaruh pasca keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang salah satu putusannya mengembalikan hak masyarakat hukum adat atas tanah adat.

“Hukum adat adalah hukum tidak tertulis dan bersifat dinamis yang senantiasa dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan peradaban manusia itu sendiri,” ujar Laksanto Utomo, peneliti hukum adat yang berhasil menggalang rapor baik pada komunitas yang ditelitinya yakni sedulur sikep dan masyarakat Baduy, sehingga mendapatkan akses lebih leluasa.

Dalam diskusi itu Laksanto, akademisi yang aktif menulis karya ilmiah menyatakan bahwa bila hukum adat yang mengatur sesuatu bidang kehidupan dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan warganya, maka warganya sendiri yang akan mengubah hukum adat tersebut agar dapat memberikan manfaat untuk mengatur kehidupan mereka. Dia mengatakan bahwa masyarakat adat belum mendapatkan haknya meskipun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No: 35/PU-X/2001, tanggal 16 Juni 2016, tegas menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi hutan negara.

“Pengakuan hutan adat ini sebetulnya masih menjadi permasalahan,” kata Laksanto dalam peluncuran buku karyanya berjudul “Hutan Adat” di Jakarta, Rabu (15/3).

Menurutnya, putusan MK No: 35/PU-X/2001, yang dibacakan 16 Juni 2016 lalu, harusnya menjadikan masyarakat adat di nusantara mendapatkan haknya. Tapi kenyataannya, mereka belum mendapatkan itu sebagaimana diatur undang-undang.

Laksanto yang juga Ketua Umum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI), dosen Program S2 Studi Manajemen Lingkungan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Program S2 Universitas Esa Unggul ini, mengungkapkan, membuat buku ini untuk bahan kuliah.

Dalam kesempatan itu Ir. Petrus Gunarso, PhD mengatakan, perlu aturan lebih lanjut dalam memberikan tanah adat kepada masyarakat adat. Petrus menyampaikan pandangan tersebut dalam diskusi publik bertajuk “Implikasi Hukum Atas Pengakuan Hukum Adat oleh Pemerintah Terhadap Hak Pemegang Konsesi Perkebunan”,  katanya

Dalam diskusi yang diselenggarakan Lembaga Studi Hukum Indonesia (LSHI) ini, Petrus menjelaskan, aturan tersebut untuk mencegah terjadinya benturan masyarakat adat dengan para pengusaha perkebunan atau industri lainnya.

Petrus mengatakan, Presiden Jokowi memberikan sekitar 13.122 ribu hetar kepada 9 kelompok dan sekitar 5.700 kepala keluarga (KK). Masalahnya, antara kelompok dan KK pasti berbeda-beda sehingga hal itu membutuh aturan lebih lanjut.

Hukum adat masih memberikan dasar hukum bagi pengakuan negara terhadap masyarakat adat negara dan hak-hak tanah mereka.  Beberapa ahli  berpendapat bahwa hukum adat merupankan   jalan menuju keadilan bagi   kelompok terpinggirkan, sedangkan yang lain mempertanyakan sifat eksklusif dan sering hirarkis dari masyarakat adat dalam masyarakat multi-budaya. Hal ini telah menyebabkan perdebatan   sengit antara pendukung dan penentang peran hukum  adat.

Walaupun buku ini merupakan buku ajar untuk mahasiswa, tentu dapat menjadi acuan bagi mereka yang ingin mengembangkan topik lebih spesifik lagi misalnya hak atas tanah dan sengketa, hukum adat sebagai identitas, atau topik yang lebih menarik seperti apa peran lembaga adat dalam pemerintahan di desa atau kecamatan? (Rosa Widyawan)

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close