HukumLiputanNasional

Hukum Dilarang Jadikan Kartel Politik

BTN iklan

Jakarta/LEI- Kartel dibidang ekonomi yang terjadi di Indonesia telah berjalan secara massif, dan hanya dinikmati oleh kelompok oligarki.

Kartel itu pula yang menyebabkan ketimpangan social (social gap) antara kelas menengah atas yang kian menganga, karena asset nasional hanya dikuasai oleh kelompok penguasa.

Di Indonesia, kartel dibidang politik juga mulai diciptakan oleh orang-orang yang menyebut dirinya seorang demokrat. Tetapi sesungguhnya anti terhadap sistem demokrasi yang fair/akuntable. Oleh karenanya, jangan sampai ada produk hukum yang justru dijadikan alat menuju terbentuknya kartel politik dimasa depan.

Oleh karena itu, Ia mengatakan, kelompok masyarakat sipil bersama LSHI, dan Legalera Indonesia.com, menyelenggarakan Focum Group Disscussion (FGD) dengan tema “MENGGUGAT KONSTITUSIONALITAS PRESIDENTIAL THRESHOLD, SEBUAH TAFSIR DEMOKRASI PANCASILA ” dengan menampilkan para pakar seperti, Pakar Komunikasi Politik UI – Efendi Ghozali, Ph.D, Feri Amsari – Direktur PUSAKO FH Univ. Andalas, Peneliti Perludem -Fadli Ramadhanil, Virgo Sulianto Gohardi – Pengurus Pusat Pemuda Muhamadiyah, Dekan FH Univ. Nasional – Dr. Ismail Rumadhan, Dr. Wasis Susetio – Dekan Esa Unggul, Prof. Dr. Faisal Santiago – Kaprodi S3 Ilmu Hukum Univ. Borobudur, Prof. Dr. Zaenal Arifin Hosein – Guru Besar Fakultas Hukum Univ. Muhammadiyah Jakarta, Dr. Taufiqurahman Syahuri – Mantan Komisioner KY dan Ali Nurdin – Praktisi Hukum
Disebutkan, Sebanyak 12 tokoh publik menggugat ulang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold ke Mahkamah Konsititusi (MK).
Beberapa orang di antaranya adalah mantan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan akademisi yang menilai ambang batas presiden mengebiri hak rakyat memilih presiden, seperti, Busyro Muqoddas, Bambang Widjojanto, Chatib Basri, Rocky Gerung, dan Faisal Basri tercatat sebagai pemohon dari uji materi terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 222 tentang pemilihan umum.

MK memberikan putusan sesuai dengan semangat reformasi dan amandemen UUD RI, agar kualitas demokrasi di Indonesia tiap tahun dapat ditingkatkan karena hal itu pula yang akan meningkatkan peradaban bangsa Indonesia untuk dapat bersikap lebih bijak, fair dan tidak korup.

Ketentuan presidential threshold dapat dikatakan sebagai sebuah upaya untuk menguatkan oligarki partai politik.

Bahwa penerapan ketentuan presidential threshold telah mengamputasi hak partai politik peserta pemilu yang telah ditetapkan KPU (partai politik baru atau partai politik lama yang tidak lolos ke Senayan), sekaligus mengamputasi hak warga negara untuk memilih calon Presiden yang gagal berkompetisi karena tidak diusung oleh partai politik sekaligus mengamputasi dan merugikan hak konstitusional para pemilih pemula. Kondisi ini tentu tidak sejalan dan bertentangan dengan Demokrasi Pancasila.

Aturan tersebut mengamanatkan partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 guna mengusung pasangan calon presiden. Aturan seperti itu bertentangan dengan semangat reformasi dan amandemen UUD RI.

“Yang kami perjuangkan ini untuk menegakkan kembali kedaulatan rakyat dalam memilih presiden,” ujar Prof. Zainal Arifin.

Jika putusan MK yang saat ini banyak ditunggu oleh masyarakat ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasinya, jangan salahkan mereka mengambil langkah sediri atau tidak percaya pada hukum karena lembaga yang diharapkan ternyata gagal mememenuhi harapannya.

“Penentuan presidential threshold itu sesungguhnya hanya membesarkan dinasti partai dan anak cucu dari para ketua partai. “Mereka sukses membangun kartel ekonomi dan saat ini meningkatkannya pada kartel politik. Inilah perlunya masyarakat luas mengambil perannnya agar kondidi seperti itu dilakukan perlawanan karena semangatnya meninggalkan dari esensi reformasi.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close