Liputan

ICW Nilai RUU KUHP Ancam KPK

BTN iklan

JAKARTA, LEI – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Rancangan Undang-Undang KUHP yang tengah dibahas di DPR akan mengancam upaya KPK dalam memberantas korupsi yang ada di Indonesia.

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Tama S Langkun, di Kantor ICW, Jakarta, Kamis, menjelaskan pihaknya mencatat setidaknya ada beberapa poin kritis dari rumusan delik korupsi yang ada di RUU KUHP yang berpotensi besar melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Dari sejumlah catatan kritis tersebut empat akibat yang dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan kewenangan KPK jika RUU KUHP tetap disahkan.

Pertama memangkas kewenangan penindakan dan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski pemerintah dan DPR kerap berdalih bahwa jika RKUHP disahkan tidak akan mengganggu kerja KPK, namun kenyataannya justru dapat sebaliknya.

“Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam UU KPK tidak lagi berlaku jika RKUHP disahkan,” kata Tama.

Artinya, KPK tidak lagi berwenang menangani kasus korupsi yang diatur dalam KUHP. Pada akhirnya KPK hanya akan menjadi Komisi Pencegahan Korupsi karena tidak dapat melakukan penindakan dan penuntutan.

Kewenangan KPK tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) yang secara spesifik menyebutkan bahwa KPK berwenang menindak tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor.

Jika delik korupsi dimasukkan dalam KUHP, maka kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus korupsi nantinya akan beralih kepada Kejaksaan dan Kepolisian karena kedua institusi ini dapat menangani kasus korupsi yang diatur selain dalam UU Tipikor.

Yang tidak kalah penting, selain KPK, Pengadilan Tipikor juga berpotensi mati suri jika delik korupsi masuk dalam RUU KUHP. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor pada intinya menyebutkan bahwa Pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor.

Dengan demikian jika tindak pidana korupsi diatur dalam KUHP maka kasusnya tidak dapat diadili oleh Pengadilan Tipikor dan hanya dapat diadili di Pengadilan Umum.

Penekanan selanjutnya yang membuktikan RUU KUHP menguntungkan koruptor karena ancaman pidana penjara dan denda bagi koruptor dalam RUU KUHP lebih rendah dari ketentuan yang diatur dalam RUU KUHP.

Lebih ironis lagi, kata Tama, koruptor yang diproses secara hukum bahkan dihukum bersalah tidak diwajibkan membayar uang pengganti kepada Negara karena RUU KUHP tidak mengatur hukuman membayar uang pengganti atau uang yang telah dikorupsi.

Di sisi lain, RUU KUHP juga tidak mengakomodir ketentuan Pasal 4 UU Tipikor yang intinya menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana yang dilakukan. Jika ketentuan pasal 4 tidak dimasukkan dalam RKUHP maka di masa mendatang pelaku korupsi cukup mengembalikan kerugian keuangan Negara agar tidak diproses oleh penegak hukum.

Atas berbagai pertimbangan tersebut, ICW yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP menolak keras pengesahan RKUHP dan menolak pengaturan delik korupsi dimasukkan ke dalam RKUHP.

“DPR dan Pemerintah sebaiknya mengakomodir usulan perubahan maupun penambahan delik korupsi dalam Revisi UU Tipikor dan tidak memaksakan dicantumkan meskipun terbatas kedalam RUU KUHP,” ucap Tama.

DPR sendiri menargetkan mengesahkan RKUHP menjadi Undang-Undang selambatnya pada April 2018.

“Apabila RUU KUHP disahkan, maka KPK dan Pengadilan Tipikor akan mati suri dan sebaliknya koruptor paling diuntungkan,” kata anggota Divisi Hukum dan Monitoring ICW lainnya, Lalola Easter Menurut Lalola, wacana kodifikasi delik korupsi ke dalam RUU KUHP masih memunculkan persoalan. Persoalan tersebut tidak pula dapat dilepaskan dari implikasi dimasukkannya delik korupsi ke dalam RUU KUHP, yang berpotensi memberangus kewenangan lembaga independen seperti KPK.

Dalam draft RUU KUHP tertanggal 2 Februari 2018, ketentuan mengenai delik atau tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 687-696. Sebagian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) diadopsi langsung di RUU KUHP. Dalam naskah rancangan regulasi tersebut setidaknya ada enam pasal serupa dengan Pasal 2, 3, 5, 11 dan 12 UU Tipikor.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

41 Comments

  1. I know this site provides quality dependent articles or reviews and other material, is there any other site which offers
    such stuff in quality?

  2. Just want to say your article is as amazing.
    The clarity in your post is simply nice and i can assume you’re an expert on this subject.
    Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post.
    Thanks a million and please continue the rewarding work.

  3. Please let me know if you’re looking for a writer for
    your weblog. You have some really good posts and I think I
    would be a good asset. If you ever want to take some of the
    load off, I’d love to write some content for your blog in exchange for a
    link back to mine. Please shoot me an email if interested.

    Cheers!

  4. Do you have a spam problem on this website; I also am a
    blogger, and I was curious about your situation; we have created some nice procedures and
    we are looking to exchange methods with other folks,
    why not shoot me an e-mail if interested.

  5. I’m now not certain the place you are getting your info, however good topic.
    I must spend a while finding out more or understanding more.
    Thank you for fantastic info I used to be searching for this information for my
    mission.

  6. Hello there! Quick question that’s completely off topic.
    Do you know how to make your site mobile friendly?
    My web site looks weird when viewing from my apple iphone.
    I’m trying to find a theme or plugin that might be
    able to correct this problem. If you have any recommendations, please share.

    Cheers!

  7. Cialis Ficha Tecnica [url=http://lapizmoon.com]cheapest cialis[/url] Cialis Pastillas Para La Ereccion Purchase Clobetasol Visa Cash Delivery

  8. Amoxicillin Dose For Cat Bite Canadian Express Pharmacy [url=http://yafoc.com]propecia engorda caida del cabello[/url] Online Pharmacy No Presc Viagra Kaufen 100mg Amoxicillin Dosage For Tooth Infections

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami