HEADLINES

ICW: Shared Responsibility Tidak akan Ganggu Independensi Hakim

BTN iklan

Yogyakarta – “Jika dipelajari secara seksama, penggunaan putusan MK Nomor 43/2015 sebagai landasan tidak tepat. MA mengecilkan makna shared responsibility, meluaskan makna putusan,” ujar aktivis ICW Tama S Lankun dalam acara Expert Meeting bertajuk ‘Shared Responsibility dalam Manajemen Jabatan Hakim dalam Perspektif Ketatanegaraan’ di University Club Universitas Gadjah Mada (UC UGM), Rabu (24/5/2017).

Mahkamah Agung (MA) kerap menggunakan dasar Putusan MK No 43/PUU-XIII/2015 untuk menolak gagasan shared responsibility. Namun menurut ICW hal itu tidak tepat.

Tama melanjutkan putusan hanya melingkupi seleksi pengangkatan hakim, sedangkan shared responsibility melingkupi fungsi hakim. Yang di dalam fungsi hakim terdapat rekrutmen/pengangkatan, pembinaan dan pengawasan (teknis yudisial, penilaian kinerja dan pengawasan perilaku hakim).

“Artinya, putusan MK sebenarnya tidak bisa dijadikan alasan untuk mendeligitimasi konsep shared responsibility dalam RUU Jabatan Hakim,” tegas Tama.

Tama menyimpulkan, fungsi pengawasan di MA baik secara internal maupun eksternal belum berjalan dengan maksimal. Sehingga perlu ada evaluasi terhadap pelaksanaannya selama ini.

“Penjatuhan sanksi (oleh MA) yang diberikan (kepada hakim bermasalah) selama ini terbilang ringan, dan cenderung administratif. Padahal ada beberapa pelanggaran yang layak diberikan sanksi berat bahkan dorongan penjatuhan pidana,” kata Tama.

Selanjutnya, fungsi pengawasan dan pembinaan yang tak terintegrasi sehingga semua berjalan sendiri-sendiri.

“Pelaksanaan share responsibility tidak akan mengganggu independensi hakim, apalagi dianggap bertentangan dengan UU,” tutur Tama.

Dia merekomendasikan agar seluruh pihak mengawal RUU Jabatan Hakim pada saat pembahasan di DPR sehingga bisa segera disahkan. Pada sisi pengawasan, tuturnya, sekurang-kurangnya, RUU memberikan kesempatan bagi lembaga atau pihak lain untuk melaksanakan tugasnya.

“(ICW merekomendasikan) Melakukan kajian terkait pada fungsi pengawasan khususnya pada frasa teknis judicial, sehingga tidak menimbulkan multiintepretasi dikemudian hari,” kata Tama.

Sebagai penutup, Tama menyampaikan bahwa KY memiliki kedudukan yang sama, setara dengan MA.

“Sehingga tidak perlu ada keraguan bagi KY untuk mempertahankan dan memperjuangkan konsep share
responsibility dalam RUU JH,” pungkasnya.

sumber: detik.com

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami