Hukum

ILRIns: Ahok Tak Diberhentikan Tak Langgar Aturan

BTN iklan

Jakarta, LEI – Direktur Eksekutif Indonesia Law Reform Institute (ILRIns), Jeppri F Silalahi, menilai pemerintah tidak melanggar hukum karena tidak memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI Jakarta, meski statusnya terdakwa perkara dugaan penodaan agama.

Jeppri di Jakarta, Rabu (22/2), mengatakan, tidak melanggar hukum karena ancaman pidana terhadap Ahok tidak masuk dalam kualifikasi Pasal 83 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Adapun Pasal 83, lanjut Jeppri, yakni “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sesuai pasal di atas, kepala daerah yang harus diberhentikan adalah didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Sedangkan Ahok, kata Jeppri, didakwa dengan Pasal 156 KUHP yang ancaman hukumannya paling lama 4 tahun atau Pasal 156a KUHP yang ancaman selama-lamanya 5 tahun.

“Artinya, dakwaan ahok bukanlah ancaman pidana penjara yang paling singkat 5 tahun. Jadi dia tidak termasuk seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 83 UU Pemerintah Daerah,” katanya.

Dengan demikian, pengaktifkan kembali Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta meski statusnya sebagai terdakwa, adalah sah dan diperbolehkan karena tidak melanggar UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Yang dimaksudkan seperti Pasal 83, adalah tindak pidana yang ancamannya minimal 5 tahun. Contohnya adalah yang tercantum dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 112 Ayat (2),” katanya.

Adapun bunyi Pasal 112 Ayat (2), “Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Menurut Jeppri, Ahok tidak melakukan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya minimal 4 tahun dan hukuman maksimalnya mencapai 20 tahun penjara. Ahok tidak melakukan tindak pidana terorisme yang ancamannya pidana penjara paling singkat 4 tahun, tindakan makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ancaman hukumannya 20 tahun, seumur hidup dan hukuman mati.

“Lalu aturan mana yang dilanggar Ahok sehingga presiden mengharuskan Ahok untuk diberhentikan? Jadi sangat jelas frasa kalimat ‘pidana penjara paling singkat’ pun dicantumkan di pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 35 Tahun  2009 tentang Narkotika Pasal 112 ayat 2,” katanya.

Karena itu, apa yang harus diperdebatkan dan ditafsir atau diinterpretasikan lagi dari isi Pasal 83 tersebut? Menurut Jeppri, kalaupun ingin ditafsirkan, sebaiknya penafsiran tersebut ditanyakan kepada mereka yang terlibat sejarah pembuatan undang-undang (wetshistorische interpretatie) melalui tata bahasa dan arti isi kalimat (grammaticale interpretatie) sehingga penafsirannya obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukan penafsiran atas kepentingan politik belaka.

Menurut Jeppri, sangat banyak UU yang mengatur dan memuat ancaman pidana minimum atau dengan kalimat diancam pidana paling singkat seperti pada UU Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Terorisme, UU Narkoba yang dicontohkan di atas.

“Sebaiknya para pengamat, aktivis, dan anggota DPR memahami dulu isi dari Pasal 83 tersebut sebelum berteriak-teriak yang hanya akan menunjukkan kegagalan paham dan minim kualitas pengetahuan,” tandasnya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami